Ekonomi 2

Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

2008-12-24T15:21:00.000+07:00

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Rintisan praktek perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika.

Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba mempraktekkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Keberadaan badan usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional yang sudah ada.

Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkrit menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).

Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Selanjutnya, melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk pertamakalinya nama “bank syariah” secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang telah digunakan sejak tahun 1992.

Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk membantu menyokong perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem perbankan syariah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas sistem keuangan nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai ''lebih dari sekedar bank'' (beyond banking), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, diyakini bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka Dual Banking System (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Tembakau Tidak Menyejahterakan

2008-11-25T19:44:00.000+07:00

Nasib Petani Tetap Terpuruk

Selasa, 25 November 2008 | 01:19 WIB

Jakarta, Kompas - Upaya pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, kemiskinan, dan meningkatnya perokok remaja sering ditentang dengan alasan menghilangkan lapangan kerja dan merugikan petani tembakau. Padahal, kenyataannya, hasil penanaman tembakau tidak menyejahterakan petani.

”Meningkatnya produksi rokok dan keuntungan industri tidak memberi tingkat kesejahteraan setara bagi para petani tembakau,” kata Imam B Prasodjo, Direktur Nurani Dunia yang juga aktivis antitembakau, dalam seminar yang diprakarsai Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Badan Khusus Pengendalian Tembakau, Senin (24/11), di Jakarta.

Abdillah Ahsan, peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI) memaparkan, tingkat konsumsi rokok sepanjang 1971- 2004 meningkat 5,7 kali lipat, yakni dari 35 miliar batang (1971) menjadi 202 miliar batang (2004).

Produksi daun tembakau hanya meningkat 2,8 kali lipat dari 57.000 ton (1971) menjadi 165.000 ton (2004). ”Jadi, pemenuhan kebutuhan suplai daun tembakau diperoleh dari impor dengan nilai lebih besar dari nilai ekspor daun tembakau,” ujar Abdillah Ahsan.

Berpendidikan rendah

Hasil penelitian oleh LD FEUI tentang kondisi petani tembakau di tiga wilayah penghasil utama tembakau yaitu Kendal, Bojonegoro, dan Lombok Timur, dengan 451 responden pada tahun 2008, memperlihatkan, 69 persen buruh tani tembakau berpendidikan rendah (SD) atau tidak bersekolah. Sebanyak 58 persen di antaranya masih tinggal di rumah berlantai tanah.

Kondisi petani pengelola tidak jauh berbeda, 64 persen berpendidikan rendah (SD) atau tidak sekolah dan 42 persen menempati rumah berlantai tanah. ”Pendapatan petani pengelola rata-rata Rp 1 juta per bulan. Selama 4 bulan masa tanam tidak seimbang dengan risiko usaha, yaitu kegagalan panen karena iklim, serangan hama, turunnya harga, dan kewajiban membayar utang,” kata Abdillah.

Dibandingkan dengan hasil tanaman lain, upah petani tembakau terendah setelah coklat. Pada penelitian ini, rata-rata upah harian responden buruh tani Rp 15.899 per hari atau Rp 413.374 per bulan atau hanya 47 persen rata- rata upah nasional yang berjumlah Rp 883.693 per bulan.

Anggota DPR, Atte Sugandi, menyatakan, Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan akan segera dibahas DPR. ”Setelah beberapa tahun RUU Pengendalian Dampak Tembakau selalu gagal masuk daftar, kini draf RUU itu sudah disetujui masuk agenda pembahasan. Ada 264 anggota DPR yang telah menyatakan dukungannya,” ujarnya. (EVY)

Studi Perilaku Investor dan Pergerakan Harga Saham

2008-11-25T19:42:00.001+07:00

Selasa, 25 November 2008 | 01:56 WIB

Reinhard Nainggolan

"Human behaviour is the key determinants of the market" -Woody Dorsey

Krisis finansial Amerika Serikat seakan belum puas menebar dampak negatif ke pasar modal Indonesia. Harga saham masih tergerus sekalipun fundamental perekonomian dan mayoritas perusahaan publik cukup baik.

Semuanya berawal dari aksi melepas saham oleh investor asing yang membutuhkan likuiditas. Kondisi ini diperparah sikap investor domestik yang tidak mau ketinggalan, bagaikan kerumunan lebah terbang mengikuti sang ratu ke mana saja.

Kinerja cemerlang keuangan emiten tidak lagi dipertimbangkan. Misalnya, pendapatan dan laba bersih PT Astra International, PT Bank Mandiri, dan PT Indofood Sukses Makmur pada triwulan III-2008 melonjak di atas 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal serupa dialami banyak emiten lainnya. Beberapa di antaranya bahkan mampu meningkatkan laba bersih 50-150 persen. Namun, dalam waktu bersamaan harga saham masing- masing perseroan terus merosot dan hingga 21 November lalu telah anjlok 40-60 persen dari posisi awal tahun 2008.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 ini diperkirakan masih di atas 5 persen, jauh melebihi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan Dana Moneter Internasional hanya pada kisaran 2-3 persen. Lagi-lagi, faktor fundamental ini ditanggapi dingin.

Puluhan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sudah kemurahan (undervalued), bahkan diperdagangkan dengan harga recehan (penny stock), tidak juga menarik minat investor. Aksi jual membabi buta beberapa kali membuat indeks harga saham gabungan (IHSG), indeks harga saham Kompas100, LQ45, dan lainnya terkoreksi tajam, bahkan melebihi pelemahan indeks Dow Jones di AS dalam sehari. Akibatnya, IHSG yang tahun 2006 melonjak 55 persen dan tahun 2007 naik 52 persen pada tahun ini sungguh menyedihkan.

Keruntuhan harga saham juga membawa dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah yang belakangan ini diperdagangkan pada kisaran Rp 11.000-Rp 12.000 per dollar AS. Semua ini menggelitik kita untuk bertanya, siapa sebenarnya yang dilanda krisis?

Perilaku kawanan

Ditinjau dari logika ekonomi, fakta-fakta di atas menjadi irasional karena harga saham tidak lagi mencerminkan nilai intrinsik atau faktor fundamentalnya. Bagaimana penjelasannya?

Woody Dorsey, dalam bukunya, Behavioral Trading (2003), menyatakan, ”Human behaviour is the key determinants of the market.” Ini menegaskan, kunci pergerakan harga saham bukanlah faktor fundamental dan teknikal, melainkan perilaku manusia (baca: investor).

Perilaku itu dibentuk oleh level confidence (keyakinan) dan expectation (harapan) investor. Di saat pasar sedang bergerak naik (bullish), keyakinan dan harapan investor cukup tinggi, melebihi hitung-hitungan fundamental. Sebaliknya, ketika pasar melemah (bearish), keyakinan dan harapan pasar teramat rendah sekalipun faktor fundamental cukup menjanjikan.

Studi pengaruh perilaku manusia dalam menggerakkan perekonomian sudah dilakukan ekonom sejak lama, setidaknya mulai era Adam Smith pada abad ke-18. Dalam bukunya, The Money Game, bapak ekonomi kapitalisme itu membagi perilaku alamiah manusia menjadi dua bagian, ketakutan (fear) dan keserakahan (greed).

Ketika perilaku keserakahan lebih dominan, perekonomian akan berjalan sangat cepat, yang kemudian bisa menggelembung dan pecah, seperti telah dialami dunia ini beberapa kali. Gerak cepat perekonomian ini didorong aksi-aksi spekulasi yang bermunculan ketika perilaku serakah menguat.

Sebaliknya, pada saat perilaku ketakutan dominan, perekonomian melambat, bahkan stagnan. Pelaku ekonomi cenderung menunggu daripada menciptakan terobosan.

Dalam konteks pasar modal, kedua perilaku itu merupakan akselerator dari tren pergerakan indeks saham. Terjadinya krisis keuangan AS pada saat ini adalah contoh nyata perubahan perilaku investor, dari serakah menjadi cemas dan takut.

Perilaku investor juga pernah diteliti Paul Krugman, pemenang Nobel Ekonomi 2008. Dalam bukunya, The Great Unraveling (2004), Krugman menulis bahwa salah satu perilaku investor global adalah perilaku mengikuti isyarat kawanan (run with herd).

Perilaku kawanan atau sering disebut herding behaviour ini berkembang pesat ketika korelasi antarpasar finansial dunia menjadi sangat tinggi. Globalisasi finansial membuat perilaku investor di suatu bursa—biasanya bursa yang lebih besar—akan diikuti investor di bursa lainnya.

Yang juga marak terjadi di pasar modal adalah perilaku noise trading behaviour atau perilaku mengikuti rumor. Perilaku ini muncul akibat banyaknya rumor yang sengaja diembuskan untuk memicu kegaduhan dan kesimpangsiuran pada saat kondisi pasar tidak normal. Perilaku ini menunjukkan bagaimana investor akan berlomba membeli jika mendengar rumor positif, dan sebaliknya melakukan aksi jual masif jika rumornya negatif.

Bagaimana ke depan?

Investor emerging market adalah investor yang paling mudah dihinggapi semua perilaku di atas. Perilaku inilah yang sesungguhnya menjadi akselerator penyebaran krisis.

Krisis keuangan yang semula terjadi di AS menjalar menjadi krisis global. Krisis Wallstreet merambat sampai di BEI.

Tidak seorang pun yang dapat meramal tepat kapan perekonomian global pulih. Sepanjang investor di BEI masih terbelenggu keyakinan dan ekspektasi negatif, masa bearish akan bertambah panjang. Untuk itu, keyakinan dan harapan investor perlu dibangun secara proporsional sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya.

Membangun keyakinan dan harapan investor, misalnya, adalah dengan mempercepat, memperbanyak, dan meningkatkan kualitas program edukasi tentang pasar modal. Edukasi ini perlu menekankan bahwa pasar modal adalah wadah investasi jangka panjang yang lebih mempertimbangkan faktor fundamental dibandingkan dengan lainnya.

Ketika dasar pertimbangan adalah fundamental, investor akan mengukur nilai dan pertumbuhan harga saham beserta segala risikonya secara lebih wajar. Keyakinan dan harapan investor pun akan diletakkan pada tingkat yang wajar, bukan berdasarkan ketakutan dan keserakahan yang mengakibatkan investor tidak berbuat apa-apa atau justru spekulatif.

Berbagai program edukasi memang tidak lantas membentuk horizon investasi semua investor menjadi jangka panjang. Bagaimanapun, investor jangka pendek yang cenderung lebih spekulatif tetap akan ada dan kadang kala mereka dibutuhkan untuk menjaga likuiditas pasar. Namun, porsi investor jangka panjang yang lebih besar haruslah terus diupayakan karena ketika sebuah perekonomian didominasi pelaku yang spekulatif, perekonomian itu akan menjadi tidak stabil serta mengarah pada krisis dan resesi. Setidaknya, itulah yang disampaikan Hyman Minsky, pelopor teori Instabilitas Finansial.

Selain edukasi, hal mendesak lainnya dilakukan adalah mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti manipulasi pasar dan penyesatan informasi, harus dihentikan dengan menjatuhkan sanksi berat kepada pelakunya tanpa pandang bulu. Prinsip keterbukaan informasi harus tetap dijunjung tinggi, baik oleh emiten, perusahaan efek, maupun otoritas.

Terwujudnya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien akan menjadi oase bagi investor di tengah tingginya ketidakpastian dunia investasi belakangan ini. Dengan itu, kekhawatiran masyarakat bahwa investasi di pasar modal hanya akan menjadi permainan spekulan atau orang- orang serakah yang melakukan manipulasi tingkat tinggi akan hilang atau paling tidak berkurang.

Dengan kandungan edukasi yang cukup memadai serta arena permainan (bursa) yang teratur, wajar, dan efisien, pelaku pasar modal akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka akan menjadi investor rasional, tidak lagi sekadar pengekor.

Ketika Krisis dan Bursa Global Berjatuhan

2008-11-25T19:39:00.000+07:00

Selasa, 25 November 2008 | 01:53 WIB

Pemain saham menyaksikan nilai uangnya menyusut di depan mata. Harga saham yang tadinya sangat tinggi kemudian terus mengempis dalam waktu singkat. Kini, ada selembar saham yang harganya lebih murah ketimbang sebiji permen.

Optimisme yang semula mekar di setiap sudut lantai perdagangan saham kini sulit mencari ekspektasi positif di labirin bursa. Menaruh sedikit harapan harga saham tidak turun hari ini atau besok terasa amat sulit.

Ini bukan provokasi. Penjualan secara membabi buta (panic sellling) merupakan pemandangan sehari-hari. Seolah tidak ada lagi pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan situasi pasar yang menggila. Bukan hanya investor. Tidak sedikit di antara manajemen emiten yang kelimpungan memadamkan gejolak yang membakar pasar saham, termasuk saham perusahaannya sendiri.

Seolah-olah hanya satu kata yang terdengar di pasar... jual... jual... jual...! Maka, semakin runtuhlah harga saham. Indeks harga saham terus tertekan. Jumlah saham yang mengalami penurunan harga lebih banyak ketimbang saham yang meningkat harganya. Kalaupun sempat naik sedikit dengan susah payah, dalam sekejap bisa hancur lagi dengan sebab yang tak jelas juntrungannya.

Indeks harga saham gabungan (IHSG), misalnya, terus tertekan mencapai titik terendah baru setiap hari. Tak terkecuali Indeks Kompas100 yang biasanya lebih tangguh dibandingkan dengan indeks-indeks saham lainnya. Ditimpali pula melemahnya kurs rupiah.

Bukan hanya pasar saham Jakarta yang terpuruk. Seluruh dunia juga mencatat keterpurukan. Bahkan, banyak indeks saham yang jatuh lebih dalam, lebih besar, ketimbang indeks dan harga saham di Bursa Efek Indonesia.

Adanya siklus bisnis. Setelah mencapai titik nadirnya, arah siklus itu akan bergerak naik. Apakah kondisi pasar saham Indonesia sudah mencapai titik nadir untuk bangkit kembali? Tidak ada yang tahu. Meratapi kondisi pasar pun tidak berguna. Risiko selalu melekat erat pada investasi. Seberapa besar potensial kerugian yang dipikul investor akibat kejatuhan pasar saham, sebesar itu pulalah risiko yang dikantongi.

Perkuat pasar domestik

Dengan resesi, bisnis lesu, dan laju pertumbuhan ekonomi menurun yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, serta Jepang, jelaslah apa yang bakal terjadi pada Indonesia. Ketiganya merupakan tujuan utama ekspor produk Indonesia. Permintaan akan produk dari Indonesia pun bisa merosot sehingga perusahaan produsen barang manufaktur dan produk primer (pertanian, pertambangan, perikanan, dan perkebunan) menjadi kesulitan memasarkan produknya. Pendapatan Indonesia dari ekspor ke sana menciut.

Persoalan menjadi semakin rumit karena perusahaan mesti menanggung beban tambahan dari melemahnya nilai tukar rupiah sehingga pengeluaran rupiah untuk membayar utang dan mengimpor bahan baku menjadi membengkak. Ditimpa lagi dengan beban suku bunga pinjaman bank. Apalagi, kini muncul desakan dan gerakan ”tidak mau tahu” dari buruh agar perusahaan menaikkan upah minimum. Semakin lengkaplah kerumitan persoalan dunia usaha, termasuk emiten.

Dalam kondisi demikian, ancaman pemutusan hubungan kerja antara buruh dan perusahaan semakin terbuka lebar. Pengangguran membengkak, berarti daya beli masyarakat secara keseluruhan semakin mengecil. Turunnya daya beli menekan permintaan akan produk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan sehingga semakin melengkapi keterpurukan dunia usaha.

Memperkuat pasar dalam negeri dalam arti masih tingginya permintaan domestik sejatinya menjadi tumpuan bagi perusahaan untuk memperpanjang daya tahan hidupnya.

Akan tetapi, urusan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasar dalam negeri yang tertekan oleh daya beli masyarakat, kemungkinan pasar domestik bakal diserbu pula barang dumping dari luar negeri, juga menganga lebar-lebar. Ini masuk akal karena perusahaan di luar negeri juga berupaya mencari pasar lain setelah pasar domestiknya pun tertekan.

Memperkuat pasar domestik tidak ada cara lain, kecuali menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperlancar penyerapan anggaran pemerintah pusat dan pemerintahan di daerah. Soalnya, kini ada sekitar Rp 90 triliun dana pemerintah daerah yang ditaruh di perbankan untuk menikmati bunga bank yang semakin meningkat pula.

Dengan cara itu, terutama jika anggaran menganggur itu dipakai untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menyerap lapangan kerja banyak, selain menjadi katup pengaman bagi tenaga kerja, juga bisa menjadi penyulut api pertumbuhan ekonomi terus menyala, menciptakan lapangan kerja, dan permintaan barang tetap ada. Perusahaan terus berproduksi, termasuk emiten di bursa efek tersebut. Sesederhana itukah jalan keluar dari kemelut ini. Tentu saja kompleks. Tetapi, langkah yang sederhana pun tanpa implementasi juga tak membuahkan hasil.

Perbankan yang masih memiliki dana besar yang ”menganggur” mesti pula memiliki komitmen untuk menyelamatkan perekonomian bangsa ini. Kucurkanlah dana-dana itu kepada pengusaha mikro, pengusaha-pengusaha skala kecil yang tangguh dan tanpa niat mengemplang itu, agar menciptakan bisnis, lapangan kerja, dan pendapatan bagi masyarakat. Mudahkanlah urusannya untuk mengakses pendanaan usaha, dengan mengurangi birokrasi dan persyaratan yang sulit dipenuhi mereka.

Para regulator, termasuk pengawas pasar modal dan pasar uang, mesti meningkatkan ketajaman pengawasannya terhadap perilaku para ”pemain” yang diawasinya. Meningkatkan integritas pasar, menegakkan aturan, dan membuat aturan pencegahan perilaku buruk tidak bisa ditawar untuk memelihara kepercayaan investor di pasar. Tanpa upaya bersama dan serentak secara signifikan untuk mengatasi persoalan, jelas arah perekonomian, termasuk bursa saham sebagai jendelanya, bakal suram pula.

Kumpulkan potensi

Apa yang paling menarik dilakukan kini oleh pengusaha? Eksekutif properti AH Marhendra menyatakan, konsolidasi ialah hal paling mutlak dilakukan. Kumpulkan kembali semua potensi yang terserak agar menjadi energi amat kuat untuk berdiri tegak di tengah badai krisis. Formula lain, merampingkan manajemen, memotong anggaran yang tidak perlu. Akan tetapi, di sisi lain, membelanjakan anggaran besar agar sangat aktif di semua lini pasar.

Marhendra percaya masih banyak ceruk pasar yang belum digali, masih besar potensi pasar yang tersembunyi di sekeliling masyarakat, termasuk di pelbagai provinsi. ”Setiap hari ada pernikahan dan kelahiran anak. Tidak mungkin mereka tidak membutuhkan rumah. Kan tidak elok selalu tidur di rumah mertua indah,” ujar Marhendra, COO SpringHill. Di sisi lain, tim kreatif perusahaan properti harus bekerja keras mendesain rumah yang cakep, kokoh, tetapi sekaligus terjangkau. Inilah tantangan perusahaan-perusahaan properti, juga perusahaan di bidang usaha lain,

Pengembang senior Ciputra menyatakan, ia meminta semua anggota stafnya bekerja dan berproduksi secara sangat efisien. Pembangunan properti diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, bukan untuk gagah-gagahan. Ciputra juga selalu percaya, dalam masa krisis seperti sekarang selalu ada celah untuk dimasuki para pemain properti. Dalam semua krisis selalu ada peluang, selalu ada ruang untuk berimprovisasi dan berkreasi. Pengembang senior ini pun akan meneruskan proyeknya hingga rampung. Kalau tuntas dua tahun lagi, krisis diharapkan sudah lewat dan daya beli masyarakat sudah pulih kembali. Pada saat itulah semua produknya diserbu konsumen.

Kiat yang sama dilakukan pengembang lain, Puri Botanical Garden, Jakarta. CEO perusahaan ini, Sanusi Tanawi, menyatakan, perusahaannya beruntung sebab tidak terlampau terpengaruh oleh badai krisis ekonomi dunia yang sangat dahsyat.

Secara umum dapat ditarik sebuah benang merah masalah, tidak ada yang membantah bahwa badai krisis ekonomi dunia ikut menerpa Indonesia. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi besar tidak putus harapan. Mereka justru menggelar jurus-jurus kreativitas dan inovasi. Mereka mengerahkan segenap energi untuk berkompetisi di ruang amat sempit dengan para pebisnis lainnya. Menariknya, tidak ada yang gentar, semua yakin memiliki strategi terbaik memenangi ceruk pasar yang sempit. Menarik menanti siapa yang menyiapkan formula paling jitu. Siapa yang mampu meraup laba terbesar pada saat krisis. Yang mampu melakukannya niscaya merupakan perusahaan yang sangat berkelas.(Andi Suruji/Abun Sanda)

Mereka Bicara Prospek Pasar Modal 2009

2008-11-25T19:37:00.000+07:00

Selasa, 25 November 2008 | 15:57 WIB

Apa dan bagaimana prospek investasi di pasar modal Indonesia tahun 2009 di tengah krisis global yang masih berlangsung dan memengaruhi juga Indonesia? Berikut komentar empat pengamat dan praktisi pasar modal.

Habis Gelap Terbitlah Terang

Felix Sindhunata

Felix Sindhunata yakin setiap kejatuhan bursa selalu dipicu kepanikan dan irasional pasar. Namun, seiring berjalannya waktu, kepanikan itu akan memudar dan pelaku pasar akan mulai beralih ke faktor fundamental sebagai dasar untuk menilai prospek suatu saham. Ia percaya, pepatah ”habis gelap terbitlah terang” berlaku di pasar modal mana pun di seluruh dunia. Hanya saja, tidak satu analis pun mampu memprediksi titik balik pasar secara akurat.

Felix, yang saat ini bekerja di Deloitte Konsultan Indonesia, melihat industri pertambangan batu bara berprospek paling baik dalam beberapa tahun ke depan. Terlepas dari potensi mundurnya target waktu penyelesaian pembangkit listrik dalam crash program 10.000 megawatt, permintaan batu bara diperkirakan tetap tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, pemerintah juga dilihat akan merealisasikan crash program ini sebagai prasyarat dasar untuk konsistensi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pembangkit listrik tenaga uap yang selesai dibangun akan konsisten membutuhkan batu bara selama beroperasi.

Menurut Data Monitor, lanjut Felix, volume pasar batu bara Asia tahun 2012 akan mencapai 5,7 miliar ton, tumbuh 62,4 persen dari tahun 2007. Pertumbuhan permintaan batu bara oleh PLTU tumbuh dari 15,2 juta ton pada tahun 2003 menjadi 31,4 juta ton tahun 2007. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan diperkirakan 50 juta ton batu bara dibutuhkan untuk PLTU yang dioperasikan PLN. Pembangkit listrik swasta diperkirakan membutuhkan 46 juta ton batu bara. Kebutuhan listrik Jawa-Bali dari tahun 2008 hingga 2015 diperkirakan tumbuh rata-rata 9,6 persen per tahun, sedangkan di luar Jawa Bali tumbuh 17,3 persen per tahun. ”Berdasarkan data ini kita dapat melihat seberapa besar prospek industri pertambangan batu bara di Tanah Air,” kata Felix.

Dalam kondisi seperti saat ini, Felix mengatakan, penting bagi investor untuk memiliki fleksibilitas dalam jangka waktu investasi, rasionalitas investasi yang baik dengan selalu melihat sektor industri yang prospeknya baik, serta kejelian memilih saham berfundamental baik. Hal penting yang juga harus diingat, semua investasi pasti mengandung risiko sehingga jangan menggunakan dana-dana untuk kebutuhan jangka pendek, seperti dana pernikahan dan sekolah anak-anak untuk berinvestasi. (Pandangan ini merupakan pendapat pribadi)

Sebuah Potensi Raksasa

Poltak Hotradero

Tidak ada segmen ekonomi Indonesia yang memiliki terpaan global paling luas selain pasar modal,” kata Poltak Hotradero, Kepala Riset Recapital Securities. membuka pandangannya. Dia melihat, ekonomi riil yang terpuruk dibumbui rentetan ledakan bom dari tahun 2002-2005 tetap tak mampu mencegah harga saham menguat. Namun, saat ekonomi global terpuruk, sementara ekonomi Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan terbaik sejak krisis, indeks harga saham gabungan (IHSG) justru terpuruk.

Prognosis inilah dijadikan Poltak sebagai landasan meninjau prospek pasar modal tahun 2009. Menurut dia, perlambatan ekonomi global akan menyeret turun volume arus modal dunia. Turut pula terpengaruh kebutuhan bahan mentah, baik hasil tambang maupun perkebunan, yang dalam lima tahun terakhir ini menjadi andalan bursa saham. Pada tahun 2009, pasar modal akan mengalami proses ”normalisasi” pertumbuhan dan valuasi.

Beberapa sektor yang sedemikian lekat dan menjadi refleksi ekonomi Indonesia di mata investor global, di antaranya sektor infrastruktur, perbankan, dan produk konsumer. Infrastruktur akan dirangsang tumbuh lewat peningkatan belanja pemerintah pascaturunnya harga minyak bumi dan menciutnya pos subsidi.

Di sub-sektor telekomunikasi akan terjadi konsolidasi bisnis. Pemain lemah akan dipaksa merger atau diakuisisi demi efisiensi kinerja modal. Jumlah pemain akan berkurang, tetapi kue masih akan terus membesar di sub-sektor ini.

Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit akan menurun tajam memengaruhi pertumbuhan laba. Namun, exposure terbatas perbankan atas produk keuangan beracun dari luar, dibarengi tingginya potensi pertumbuhan organik (volume kredit di Indonesia baru 25 persen PDB) dan posisi permodalan bank yang lebih baik, akan membuat sektor ini tetap menarik bagi investor global.

Sektor produk konsumer akan menjadi strategi ”hedging” terakhir bila kedua sektor tadi terganggu. Dalam kasus perlambatan akut, investor global tentu tidak melupakan bahwa dua pertiga ekonomi Indonesia adalah konsumsi dan konsumsi primer tetap jadi prioritas bagi 230 juta lebih penduduk Indonesia. ”Sebuah potensi raksasa,” kata Poltak.

Defensif

Robert Nayoan

Analis ini memperkirakan arah pergerakan indeks saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 akan berada pada fase konsolidasi. Strategi investasi paling baik adalah investasi pada sektor yang cenderung defensif, memiliki fundamental baik, termasuk dalam kategori income stock yang konsisten membagikan dividen, serta sektor-sektor yang memiliki beta sama dengan atau lebih kecil dari satu. Sektor-sektor yang dinilai memenuhi persyaratan itu, antara lain, sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan barang konsumsi.

Menurut pengamat pasar modal ini, tiga faktor yang memengaruhi pergerakan indeks harga saham di BEI akan berada dalam tahap konsolidasi, yaitu pergerakan indeks saham di bursa Amerika Serikat dan regional, tingkat suku bunga Bank Indonesia, serta harga komoditas. Pada tahun 2009, sikap pesimistis investor global terhadap krisis keuangan di AS masih akan mendominasi pergerakan indeks di seluruh dunia. Namun, karena level penurunannya sudah sangat dalam, diperkirakan indeks global dan regional akan berada pada fase konsolidasi atau cenderung bergerak sideways (datar). Tingginya ketergantungan pasar modal Indonesia terhadap bursa global dan regional mengakibatkan fase konsolidasi juga akan mewarnai pergerakan saham dalam negeri.

Mengenai tingkat suku bunga, Robert Nayoan, Fund Manager PT Brahma Capital, memperkirakan BI akan memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan. Ruang itu terbuka karena tingkat inflasi dalam negeri tahun 2009 akan terkendali menyusul turunnya harga berbagai komoditas. Selain inflasi yang terkendali, tren penurunan suku bunga BI juga didukung tren penurunan suku bunga acuan global. Tren ini selanjutnya akan menggerakkan sektor riil serta menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG.

Terkait dengan komoditas, Robert melihat profitabilitas emiten sektor komoditas tahun depan akan menurun seiring penurunan harga komoditas belakangan ini. Di sisi lain, penurunan harga komoditas masih dapat terimbangi dengan tingginya permintaan akan produk-produk komoditas. Laba emiten sektor komoditas (pertambangan dan perkebunan) diperkirakan masih tumbuh, tetapi tak sedahsyat pertumbuhan laba tahun-tahun sebelum krisis atau sebelum terjadi penurunan harga komoditas. (Pandangan ini merupakan pendapat pribadi)

Infrastruktur sebagai Kekuatan

Pardomuan Sihombing

Secara spesifik, analis ini tidak merekomendasikan saham sektor apa yang paling menarik tahun 2009. Dia lebih banyak menyoroti langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak krisis di Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia.

Krisis yang terjadi di AS, katanya, akan berdampak pada perlambatan ekonomi dunia. Selanjutnya akan menekan ekspor Indonesia yang dapat berdampak pada penurunan kinerja ekonomi dalam negeri secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasinya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya adalah investasi pada infrastruktur. Berkaca dari pengalaman negara berkembang yang menjadi maju karena pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya. Pembangunan infrastruktur ini, kata Kepala Riset Paramitra Alfa SekuritasPardomuan Sihombing, akan berdampak sangat luas, seperti masuknya investasi asing, mengurangi beban masyarakat dan perusahaan, menyerap tenaga kerja, dan memberikan multiplier efek bagi berbagai macam industri, seperti semen, baja, dan otomotif. Yang lebih penting dari itu adalah menjaga daya beli masyarakat.

Mengapa? Ketika masyarakat tidak punya daya beli, perusahaan tidak hidup dan ekonomi tidak berjalan. Untuk menjaga daya beli masyarakat itulah pemerintah harus segera merealisasi proyek-proyek infrastruktur yang sudah lama ditunda. Ini juga perlu karena, di sisi lain, kita tidak bisa berharap banyak terhadap pasar global.

”Saham-saham yang berkaitan dengan sektor infrastruktur tentu menarik bila pemerintah juga melihat bahwa suplemen yang kita butuhkan untuk bertahan dan bangkit dari situasi saat ini adalah pembangunan infrastruktur,” kata Pardomuan. (Reinhard Nainggolan)

Tantangan Perbankan Syariah

2008-11-19T18:38:00.001+07:00

Rabu, 19 November 2008 | 00:58 WIB

Oleh M Dawam Rahardjo

Dari segi ontologi, tujuan pendirian bank-bank Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, khususnya memungut riba dalam pinjam-meminjam.

Ini berbeda dengan tujuan pendirian bank-bank konvensional, yaitu menyediakan pinjaman dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, bank konvensional adalah lembaga perantara keuangan. Tujuan lebih lanjut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan simpanan masyarakat yang memiliki dana surplus setelah dikurangi konsumsi.

Maka, dari segi aksiologi, bank syariah, yang semula disebut bank Islam, didirikan untuk menerapkan hukum Islam, sedangkan bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara epistemologi, pengelolaan bank konvensional berpedoman pada manajemen perbankan. Akan tetapi, dalam bank syariah, manajemen perbankan harus mengikuti hukum-hukum syariah. Itu sebabnya bank syariah memiliki lembaga pengawasan, disebut Dewan Syariah, dibentuk oleh otoritas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia atau di Malaysia, Dewan Ugama.

Mengingat motifnya bukan bisnis, pernah ada yang mengatakan, bank syariah akan sulit berkembang, tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Perbankan syariah berkembang meski awalnya dijumpai kesulitan menghimpun dana untuk modal awal sebesar Rp 10 miliar (1990-an). Berkat intervensi negara melalui Presiden Soeharto, dapat dihimpun dana Rp 110 miliar. Langsung dapat dibentuk bank syariah pertama bernama Bank Mu’amalat Indonesia (BMI) dengan CAR amat mencukupi.

Namun, kecukupan modal saja tidak mencukupi. Dana selanjutnya diharapkan dari penyimpan pihak ketiga untuk memperbesar modal dan aset. Semula juga diragukan, masyarakat bersedia menabung. Masalahnya, penabung tidak dijanjikan suku bunga pasti, tetapi bergantung pada laba dan bagi hasil. Jika laba bank kecil atau merugi, perolehan bagi hasil nasabah ikut kecil pula.

Maka, agar masyarakat—yang umumnya bermotif ekonomi—mau menyimpan uangnya di bank, perlu dibuktikan bahwa bagi hasil bank syariah lebih tinggi dari bunga bank konvensional. Bank syariah berharap mendapat nasabah emosional dari umat Islam yang takut menjalankan riba. Penyimpan seperti itu ada, bahkan cukup fanatik. Buktinya, saat suku bunga bank mencapai 70 persen pada masa krisis, nasabah emosional itu tetap bertahan dengan tingkat bagi hasil yang jelas lebih rendah. Rush yang diramalkan pun tidak terjadi. Bahkan, bank-bank syariah tetap bertahan, sementara banyak bank konvensional bangkrut karena penarikan dana dan negative spread. Hal ini menjadi bukti keunggulan syariah yang tidak bergantung pada naik-turunnya suku bunga, dibanding bank konvensional.

Tanpa melibatkan dogma

Bank syariah menunjukkan bukti sukses penerapan syariah di bidang bisnis. Kunci sukses ini ada dalam metode atau cara penerapan.

Pertama, kajian ilmiah tentang riba dan alternatif riba dengan menggunakan teori-teori ekonomi, terutama moneter modern. Hasil kajian itu diterbitkan dalam jurnal-jurnal profesional untuk diketahui dunia akademis. Penerbitan itu menimbulkan aneka perbincangan tanpa melibatkan iman, dogma, dan doktrin keagamaan. Dan, kajian itu bisa diterima dunia akademis untuk dikuliahkan dan dipelajari mahasiswa di universitas terkemuka, seperti Harvard dan Oxford.

Kedua, hasil kajian ilmiah tentang perbankan syariah lalu dikemas menjadi produk-produk perbankan dan ditawarkan ke masyarakat dan dunia bisnis. Sebagian masyarakat menerima produk itu berdasar keyakinan agama, tetapi dunia bisnis ada yang menerima dan menolak produk itu berdasar pertimbangan rasional-ekonomis, yakni untung rugi. Inilah yang mendasari sebagian pemilik dana untuk menginvestasikan dan menyimpan uangnya ke bank syariah.

Ketiga, seperti kebijakan moneter dan perbankan memerlukan legislasi dan regulasi untuk menjamin kepastian hukum, syariat di bidang perbankan ini juga dilegislasikan, biasanya setelah didiskusikan secara publik melalui seminar-seminar. Pelegislasian syariat itu dilakukan melalui cara demokratis.

Meskipun UU dan peraturan perbankan syariat telah menjadi hukum positif, tetapi realisasinya tetap bersifat sukarela karena, menurut Sjafruddin Prawiranegara SH, mantan Gubernur BI, hukum syariat adalah sebuah voluntary law. Dengan perlindungan hukum, bank syariah berkembang di pasar, bersaing dengan bank-bank konvensional. Konsumen dipersilakan memilih. Hal ini berbeda, misalnya, dengan di Iran, di mana perbankan syariah diberlakukan dengan menutup bank-bank konvensional.

Tiga faktor

Ada beberapa faktor mengapa perbankan syariah berkembang. Pertama, produk bank syariah memiliki keunggulan, misalnya penyimpan maupun peminjam terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga sehingga memudahkan perencanaan usaha.

Kedua, produk bank syariah cukup variatif yang tidak bisa dilaksanakan di bank konvensional misalnya sistem gadai atau raihan, mudharabah muqayyadah di mana pemilik dana bisa menunjuk peminjam dan di bidang apa bisa dan tidak bisa diinvestasikan, juga ijarah muntahya bi al tamlik atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa.

Namun, bank syariah juga memiliki hambatan. Pertama, tidak mudah bagi bank syariah untuk mengeluarkan produk baru karena pertimbangan subhat atau meragukan hukumnya yang merupakan grey area dalam penilaian Dewan Syariah.

Kedua, jika dana berlebih, hukum syariat melarang bank menyimpannya di SBI. Namun, bisa disimpan di giro wadiah BI yang bagi hasilnya lebih kecil daripada suku bunga SBI.

Ketiga, bank syariah terkena pajak untuk transaksi murabahah karena dianggap sebagai produk perdagangan dan bukan hanya produk bank.

Agar bisa berkembang, bank syariah harus membuktikan keunggulanya berdasarkan manfaat, baik bagi masyarakat umum maupun dunia bisnis. Kini investor non-Muslim banyak yang tertarik untuk berinvestasi di bank syariah. Demikian pula nasabah rasional sudah melebihi 50 persen dari seluruh nasabah, jadi sudah diterima pasar.

Di AS, para ahli keuangan sudah melirik. Bahkan, mulai mempelajari apakah konsep syariah bisa menjadi alternatif sistem keuangan global yang kini sedang dilanda turbulensi? Di Indonesia, gerakan perkreditan mikro juga bertanya, apakah pendekatan syariah bisa mendukung sistem perkreditan mikro yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat yang sehat, mandiri dan berkelanjutan (sustainable)?

M Dawam Rahardjo Pemerhati Perbankan Syariah; Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta

Bantuan ke Bakrie Dinilai Tak Etis

2008-11-16T11:09:00.000+07:00

Jangan menganakemaskan kelompok tertentu.

JAKARTA -- Sejumlah kalangan menilai pemerintah melanggar etika karena membantu Grup Bakrie dengan menunda pencabutan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham PT Bumi Resources Tbk.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Emir Moeis, mengatakan, meski tidak ada hukum yang dilanggar, "Suspensi itu melanggar etika bisnis internasional."

Muruarar Sirait, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR lainnya, meminta pemerintah tidak pandang bulu, baik dari segi penegakan hukum maupun ekonomi. Apalagi saat ini pemerintah banyak disorot masyarakat. "Terapkanlah reward dan punishment secara adil," katanya.

Bantuan pemerintah kepada Grup Bakrie itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Jumat lalu. Kalla berdalih, langkah itu diambil sebagai upaya pemerintah melindungi pengusaha nasional.

Kalla membandingkan bantuan tersebut dengan langkah pemerintah menyelamatkan sejumlah perusahaan milik konglomerat, seperti Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, dan Astra International, pada 1998.

Kalla mengatakan bantuan kepada Grup Bakrie hanya berupa pengawasan terhadap pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. "Masak Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh," katanya (Koran Tempo, 14 November).

Emir mengatakan bantuan pemerintah itu akan menimbulkan anggapan ada ketidakadilan dari pelaku bisnis yang lain. "Pihak lain beranggapan itu tidak adil," katanya. Keberadaan Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mudah menimbulkan isu konflik kepentingan. Emir mendesak pemerintah tidak menjadikan kelompok tertentu sebagai anak emas.

Iman Sugema, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, mengatakan, meski tidak ada hukum yang dilanggar, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang.

Argumen Kalla yang menyatakan bahwa pemerintah membantu pengusaha nasional juga dinilai sangat subyektif. "Apa yang menjadi acuan?" Sugema bertanya.

Seorang pejabat publik, kata dia, seharusnya menggunakan asas kepatutan ketika memberikan preferensi tertentu. Karena itu, dia mendesak menteri dan petinggi partai bersikap profesional.

Menurut pengamat pasar modal Edwin Sinaga, tidak etis jika pemerintah mencampuri pasar modal.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan bisa memahami langkah pemerintah. "Bumi perusahaan besar, sehingga kejatuhan harga sahamnya bisa mengguncang capital market," katanya.

Sofjan tidak melihat ada konflik kepentingan antara pemerintah dan Grup Bakrie. Namun, Sofjan meminta pemerintah tetap berlaku adil. Jika ada perusahaan besar lain dengan alasan yang tepat meminta perdagangan sahamnya disuspensi, kata Sofjan, pemerintah juga harus mengabulkannya. ARIF FIRMANSYAH | ARI ASTRI YUNITA | GUNANTO ES | BUNGA MANGGIASIH

Berani Bermimpi

2008-11-16T05:31:00.000+07:00

Oleh: Zaim Uchrowi

"Yakinlah, tahun 2045 nusantara jaya memimpin peradaban, bukan hanya di Asia tapi dunia."

Kata-kata itu diucapkan oleh seorang yang para kawan memanggilnya 'Bunda'. Ia Marwah Daud Ibrahim. Ketua ICMI yang lahir dan besar di Soppeng, sebuah pelosok Sulawesi Selatan, ini lama berkecimpung di kancah politik. Tapi ia membawa politik berbeda dari lazimnya politisi. Ia seperti menjauhi 'permainan kekuasaan' (game power). Ia lebih tertarik pada pemberdayaan masyarakat. Hal yang diartikannya dengan langsung turun ke desa tanpa ikatan protokoler apa pun.

Mula-mula ia membuat sebuah pelatihan. 'Merancang Hidup, Merancang Masa Depan'. Sebuah pelatihan yang membantu para anak bangsa untuk mampu menghadapi masa depan secara baik. Saya, alhamdulillah, ikut terlibat dalam pengembangan pelatihan awalnya sebagaimana juga membantu sosialisasi pertama ESQ serta pelatihan awal Kubik Leadership. Membawa pelatihan yang disebutnya MHMMD itu, Marwah turun ke pelosok-pelosok desa. Hal yang dimanfaatkannya buat mendengar dan menyemangati masyarakat. Juga buat menggali apa potensi desa, dan mencarikan jejaring yang mungkin mampu membantu menumbuhkan potensi tersebut.

Ketulusan dan kesungguhan memang kekuatan. Beberapa tahun berkeliling desa di berbagai wilayah nusantara membuat Marwah punya jejaring kuat di desa. Jejaring yang mendefinisikan diri sebagai Perhimpunan Masyarakat Desa Nusantara (PMDN), dan meyakini bahwa 'Bunda' adalah sosok pemimpin terbaik bangsa ini. Keyakinan yang mengantarkan pada dukungan menjadi Calon Presiden 2009. Dukungan yang dinyatakan lewat peluncuran visi 'Nusantara Jaya 2045'.

Dukungan itu menggembirakan. Marwah dengan kerja kerasnya mulai didudukkan bersama para pemimpin kelas atas yang dipandang layak memimpin bangsa ini. Marwah mulai diposisikan untuk berkompetisi dengan para pemimpin mapan seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Megawati; dengan 'para penantang' seperti Prabowo Subianto, Sri Sultan Hamengkubuwo X, serta Wiranto; juga dengan para sahabat saya yang sungguh-sungguh memikirkan nasib bangsa dan punya kapasitas kepemimpinan yang baik seperti Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, dan Soetrisno Bachir. Makin banyak orang baik dan berkemampuan memimpin yang berani tampil menjadi calon presiden akan lebih baik bagi bangsa ini. Masyarakat akan punya pilihan lebih banyak untuk menguji: Siapa yang benar-benar paling baik serta mampu memimpin Indonesia ke depan?

Terlepas dari kaitan politik yang mengiringinya, akan selalu ada pertanyaan yang tertuju pada lontaran Marwah. Bagaimana Indonesia bisa jaya di tahun 2045? Bukankah kondisi bangsa ini masih compang-camping? Ekonomi dunia yang tengah terpuruk juga bukan kondisi baik buat bangkit Indonesia. Apa yang harus diperbuat? "Ayo berani bermimpi!" Begitu Marwah menjawab keraguan itu. "Kelemahan kita sebagai bangsa adalah tidak berani bermimpi."

Marwah sudah menunjuk satu persoalan paling mendasar bangsa ini. Tak berani bermimpi. Padahal, 'mimpi' atau cita-cita adalah tujuan ke mana harus melangkah. Tanpa tujuan, langkah tak akan sampai ke mana-mana. Bila tak sampai ke mana-mana, yang muncul hanya akan saling menyalahkan. Itu yang sering terjadi di negeri ini. Maka, mari bermimpi. Mari bercita-cita. "Tibalah sebelum berangkat," begitu ungkapan Bugis yang dikutip Marwah. Punyailah tujuan sejelas-jelasnya sebelum melangkah. Bangsa ini harus merancang hidup, dan merancang masa depannya. Itu yang telah diserukan Marwah. Itu pula yang semestinya diserukan seluruh anak bangsa ini pada dirinya sendiri.

(-)

Indonesia; Next Giant?

2008-11-16T05:27:00.000+07:00

Oleh Azyumardi Azra

Krisis keuangan dunia belakangan ini sedikit banyak menimbulkan dampak-dampak tertentu pada keuangan dan ekonomi Indonesia. Tetapi, juga segera jelas, dampak politiknya hampir tidak ada. Kondisi keuangan, ekonomi, dan politik Indonesia kini berbeda banyak dengan krisis keuangan dan ekonomi dunia pada 1997-1998 yang dengan segera pula menimbulkan krisis moneter, ekonomi, dan politik di Tanah Air, yang berujung dengan mundurnya presiden Soeharto pada Mei 1998 dari kekuasaannya lebih dari tiga dasawarsa. Seperti kita ketahui, sejak masa itu, Indonesia mengalami transformasi politik dan sekaligus ekonomi yang membuat negeri ini tampaknya menjadi lebih tahan dan lebih alot (resilient) terhadap berbagai guncangan baik internal maupun eksternal seperti gelombang krisis keuangan global sekarang ini.

Penilaian dan apresiasi positif terhadap situasi Indonesia terkini, misalnya, muncul kembali dalam laporan majalah Newsweek, 20 Oktober 2008 lalu. Dengan tajuk ''Indonesia as the New India: This Stable Democracy with a Hot Market Economy Resembles Another Asian Giant in the 1990s'', wartawan Newsweek, George Wehrfritz menggambarkan perkembangan ekonomi dan dinamika politik Indonesia dalam perspektif perbandingan dengan India. Jika India pernah mengalami pertumbuhan ekonomi secara diam-diam pada 1990-an yang menghasilkan kemajuan ekonomi India sekarang ini, Indonesia pada masa pasca-Soeharto menunjukkan tendensi ekonomi yang hampir sama.

Karena, kondisi ekonomi Indonesia yang menjanjikan itu, Wehrfritz membuat perbandingan lebih jauh antara Indonesia dan ''raksasa Asia'' lainnya, India. Bahkan, menurut diaseperti juga banyak pendapat kalangan lain Indonesia lebih baik daripada India, setidak-tidaknya dalam dua hal: pertama, income per kapita Indonesia 3,343 dolar AS sepertiga lebih tinggi daripada India; dan kedua, Indonesia kini merupakan salah satu negara yang memiliki rasio utang terendah di Asia [33 persen dari GDP].

Apakah Indonesia dapat menjadi ''raksasa Asia'' (Asian giant) selanjutnya? Hemat saya, ini tentu saja banyak tergantung tidak hanya pada kemampuan mencegah dampak luas krisis moneter dan ekonomi global sekarang terhadap Indonesia; dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberhasilan mempertahankan kestabilan politik dengan penguatan dan konsolidasi demokrasi selanjutnya, khususnya dalam masa-masa pemilu legislatif dan presiden 2009 nanti.

Dalam pengamatan Wehrfritzseperti yang juga kita amati dan alami sehari-hariJakarta dewasa ini sama dengan banyak kota-kota Asia abad ke-21 lainnya yang tengah booming; ada mal di mana-mana, kemacetan kendaraan yang mengular, dan gedung-gedung pencakar langit yang mendominasi lanskap cakrawala Jakarta. Sayang, dia tidak mengungkapkan gejala yang sama di banyak kota besar Indonesia lainnya seperti Surabaya, Medan, Makasar, dan seterusnya. Tapi, bagaimanapun, Wehrfritz secara implisit mengakui, Indonesia lebih daripada sekadar Jakarta. Karena GDP Jakarta (persisnya Jabotabek) hanya sekitar 15 persen daripada GDP Indonesia; persentase saham Jakarta ini relatif lebih kecil jika dibandingkan saham ibu kota-ibu kota lainnya terhadap wilayah-wilayah di luar kota di Asia.

Kemajuan ekonomi Indonesia jelas tidak terlepas dari kestabilan politik Indonesia, setelah penerapan demokrasi. Meski kita sendiri mengakui demokrasi belum sepenuhnya terkonsolidasi dan bahkan sering muncul ekses-ekses yang tidak diharapkan, jelas demokrasi telah memberikan peluang sangat besar bagi kehidupan politik dan sosial yang lebih partisipatoris. Walaupun sekali lagipartisipasi rakyat yang begitu aktif, juga menimbulkan ekses-ekses yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Wehrfreitz mengutip contoh rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. Proyek jalan tol yang digiatkan kembali sejak 2005 dan selesai pada 2009 baru 10 persen saja kini yang terlaksana; hambatannya terutama adalah oposisi masyarakat lokal tertentu terhadap pembebasan tanah, atau melonjaknya harga tanah yang dituntut warga.

Tidak kurang pentingnya dalam hal ini adalah program otonomi daerah, yang meski juga memunculkan berbagai ekses, tetapi memberikan peluang lebih besar bagi daerah untuk bangkit. World Bank tidak luput mencatat ini; daerah-daerah di Indonesia mendapat bagian cukup besar dari anggaran pembangunan; anggaran untuk daerah mencapai 36 persen dari seluruh pengeluaran negara, berbanding hanya 14 persen di banyak negara berkembang lainnya.

Berbagai gejala yang menjanjikan ini, tentu saja tidak menutup fakta masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan bahkan masyarakat umumnya. Ini mencakup hal-hal seperti masih merajalelanya korupsi, masih rendahnya respek dan kepatuhan warga negara kepada tatanan hukum, masih tingginya kemiskinan dan pengangguran di kalangan penduduk, dan seterusnya. Jelas, jika masalah-masalah ini bisa dikurangi dan diperbaiki, perjalanan Indonesia menjadi ''raksasa Asia'' kian menjadi lebih mungkin dan menjanjikan.

(-)

Perbankan Antara Optimisme dan Kewaspadaan

2008-11-16T05:19:00.000+07:00

Oleh: Mirza Adityaswara

Banyak ekonom mengatakan bahwa krisis keuangan yang saat ini melanda ekonomi Amerika dan merembet ke seluruh dunia disebabkan oleh kebijakan suku bunga rendah (satu persen) yang terlalu lama di Amerika pada periode 2003-2004. Suku bunga yang terlalu rendah sering kali memanjakan para bankir sehingga mereka terlena, memberikan kredit kepada debitur atau proyek yang sebenarnya tidak layak. Artinya, debitur atau proyek tersebut sebenarnya tidak akan mampu membayar pinjaman bank jika suku bunga kredit dinaikkan.

Perbankan Indonesia di periode 2007 sampai dengan semester I/2008 mengalami kinerja yang menggembirakan. Pada semester I/2008, dengan suku bunga BI Rate yang hanya 8 persen dan suku bunga dana deposito di bawah BI Rate, jumlah kredit per Agustus 2008 menunjukkan pertumbuhan 33 persen dibandingkan Agustus 2007. Angka kredit bermasalah juga terus menunjukkan penurunan di semester I/2008. Di satu sisi, hal ini menunjukkan hal positif, yaitu peningkatan kegiatan investasi dan konsumsi masyarakat yang kemudian memacu pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 6.3 persen pada semester I/2008.

Tetapi, di lain pihak pertumbuhan kredit setinggi itu telah menyumbang laju pertumbuhan impor yang menyalip pertumbuhan ekspor. Artinya, memang ada gejala overheating di perekonomian Indonesia pada semester I/2008. Kenaikan harga komoditas tambang dan pertanian plus kenaikan harga BBM memang faktor utama penyebab inflasi di tahun 2008. Tetapi, pertumbuhan permintaan aggregat yang melebihi pertumbuhan sisi penawaran ikut menyumbang terhadap tingginya inflasi pada tahun ini, yang diperkirakan mencapai 11,5-12,5 persen.

Demi menghilangkan gejala overheating perekonomian, Bank Indonesia mengetatkan kebijakan moneter pada 2008. Perbedaan pengetatan moneter di kuartal II/2008 dengan kuartal III/2008 adalah kenaikan BI Rate sejak awal kuartal III/2008 disertai dengan penyerapan ekses likuiditas di pasar uang antarbank. Sebelumnya, suku bunga overnite (pinjaman satu malam) di pasar uang antarbank selalu berada di bawah BI Rate sekitar 300 bp (atau tiga persen) sehingga banyak bank yang memanfaatkan dana overnite untuk dipakai membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hal ini telah menambah beban biaya kepada Bank Indonesia karena harus membayar bunga SBI untuk sesuatu yang tidak perlu. Bahkan, mungkin sebelum ini ada bank yang memberikan kredit mingguan kepada korporasi dengan sumber dana pasar uang overnite. Tentu saja ini adalah praktik perbankan yang tidak berhati-hati.

Pertumbuhan kredit yang 33 persen tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga, yang hanya tumbuh 15 persen. Tampaknya beberapa bank berpendapat bahwa mereka pasti mampu menjaring dana dari pasar obligasi, pasar uang antarbank, atau dari penerbitan surat utang di luar negeri. Tetapi, ternyata pasar uang internasional dan pasar obligasi sejak awal 2008 tidak bersahabat, berhubung perbankan internasional sedang dilanda kerugian akibat macetnya portofolio subprime credit.

Dengan dinaikkannya suku bunga overnite menjadi sedikit lebih tinggi daripada BI Rate, beberapa bank harus menjaring dana dari pasar deposito dengan menaikkan bunga deposito. Semakin tinggi loans to deposit ratio (LDR) suatu bank maka semakin tinggi ketergantungan bank tersebut akan deposito berjangka. Berhubung giro wajib minimum (GWM) bank-bank menengah di Indonesia saat ini 8-9 persen (dari jumlah dana pihak ketiga) maka bagi bank-bank dengan rasio LDR yang sudah di atas 90 persen, mereka harus menjaring dana dengan memberikan bunga deposito yang menarik. Menurut saya, bank dengan LDR di atas 90 persen sudah merupakan rasio yang terlalu tinggi. Rasio LDR di atas 90 persen hanya bisa ditoleransi apabila bank tersebut memperoleh pendanaan jangka panjang dari pasar surat utang atau kredit jangka panjang.

Bank-bank asing juga termasuk dalam kategori yang harus menjaring dana mahal dari deposito karena mereka tidak punya banyak cabang di Indonesia. Hal itulah yang tiba-tiba menyebabkan suku bunga deposito beberapa bank menengah dan kecil naik drastis pada Agustus dan September menjadi 13-14 persen, jauh di atas BI Rate yang saat ini 9,25 persen.

Bagi bank-bank dengan portofolio kredit berbunga tinggi seperti portofolio kredit mikro, menaikkan biaya bunga deposito tidak berpengaruh banyak kepada tingkat keuntungan. Tetapi, bagi bank dengan portofolio kredit berbunga rendah seperti kredit kepemilikan rumah (KPR) atau kredit korporasi maka kenaikan biaya bunga deposito akan menurunkan margin bunga cukup signifikan.

Untunglah Bank Indonesia cukup tanggap. Guncangnya pasar keuangan dunia minggu lalu dan pengucuran likuiditas oleh bank sentral Amerika dan Eropa telah memberikan kepercayaan kepada Bank Indonesia untuk membuka keran likuiditas kepada perbankan Indonesia. Jika perang suku bunga dibiarkan, suku bunga deposito bank bank besar akan ikut naik sehingga bunga kredit di Indonesia akan melonjak dari sebelumnya di semester I/2008 hanya 11-12 persen, bisa menjadi 16-18 persen. Jika ini terjadi, pasti angka kredit bermasalah akan meningkat.

Dilema yang dihadapi oleh Bank Indonesia saat ini adalah tidak mungkin melonggarkan kebijakan moneter jika inflasi masih tinggi. Investor asing pemegang Surat Utang Negara tidak akan suka melihat BI menurunkan bunga jika inflasi masih tinggi. Selain itu, likuiditas yang berlebihan bisa lari dipakai spekulasi di pasar valuta asing. Maka itu, perbankan jangan terburu-buru bersenang hati bahwa minggu lalu BI mengucurkan likuiditas melalui fasilitas Repo. Fasilitas Repo hanyalah bantuan likuiditas ke pasar. Obat yang permanen, bank-bank dengan LDR tinggi harus menurunkan pertumbuhan kreditnya dan menjaring dana pihak ketiga yang permanen.

Marilah kita berharap bahwa penurunan harga komoditas tambang dan pertanian yang saat ini sedang terjadi akan bisa menurunkan inflasi di bulan Oktober-Desember sehingga BI tidak perlu menaikkan suku bunga BI Rate lebih tinggi lagi.

(-)

Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil

2008-11-16T05:17:00.000+07:00

Oleh: Iman Sugema

Ada persepsi yang kuat di kalangan pemerintahan bahwa krisis finansial global tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Alasannya adalah fundamental ekonomi kita kuat dan sektor perbankan tidaklah serentan 10 tahun yang lalu. Selain itu, episentrum krisis berada jauh dari kita.

Saya agak kurang paham mengenai landasan teoretis argumen tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa kita sering gagal untuk mendefinisikan fundamental ekonomi yang relevan untuk menangkis krisis. Krisis finansial global tak bisa ditangkis dengan pertumbuhan ekonomi, suku bunga, ataupun inflasi. Negara-negara yang memiliki kinerja ekonomi yang baik, seperti Korea dan Cina juga mengalami imbas yang lebih parah dibandingkan kita.

Selain itu, kerentanan juga bisa timbul oleh kenyataan bahwa sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal didominasi oleh pelaku asing. Mereka sekarang sedang mengalami kesulitan di negaranya masing-masing dan tidak ada jaminan bahwa masalah mereka sebagian dialihkan ke Indonesia. Caranya, yaitu dengan menyedot likuiditas dari Indonesia untuk menutupi cash flow perusahaan induk.

Yang menjadi perhatian kita sekarang ini seharusnya tidak hanya sebatas kebijakan di sektor keuangan. Sektor riil juga harus kita amankan karena dampak negatifnya sudah mulai terasa. Antisipasi dampak di sektor riil menjadi sangat penting karena sebagian besar negara maju telah betul-betul merasakannya dengan cukup jelas.

Dampak terhadap sektor riil domestik dapat diidentifikasi melalui dua saluran. Saluran yang pertama adalah kenyataan bahwa sektor riil domestik terhubung secara langsung dengan sektor riil internasional. Kedua, sektor riil domestik juga terhubung dengan sektor finansial domestik dan internasional. Kita lihat satu per satu.

Sektor riil domestik dan internasional terhubung secara langsung melalui aktivitas ekspor dan impor. Karena sebagian besar negara maju mulai mengalami resesi, otomatis permintaan ekspor komoditas Indonesia akan berkurang. Negara-negara OECD memiliki pangsa sekitar 60 persen terhadap GDP dunia. Adalah sulit untuk membayangkan bahwa resesi yang mereka alami tidak akan mengganggu kita. Memang bisa dicari alternatif pasar. Tetapi, jelas tidak ada pasar yang mampu menggantikan peran mereka. Mereka terlalu besar untuk digantikan. Bahkan, semua negara tentunya akan melakukan hal yang sama, yaitu semaksimal mungkin mengalihkan ekspor ke negara mana pun yang mungkin. Karena itu, kita mungkin akan menghadapi persaingan yang lebih keras di pasar ekspor nontradisional. Bahkan, pasar domestik akan dibanjiri oleh produk-produk impor dari Cina dan Vietnam.

Masalahnya adalah kita telah memberlakukan pasar bebas dengan Cina sehingga tidak lagi bisa dengan mudah memberikan proteksi terhadap produk nasional. Inilah buah dari liberalisasi yang ugal-ugalan.

Dalam kenyataannya, perusahaan eksportir kita telah merasakan sebagian dampak negatif krisis sejak beberapa bulan yang lalu. Sebagian besar order ekspor telah mengalami pengurangan. Beberapa produsen tekstil belum menerima order untuk delivery tahun depan. Pembatalan order juga semakin sering terjadi.

Dampak negatif berikutnya bisa diidentifikasi melalui saluran finansial dan tampaknya justru akan membawa implikasi yang jauh lebih serius. Memang, mereka yang hanya percaya terhadap teori real business cycle tentunya tidak akan menganggap saluran ini begitu penting.

Mereka hanya percaya pada doktrin Modigliani, yakni finance is a veil yang berarti bahwa yang paling penting adalah sektor riil dan kejadian apa pun di sektor finansial tidak akan memiliki implikasi apa-apa terhadap sektor riil. Sebaliknya, aliran New-Keynesian justru percaya bahwa krisis di sektor riil bisa dipicu oleh situasi yang buruk di sektor finansial. Perkembangan yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa hipotesis New-Keynesian lebih mendekati kenyataan dan diindikasikan dengan hal-hal berikut ini.

Pertama, sebagaimana telah terjadi terhadap Grup Bakrie dan beberapa grup bisnis lainnya, ternyata anjloknya harga saham telah ikut menurunkan akses mereka terhadap kredit dan pasar modal. Ketika harga saham turun, net worth mereka otomatis juga turun sehingga credit-worthiness perusahaan-perusahaan mereka juga melemah. Pada gilirannya, mereka akan mengalami kesulitan untuk melakukan roll over dan refinancing untuk kredit yang telah jatuh tempo. Beberapa kreditor bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan berbagai proyek yang sudah berlangsung selama setahun terakhir ini. Kita akan menyaksikan banyak proyek yang tidak diselesaikan di tengah jalan karena kesulitan pembiayaan.

Kedua, volatilitas di pasar keuangan juga akan meningkatkan persepsi risiko. Akibatnya, perusahaan mejadi lebih sulit untuk mencari dana atau kalaupun ada dana harganya lebih mahal. Bahkan, JP Morgan Chase merekomendasikan bahwa obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebaiknya dihindari. Penilaian ini jelas membuktikan bahwa pemerintah sekalipun akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan defisit. Dunia usaha tentunya akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih parah.

Ketiga, kesulitan likuiditas perbankan dalam beberapa minggu terakhir ini mulai terasa oleh sektor riil. Kredit menjadi lebih sulit untuk diperoleh. Dunia usaha mulai mengeluhkan bahwa kredit yang telah disetujui oleh bank, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Hal itu kini lebih sering terjadi, terutama terhadap UKM yang memang bukan prime customer bagi perbankan. Dengan lebih seretnya kredit, ekspansi dunia usaha pada tahun 2009 mungkin akan terhambat. Pertumbuhan investasi akan mengalami koreksi habis-habisan.

Sebagai penutup, mungkin sudah saatnya bagi kita untuk menyadari bahwa sangat sulit untuk menghindar dari krisis finansial global. Kita sebaiknya mulai mengatur strategi agar pengaruhnya terhadap sektor riil bisa diminimalisasi.

(-)

Adakah Obamanomics?

2008-11-16T05:16:00.001+07:00

Iman Sugema
(InterCAFE, Institut Pertanian Bogor)

Terpilihnya Barack Hussein Obama menjadi Presiden Amerika Serikat menimbulkan sebuah harapan baru. Tidak hanya bagi masyarakat di negara adikuasa tersebut, tapi juga bagi masyarakat di seluruh dunia. Obama kini telah diberi embel-embel sebagai pemimpin transformasional yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Ada dua masalah pelik yang diwariskan oleh pemerintahan Presiden Bush, yakni perang Irak dan krisis keuangan.

Sebagaimana diulas di berbagai media internasional, persoalan ekonomi tampaknya merupakan salah satu faktor yang menentukan kemenangan Obama. Tetapi, sejatinya yang diungkapkan oleh Obama barulah janji-janji yang bersifat umum saja. Kita belum tahu persis langkah spesifik apa yang akan dilakukannya nanti. Mungkin, itu pula yang mendorongnya mengumpulkan para penasihat ekonomi untuk segera merumuskan detailed plan mengenai jalan keluar dari krisis.

Sejauh ini, yang dilakukan oleh The Fed dan Pemerintah Amerika hanya mencakup empat hal, yakni pengenduran likuiditas, peningkatan penjaminan simpanan, bail out lembaga keuangan yang bermasalah, serta pembelian dan restrukturisasi toxic assets (aset beracun). Keempat langkah ini merupakan resep generik yang juga dilakukan oleh negara-negara maju lainnya.

Ternyata, krisis terus berlanjut dan semakin menjalar ke berbagai belahan dunia dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa keempat resep tersebut kurang efektif. Implikasinya, Obama harus menemukan 'jalan baru' untuk menyelamatkan perekonomian dari keterpurukan lebih lanjut. Kalau ternyata dia berhasil menemukan jalan tersebut, suatu saat pasti dikenal dengan Obamanomics.

Pertanyaannya, apakah jalan tersebut akan pernah ditemukan? Sulit untuk melihatnya dari sekarang, tapi mudah-mudahan itu bisa dia lakukan. Ada beberapa alasan strategis yang membuat dunia sangat mengharapkan solusi efektif dari Obama.

Pertama, Amerika merupakan sebuah kekuatan ekonomi terbesar di dunia sehingga kecepatan pemulihan ekonomi akan sangat membantu negara-negara lainnya. Sebaliknya, kalau ternyata nantinya Obama gagal, keterpurukan ekonomi dunia akan semakin menjadi-jadi. Saat ini, Amerika, Eropa, dan Jepang sudah memasuki resesi dan kemungkinan masih akan berlangsung sampai akhir tahun depan. Tugas Obama yang paling berat adalah bagaimana resesi itu tidak menjadi lebih dalam.

Kedua, krisis keuangan global saat ini sudah merambah ke hampir semua negara. Tak ada satu pun yang bisa menghindarinya. Karena itu, dibutuhkan sebuah koordinasi antarsemua negara untuk mengatasinya. Ada dua PR berat bagi Obama, yakni memimpin koordinasi global dan memberi solusi melalui keteladanan.

Dunia saat ini membutuhkan seorang pemimpin global yang bisa diterima oleh berbagai negara untuk membawa dunia keluar dari krisis. Seorang koboi, seperti Bush, jelas tidak cocok karena hanya akan memajukan kepentingannya sendiri. Sistem keuangan dunia sekarang ini sudah sangat terintegrasi sehingga menjadi sangat sulit untuk mencari jalan keluar secara sendiri-sendiri.

Selain itu, aksi penyelamatan yang dilakukan oleh sebuah negara bisa jadi membahayakan negara lainnya. Contohnya adalah nasionalisasi cabang-cabang Fortis di Belanda telah mengakibatkan cabang-cabang di negara lainnya menghadapi kebangkrutan. Pilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda adalah rasional untuk negaranya sendiri karena cabang Fortis di Belanda adalah cabang yang lebih sehat. Tapi, itu menutup kemungkinan bagi cabang Fortis yang sehat untuk melakukan penyelamatan cabang yang tidak sehat secara internal. Di sinilah peran seorang pemimpin global diharapkan.

Kepemimpinan tentunya tidak hanya sekadar dalam bentuk koordinasi global, tetapi juga memberikan teladan dalam penyelamatan ekonomi. Salah satu hal yang membuat dunia saat ini menjadi lebih terpuruk adalah Amerika Serikat sendiri yang belum memberikan 'contoh' yang efektif untuk keluar dari krisis. Tentunya, ide-ide brilian bisa saja datang dari negara lain. Tetapi, sepanjang Amerika belum pulih, dunia masih akan tertatih-tatih.

Ketiga, pusat keuangan terbesar di dunia berada di Wall Street yang oleh Soros dan kawan-kawan dituding telah menjadi kasino yang jauh lebih berbahaya dibanding Las Vegas. Lembaga-lembaga terbesar di dunia juga pada umumnya berdomisili di Amerika. Oleh karena itu, penataan kembali sistem keuangan global harus dimulai dari Amerika.

Adalah sulit untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih adil dan stabil tanpa melibatkan reformasi di pasar keuangan domestik Amerika. Dengan kata lain, kalau kelak dilakukan reformasi keuangan di Amerika, Obama harus mempertimbangkan dampaknya terhadap negara lain, terutama negara berkembang.

Saat ini, sistem keuangan di negara maju didesain untuk menyedot sumber daya finansial dari negara berkembang sehingga cenderung memperburuk ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Sistem keuangan dunia telah terlanjur menjadi vampir bagi negara berkembang.Terakhir, kita berharap semoga ada Obamanomics yang tidak hanya terbatas untuk mengatasi krisis keuangan di Amerika, tetapi juga bagi negara-negara lainnya. Kita boleh berharap mengenai ini, tetapi mungkin realitas yang akan bercerita lain.

2008-11-06T13:34:00.000+07:00

Beda Krisis 2008 dengan 1998

Rabu, 5 November 2008 | 00:35 WIB

A Tony Prasetiantono

Saya setuju dengan pendapat yang menyatakan, tidak akan pernah ada krisis ekonomi yang berulang dan sama persis kejadiannya. Setiap krisis pasti memiliki karakteristik yang khas dan unik. Misalnya, depresi ekonomi dunia tahun 1930-an, pasti sulit dibandingkan dengan krisis finansial 2008, baik dari sisi kausalitas, besaran, maupun implikasinya.

Meski demikian, kita tetap bisa mempelajari (lesson learned) krisis-krisis pada masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi krisis terkini dan antisipasi pada masa datang. Masih banyak hal yang tetap relevan meski krisis sebelumnya terjadi jauh di belakang, pada masa yang berbeda, dengan setting dan konteks berbeda. Itu tak menghalangi kita untuk mempelajari, membandingkan, dan menentukan langkah-langkah yang seyogianya ditempuh.

Ekuilibrium baru rupiah

Merosotnya rupiah yang kemarin menembus Rp 11.000 per dollar AS (4/11/ 2008), mau tak mau membangkitkan ingatan kita pada kenangan buruk krisis 1998. Kini orang mulai bertanya-tanya, akankah kita bakal mengalami deja vu alias mengulang pengalaman 1998? Apakah rupiah bakal terus terpuruk hingga level seperti dulu, misalnya Rp 15.000 per dollar AS?

Hal paling utama yang membedakan krisis ekonomi 2008 dengan 1998 adalah faktor politik. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bercampur kepanikan politik luar biasa saat rezim Soeharto hendak tumbang. Begitu sulitnya merobohkan bangunan rezim Soeharto sehingga harus disertai pengorbanan besar berupa kekacauan (chaos), yang mengakibatkan pemilik modal dan investor kabur dari Indonesia.

Pelarian modal besar-besaran (flight for safety) karena kepanikan politik ini praktis lebih dahsyat daripada pelarian modal yang dipicu oleh pertimbangan ekonomi semata (flight for quality).

Karena itu, rupiah merosot amat drastis dari level semula Rp 2.300 per dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp 17.000 per dollar AS (Januari 1998). Dari perspektif ekonomi, cukup sulit untuk dijelaskan mengapa rupiah bisa terpuruk sedemikian besar. Kalaupun nilai rupiah sebelumnya dianggap terlalu mahal (overvalued), koreksi itu terlampau besar. Satu-satunya penjelasan hanyalah: dalam situasi kekacauan politik, rupiah bisa merosot berapa saja. Ini soal politik!

Kini, situasinya berbeda. Memang ada kecemasan terhadap kondisi ekonomi global dan nasional, tetapi sejauh ini tidak terkontaminasi dengan faktor politik. Akibatnya, koreksi kurs rupiah, dari level Rp 9.200 per dollar AS (sebelum bangkrutnya Lehman Brothers, 15 September 2008) menjadi kini Rp 11.000 per dollar AS, relatif bisa dijelaskan.

Sebelum ini, rupiah sebenarnya sudah overvalued. Setidaknya ada dua indikasinya.

Pertama, neraca perdagangan (selisih antara ekspor dan impor) terus melemah. Impor terus meningkat cepat, menjadi rata-rata 11 miliar dollar AS per bulan. Pada periode Januari-September 2008, surplus ekspor kita hanya sembilan miliar AS (ekspor 107 miliar dollar AS, dan impor 98 milar dollar AS). Ini kemunduran besar karena surplus ekspor pada 2007 dan 2006 masing-masing 40 miliar dollar AS.

Terlalu kuatnya rupiah (dan sebaliknya terlalu lemahnya dollar AS) menyebabkan masyarakat kita menjadi terlalu konsumtif terhadap produk-produk impor. Dalam rupiah, barang-barang impor menjadi terasa murah. Akibatnya, impor ”meledak”. Untuk menghambat melonjaknya impor, rupiah perlu dikoreksi, berupa depresiasi.

Kedua, Indonesia ternyata merupakan salah satu emerging countries yang tidak kebal dalam hal inflasi. Negara emerging market yang paling tinggi inflasinya adalah Vietnam, dengan 25 persen. Inflasi Indonesia kini sekitar 12 persen. Padahal, inflasi AS, meski tertekan berat harga minyak dunia, ”hanya” lima persen (level ini termasuk tinggi untuk ukuran AS, yang inflasi normalnya dua persen).

Dengan asumsi ceteris paribus (faktor- faktor lain yang bisa berpengaruh tidak mengalami perubahan), mestinya rupiah harus didepresiasi, misalnya dengan tujuh persen. Jika sebelumnya kurs rupiah Rp 9.300 per dollar AS, kurs baru yang wajar sekitar Rp 10.000 per dollar AS.

Kejadian ini juga menimpa banyak mata uang lain, khususnya mata uang kuat (hard currencies). Contohnya, poundsterling yang pernah sedemikian kuat kursnya (hampir dua dollar AS per sterling) kini terkoreksi menjadi 1,5 dollar AS. Euro yang pernah amat kuat hingga 1,6 dollar AS per euro juga terkoreksi menjadi 1,25 dollar AS per euro. Begitu pula dollar Australia, yang kursnya nyaris sama dengan dollar AS, kini tinggal 0,6 dollar AS per dollar Aussie. Rata-rata berbagai mata uang itu terdepresiasi sekitar 25 persen.

Semua negara itu, ketika mata uangnya overvalued (sebaliknya dollar AS undervalued) mengalami masalah dalam neraca perdagangannya. Inggris, Zona Euro, dan Australia mengalami defisit perdagangan. Inggris menjadi yang terburuk, dengan defisit 189 miliar dollar AS.

Berdasarkan analisis ini, secara alamiah, sekarang ini sedang terjadi proses koreksi, atau mencari ekuilibrium baru mata uang berbagai negara. Mata uang yang semula overvalued (misalnya poundsterling, euro, dollar Aussie, dan rupiah) harus terdepresiasi. Sebaliknya, dollar AS yang semula tertekan dan undervalued kini mengalami rebound atau terapresiasi. Proses ini akan terus berlangsung hingga suatu saat menemukan titik keseimbangan baru.

”Blanket guarantee”

Selain faktor koreksi kurs, depresiasi rupiah juga disebabkan dua hal.

Pertama, euforia pemilihan presiden AS pada 4 November 2008 telah menimbulkan tumbuhnya harapan-harapan baru terhadap masa depan perekonomian AS. Untuk sementara, banyak orang memindah kekayaannya menjadi dollar AS.

Kedua, penjaminan simpanan di bank hanya sampai Rp 2 miliar per rekening. Menurut data Lembaga Penjaminan Simpanan, sebanyak 99,02 persen penabung kita rekeningnya di bank senilai di bawah Rp 2 miliar. Jadi, jika pemerintah menjamin simpanan hingga Rp 2 miliar, itu berarti melindungi mayoritas nasabah.

Cara pandang ini sepintas tampaknya sudah benar. Namun, tunggu dulu. Ternyata dari hanya 0,08 persen nasabah penabung—yang terdiri dari 61.000 rekening (baik institusi maupun perorangan)—nilai tabungannya mencapai Rp 600 triliun. Jumlah ini amat signifikan dan amat berpotensi untuk dilarikan ke luar negeri (capital flight).

Terlebih pada saat sekarang, dua tetangga terdekat sekaligus kompetitor terberat dalam menarik dana asing jangka pendek, yakni Singapura dan Malaysia, sudah menjamin 100 persen simpanan di bank (blanket guarantee), hingga tahun 2010. Kendati kita menyadari skema itu rawan moral hazard (bankir bisa berkurang kehati-hatiannya), tetapi kita tak bisa menundanya karena kompetitor sudah melakukannya.

Dugaan saya, skema blanket guarantee akan banyak membantu upaya memperkuat kurs rupiah karena tekanan pull out (penarikan dana dari bank-bank kita untuk ditempatkan di luar negeri) akan berkurang. Jika rupiah menguat, misalnya stabil di ekuilibrium baru Rp 10.000 per dollar AS, maka ”operasi” penurunan suku bunga pun bisa mulai dilakukan.

Kita berharap BI rate tahun depan kembali ke level 8 persen. Inilah momentum yang harus segera diciptakan bersama oleh pemerintah dan Bank Indonesia sehingga rupiah tidak akan deja vu ke era 1998.

A Tony Prasetiantono Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; Chief Economist BNI

Pemerintah Serba Salah Soal BUMI

2008-11-01T16:43:00.001+07:00

Foto: Angga/detikFinance

Jakarta - Rencana pembelian saham milik PT Bumi Resources Tbk (BUMI) oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat Kementerian BUMN serba salah.

Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi karena bisa dianggap memihak Grup Bakrie, namun jika tidak diintervensi, maka BUMI bisa diambil oleh asing. Padahal BUMI dianggap sebagai perusahaan yang bagus dan bisa mengamankan pasokan batubara dalam negeri.

"Kalau harga saham Bumi bagus dan cocok lalu BUMN masuk, itu bagus sekali. Kalau bisa dapat saya senang sekali," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil usai salat Jumat di Gedung Garuda, Jakarta, Jumat (31/10/2008).

Sofyan mengaku dirinya merasa sayang karena pemerintah sama sekali tak bisa melakukan intervensi, sementara sejumlah perusahaan asing dikabarkan berminat untuk membeli saham BUMI.

"Secara hukum tidak bisa melarang asing beli, jadi kita tidak bisa larang beli. Tapi ada DMO penjualan batubara," jelasnya.

Namun jika pemerintah melakukan intervensi, kata Sofyan, maka nanti pemerintah bisa dicap telah ikut membantu Grup Bakrie.

"Kami tidak bisa intervensi, karena sensitif nanti disangka mihak Bakrie, kalau untuk BUMN terserah saja," katanya.

Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan dari BUMN yang tertarik untuk membeli saham Bumi. Menurutnya, pembelian saham Bumi harus dilakukan dengan mengacu kepada harga yang tepat juga kemungkinan risiko yang bisa terjadi.

"Mereka juga harus bisa beri tanggung jawab kepada publik dan pemegang saham minoritas," ujarnya.

Bakrie Jual Murah BUMI

2008-11-01T16:40:00.000+07:00

Paparab Publik Bakrie Grup (Indro)

Jakarta - PT Bakrie and Brothers Tbk melepas 35% sahamnya di PT Bumi Resources Tbk senilai US$ 1,3 miliar kepada Northstar Pacific, yang merupakan afiliasi dari Texas Pacific Group, sebuah private equity fund kelas dunia.

Sayangnya, Presiden Director BUMI Ari S Hudaya enggan mengungkapkan berapa harga pembelian saham BUMI per lembarnya. Ia hanya mengungkapkan, saat ini jumlah saham yang beredar adalah 19,404 miliar lembar saham.

"Kalian tinggal bagi saja, tinggal hitung. Itu kan 35%, nah jumlah saham yang diterbitkan BUMI 19,404 miliar, dikali 35 persen. Kan dapat jumlah sahamnya, tinggal US$ 1,3 miliar dibagi angkanya," jelas Ari dalam konferensi pers di lobi Wisma Bakrie II, Jakarta, Sabtu (1/11/2008).

Berdasarkan hitungan detikFinance, dengan angka tersebut, maka harga BUMI berarti 0,1914 dolar AS per lembar sahamnya. Jika menggunakan kurs sesuai dengan laporan keuangan semester I-2008 BUMI sebesar Rp 9.225 per dolar AS, maka harga saham BUMI hanya Rp 1.816 per lembar. Sementara jika menggunakan kurs penutupan Jumat (30/10/2008) Rp 10.800 per dolar AS, maka harga saham yang dijual sebesar Rp 2.067 per lembarnya.

Kedua asumsi kurs tersebut masih menggambarkan bahwa harga saham BUMI yang dijual ke Northstar Pacific masih lebih rendah dari harga pasar. Pada penutupan perdagangan Senin, 6 Oktober 2008, harga saham BUMI adalah Rp 2.175. Itu adalah harga terakhir, karena pada perdagangan Selasa, 7 Oktober, saham BUMI disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia hingga Jumat, 30 Oktober lalu.

Harga ini juga berarti jauh dibandingkan dengan harga tertinggi saham BUMI yang pernah mencapai Rp 8.500 per lembar pada 9 Juni 2008. Harga itu juga lebih rendah dari harga IPO sebesar Rp 4.500.

Mengenai pemilihan Northstar, Ari mengatakan bahwa pertimbangan paling utama adalah masalah harga. Menurutnya, ada sejumlah BUMN juga yang pernah mengajukan penawaran, namun akhirnya Northstar yang dipilih karena harganya dianggap paling bagus.

"Kami dari manajemen ingin menyelesaikan lebih cepat (transaksi ini) untuk memberikan nilai bagi pemegang saham dan peruisahaan. Transaksi dokumen sudah diteken tadi malam, yang membeli adalah Nortstar Pacific," jelas Ari dalam konferensi pers singkatnya.

Ia menambahkan, Northstar Pacific masih membutuhkan waktu sekitar 21-28 hari untuk mempelajari dokumen-dokumennya.

"Masih banyak dokumen yang harus diselesaikan kita tetap bekerja terus. Ini pasti closing, mungkin yang bisa berubah itu price, ada price adjustment," jelasnya.

Lepasnya Andalan Grup Bakrie

2008-11-01T16:37:00.000+07:00

Aktivitas di KPC (Foto: Pemkab Kutim)

Jakarta - PT Bakrie and Brothers Tbk akhirnya melepas seluruh kepemilikannya di PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kepada konsorsium Northstar Pacific senilai US$ 1,3 miliar. Penjualan BUMI kepada konsorsium Northstar Pacific itu sekaligus menandai pelepasan andalan Grup Bakrie, demi melunasi utang-utangnya.

BNBR terpaksa melepas seluruh portofolionya di BUMI lantaran sedang dililit utang gadai saham dengan jumlah pokok sebesar Rp 11,51 triliun dan bunga pinjaman sekitar Rp 1,22 triliun. Totalnya sekitar Rp 12,73 triliun.

Rencana penjualan BUMI pun langsung mendapat sambutan hangat. Investor dari dalam dan luar negeri berebut saham BUMI, termasuk para BUMN.

Siapa pun pasti ngiler dengan BUMI. Hingga semester I-2008, BUMI berhasil membukukan laba bersih hingga US$ 436,8 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun. Perolehan laba tersebut berarti naik hingga 150% dibandingkan semester I-2007, terutama berkat naiknya harga batubara.

Namun kilauan kinerja BUMI tersebut tidak terjadi dalam waktu sekejap dan sempat mengalami jatuh bangun hingga pergantian bisnis inti.

Sementara harga sahamnya pun terus menanjak. Jika pada tahun 2006 harganya hanya berkisar padaRp 760, maka pada tahun-tahun berikutnya harga saham BUMI terus menanjak dan mencapai titik tertingginya pada 23 Juni 2008 sebesar Rp 8.500.

Namun semenjak kabar gadai saham BUMI muncul, sahamnya terus tergerus. Pada 6 Oktober 2008, saham BUMI ditutup pada Rp 2.175, sebelum akhirnya disuspensi pada perdagangan 7 Oktober.

Berikut sepenggal kisah dari Bumi Resources yang dulunya sempat bernama PT Bumi Modern Tbk, seperti dikutip detikFinance dari situs BUMI dan sumber-sumber lain, Sabtu (1/11/2008):

Tahun 1990, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Tahun 1997, PT Bakrie Capital Indonesia mengambil alih seluruh saham yang dimiliki Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) sebanyak 58,51%.

13 Agustus 1998, RUPSLB Bumi Modern menyetujui perubahan bisnis inti dari sektor perhotelan dan turisme ke bisnis migas serta pertambangan.

Tahun 2000, perseroan mengambil alik 97,5% saham Gallo Oil (Jersey) Ltd. Gallo Oil didirikan di Jersey pada 17 Desember 1997.

20 September 2000, Departemen Hukum dan HAM menyetujui perubahan nama dari PT Bumi Modern Tbk menjadi PT Bumi Resources Tbk.

November 2001, BUMI mengakuisisi 80% saham PT Arutmin Indonesia dari BHP Minerals Exploration Inc. Ketika itu, Arutmin merpakan tambang batubara terbesar keempat di Indonesia dengan 4 tambang terbuka di Senakin, Satui, Asam-asam dan Batulicin, yang semuanya berlokasi di Kalimatan Selatan.

Oktober 2003, BUMI mengakuisisi 100% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), sekaligus menempatkan BUMI sebagai produsen batubara terbesar di Indonesia.

April 2004, perseroan mengakuisisi 19,99% saham Arutmin yang dimiliki PT Ekakarsa Yasakarya Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan BUMI di Arutmin mencapai 99,99%.

Desember 2005, BUMI memfinalisasi divestasi saham KPC. Hasilnya, kepemilikan BUMI di KPC baik langsung ataupun tidak langsung mencapai 95%.

21 April 2008, induk BUMI, PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) menggadaikan saham BUMI untuk memperoleh pinjaman pendek dari Odickson Finance di harga Rp 6.790 per saham.

7 Oktober 2008, 6 emiten Grup Bakrie disuspensi, termasuk BUMI.

31 Oktober 2008, BNBR mencapai kesepakatan untuk pembelian 35% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai US$ 1,3 Miliar.
(qom/qom)

Pil Pahit Bank Indover

2008-10-31T07:21:00.001+07:00

Lin Che Wei, CFA*

Likuidasi Bank Indover menarik untuk dibicarakan hari-hari ini. Penyelamatan bank ini, dengan injeksi dana 545,6 juta euro adalah bukti bahwa Indonesia tidak mempunyai mekanisme dan prosedur yang cukup baik dalam pengelolaan krisis.

Krisis yang melanda dunia memang belum menyentuh sektor riil. Hal ini karena tingkat kemapanan finansial dan keterlibatan masyarakat Indonesia di pasar modal masih rendah. Namun krisis yang serius bisa segera melanda jika terjadi krisis kepercayaan terhadap sektor perbankan. Terutama karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai ketergantungan yang sangat besar pada bank konvensional. Krisis yang menimpa sebuah bank dapat dengan mudah memicu risiko sistemik yang menggoyahkan kepercayaan terhadap sektor perbankan.

Belajar dari pengalaman krisis pada 1997-1998, Indonesia telah cukup banyak membenahi sektor perbankan. Tingkat permodalan bank di negeri ini salah satu yang paling tinggi di Asia. Kredit macet, non-performing loan, bank-bank saat ini juga relatif sangat rendah.

Namun krisis yang terdahulu juga telah memberikan pelajaran pahit dalam hal penanganan krisis. Pengambil keputusan tidak berani mengambil langkah penting atau darurat di tengah situasi gawat. Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan di zaman krisis moneter telah menyeret beberapa petinggi Bank Indonesia ke meja hijau, bahkan ada yang dipenjara. Akibatnya, muncul keengganan di antara mereka untuk mengambil langkah darurat dalam keadaan mendesak.

Kemungkinan likuidasi Bank Indover oleh pemerintah Belanda telah memicu naiknya status risiko yang dihadapi Indonesia, baik risiko pemerintah maupun risiko perbankan. Hal ini terlihat dari naiknya credit default swap ke level yang sangat tinggi begitu berita kemungkinan likuidasi Bank Indover diumumkan.

Mengacu pada pengalaman dunia dan domestik, bailout terhadap institusi keuangan yang mempunyai risiko sistemik sangat penting. Keputusan segera harus diambil sebelum timbul kerugian yang lebih besar. Keterlambatan bailout pemerintah Amerika atas Freddie Mac, Fannie Mae, dan AIG, adalah pelajaran berharga. Dalam skala Indonesia, pada 1998, keputusan untuk tidak mem-bailout BDNI juga telah menimbulkan kepanikan nasabah yang memicu krisis keuangan yang lebih dalam.

Bank Indover berstatus cukup unik, yakni dimiliki Bank Indonesia, bank sentral. Di mata investor dan kreditor, tentu saja Indover dipandang lebih ”aman” ketimbang bank swasta—meskipun status bank ini masih sedikit di bawah bank-bank milik pemerintah yang memiliki jaminan implisit dari pemerintah Indonesia.

Pada masa krisis keuangan seperti ini, munculnya berita utama ”bank milik bank sentral Republik Indonesia akan dilikuidasi” tentu merisaukan. Kreditor dan perbankan internasional pasti khawatir. Jika bank milik bank sentral saja tidak diselamatkan, bagaimana nasib bank-bank swasta di Indonesia jika nanti tertimpa krisis? Pandangan seperti ini tentu tidak benar. Namun, di masa krisis seperti ini, orang cenderung bertindak ”jual dulu, pikir belakangan”. Maka kurang cepatnya penanganan krisis dapat berakibat signifikan.

Dampak dari keraguan akan kredibilitas bank-bank Indonesia pascakrisis Bank Indover sudah mulai terlihat. Perbankan internasional banyak mengajukan pertanyaan soal itu. Kendati kondisi fundamental bank-bank di Indonesia cukup nyaman, risiko dan persepsi negatif terhadap kredibilitas bank sentral bisa berdampak buruk.

Berita bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui bailout plan cukup menenangkan pasar. Namun kritik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional—yang notabene bagian dari pemerintah—atas rencana bailout ini menunjukkan betapa kurangnya koordinasi internal. Ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran atas potensi krisis kepercayaan apabila Indover dilikuidasi. Kontroversi perlu atau tidaknya bailout mestinya dilakukan secara internal, bukan melalui debat terbuka yang hanya memicu ketidakpastian dan meningkatkan risiko.

Pada keadaan seperti ini, bailout perlu dilakukan untuk mencegah risiko sistemik. Langkah darurat pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sudah tepat. Dengan catatan, mereka yang membuat Indover runtuh harus dikejar. Jumlah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bailout sangat kecil dibandingkan risikonya. Tentu saja langkah ini sangat mudah menimbulkan kritik dari politikus yang cenderung hanya mencari kesalahan dari apa pun yang dilakukan pemerintah.

Saat ini para pengambil keputusan sedang menghadapi dilema atas dua pilihan sulit. Pilihan pertama, melakukan tindakan darurat yang perlu untuk membatasi kerugian meskipun langkah ini tidak seratus persen sesuai dengan koridor aturan. Pilihan kedua, tidak bertindak apa pun, mengambil posisi aman dan tidak bisa disalahkan secara administratif. Pilihan kedua ini sangat berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dan sistemik.

John F. Kennedy pernah menyatakan, ”Neraka yang paling dalam disediakan bagi mereka yang dalam keadaan krisis (moral) tapi memilih tetap mempertahankan sikap netral.” Pengambil keputusan yang hanya ingin mencari jalan aman dalam situasi krisis menunjukkan kualitas dan karakter mereka. Dalam era pemberantasan korupsi, maka meminimasi potensi kerugian bagi pengambil keputusan menjadi lebih penting ketimbang menekan potensi kerugian dari negara dan bangsa.

Contoh pahlawan yang tidak dihargai dan masuk penjara karena mengambil tindakan darurat di masa krisis sudah banyak. Kita benar-benar membutuhkan suatu mekanisme penanganan krisis yang baik. Perlu ada jaminan dan perlindungan bagi pengambil keputusan darurat yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas risiko pribadi. Pucuk pimpinan tertinggi negara ini dan Dewan harus dapat membuat mekanisme untuk melindungi Indonesia dari krisis.

*) Pendiri Independent Research & Advisory Indonesia

Bakrie Dari Krisis ke Krisis

2008-10-30T16:07:00.000+07:00

1971
Bakrie & Brothers menjadi perseroan terbatas.

1986
Mengakuisisi Uniroyal Sumatera Plantation. Namanya diubah menjadi Bakrie Sumatera Plantation.

1989
Bakrie & Brothers masuk bursa. Mulai merambah sektor telekomunikasi.

1993
Unit usaha telekomunikasi mendapatkan lisensi tetap nirkabel. Meluncurkan stasiun televisi ANTV.

1997-1998
Krisis moneter menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah 17 ribu per dolar. Gara-gara itu, utang Bakrie & Brothers melar dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 9,7 triliun.

1999

Maret
Bank Nusa Nasional milik keluarga Bakrie terimbas krisis. Bank ini harus ikut program rekapitalisasi senilai Rp 3,6 triliun dan mendapat suntikan modal dari pemerintah. Keluarga Bakrie menyuntik Rp 700 miliar.

Desember
Bank Nusa Nasional ditutup. Keluarga Bakrie harus mengembalikan utang rekapitalisasi Rp 3 triliun ke negara. Keluarga Bakrie menyerahkan aset-asetnya ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

2000
Memulai program restrukturisasi utang dengan kreditor dalam dan luar negeri. Keluarga Bakrie menjual Bakrie Kasei.

2001

November
Kesepakatan restrukturisasi utang diteken lewat pola pengalihan utang jadi saham dan pembayaran utang dengan aset. Bakrie Sumatera dan Bakrie Electronic dijual. Saham keluarga di Bakrie & Brothers tinggal 2,92 persen. Bakrie melalui Bumi Recourses mengembangkan bisnis batu bara dengan mengakuisisi Arutmin US$ 185 juta dari BHP Billiton.

2003
Bumi Resources membeli Kaltim Prima Coal (KPC) US$ 500 juta dari Rio Tinto dan BP Plc.

2004
Mengambil alih kembali Bakrie Sumatera Plantation. Meluncurkan layanan tetap nirkabel bernama Esia.

2005
Menerbitkan saham baru (rights issue) Rp 1,9 triliun untuk merestrukturisasi utang perusahaan pipa, ekspansi telekomunikasi, dan akuisisi perkebunan.

2006

Februari
Menjual saham Bakrie Telecom ke publik.

Mei
Lumpur menyembur di Blok Brantas milik Lapindo, unit usaha Energi Mega Persada milik keluarga Bakrie.

Agustus
Bumi berencana melepas Arutmin dan KPC ke Renaissance Capital lewat PT Borneo Lumbung Energi, US$ 3,2 miliar (Rp 29 triliun). Tapi Renaissance Capital, milik pengusaha Malaysia, Samin Tan, mundur dan transaksi batal.

September
Energi Mega Persada melepas Kalila Energy Ltd. dan Pan Asia Enterprise Ltd. ke Lyte.

2007

April
Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, Lapindo Brantas harus membayar Rp 3,8 triliun kepada masyarakat Sidoarjo yang terkena dampak semburan lumpur.

Juni
Bumi menjual 30 persen saham KPC kepada Tata Group India senilai US$ 1,3 miliar (sekitar Rp 10 triliun). Dipakai untuk membayar utang sekitar US$ 900 juta.

2008

Januari
Bakrie and Brothers menerbitkan saham baru Rp 48,4 triliun. Dana itu untuk akuisisi internal 35 persen saham Bumi Resources, 40 persen saham Energi Persada, 40 persen saham Bakrieland Development dari keluarga Bakrie.

Juni-Agustus
Untuk mendapatkan pinjaman baru, Bakrie & Brothers menggadaikan 26,4 persen saham Bumi Resources, 31 persen saham Energi Mega Persada, 19,4 persen saham Bakrieland, Bakrie Plantations, dan Bakrie Telecom.

7 Oktober
Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Bakrie & Brothers, Bakrieland, Bumi Resources, Energi Mega Persada, Bakrie Sumatera Plantations, dan Bakrie Telecom, karena harga saham ambruk 30 persen. Rumor gadai saham menjadi pemicunya.

12 Oktober
Saham kelompok Bakrie terus terjun bebas. Bakrie & Brothers kesulitan menebus saham unit usahanya yang digadaikan ke kreditor. Rasionalisasi dilakukan dengan menjual sebagian saham di anak-anak usahanya untuk menutup utang Bakrie & Brothers senilai US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 11 triliun) yang terkait gadai saham itu.

13 Oktober
Keluarga Bakrie dikabarkan meminta bantuan para pengusaha dan investor untuk menutup utang triliunan rupiah. Beberapa investor, seperti Avenue Capital, Putera Sampoerna, Tomy Winata, dan Ancora, dikabarkan ditawari saham Bumi Resources. Konsorsium perusahaan negara Aneka Tambang, Bukit Asam, dan PT Timah dikabarkan juga akan ”membantu” membeli saham Bumi.

16 Oktober
Bakrie & Brothers menjual 15,3 persen saham Bakrieland kepada Avenue Luxembourg SARL senilai US$ 46 juta dan 5,6 persen saham Bakrie Sumatera kepada Longines Offshore melalui The Royal Bank of Scotland senilai US$ 10 juta. Saham Bakrie Telecom, Bakrie Sumatera, dan Bakrieland diperdagangkan lagi. Saham Bumi dan dua lainnya masih di-suspend.

Hikayat Keluarga Pedagang Kopi

2008-10-30T16:02:00.000+07:00

Anatomi Bakrie Brathers

Dua kali krisis menghantam Indonesia, dua kali pula keluarga Bakrie tergerus. Setelah ”habis-habisan” akibat krisis moneter yang melanda Asia pada 1997, Bakrie bangkit lagi. Sepuluh tahun setelah itu, majalah Forbes menobatkan Aburizal Bakrie, mantan pengendali Grup Bakrie, menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan US$ 5,4 miliar. Bisnis baru Bakrie di batu bara menjadi salah satu penyokong melejitnya kekayaan keluarga ini.

Namun, hanya setahun setelah itu, krisis kembali menerpa. Kali ini dampaknya tak kalah dahsyat dibandingkan dengan 1997. Kekayaan keluarga Bakrie melorot sangat tajam. Salah satu indikasinya, kapitalisasi saham enam perusahaan Bakrie—kepemilikan keluarga Bakrie bervariasi—anjlok 76 persen dari Rp 283,7 triliun menjadi Rp 67,3 triliun. Pada saat yang sama, Bakrie & Brothers harus melunasi utangnya US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 11 triliun).

Pada akhir Mei dua tahun lalu, Bakrie juga tersandung kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur milik Lapindo Brantas, anak perusahaan Energi Mega Persada, menyemburkan lumpur. Pemerintah mewajibkan perusahaan ini membayar Rp 3,8 triliun kepada korban semburan lumpur. Sampai kini semburan tersebut belum juga terhenti. Tapi soal ini tak menghentikan laju kelompok usaha Bakrie.

Dimulai dari hanya berdagang kopi, perusahaan ini kini merambah hampir semua sektor. Pipa pada mulanya menjadi bisnis utama, disusul perkebunan. Tapi kini Grup Bakrie identik dengan batu bara. Tahun ini Bumi, yang memiliki Kaltim Prima Coal dan Arutmin, memproduksi 62 juta ton dan menguasai 10 persen pangsa pasar batu bara dunia. Bakrie juga masuk ke bisnis properti dan telekomunikasi. Inilah pohon Grup Bakrie dengan Bakrie & Brothers sebagai induknya.

Di Manakah Bakrie Bersaudara?

Keluarga Bakrie mengendalikan kelompok usahanya melalui Bakrie Capital Indonesia. Inilah pemegang sahamnya.

Bakrie Capital Indonesia
Nirwan Bakrie: 34,35
PT Bakrie Investindo: 21,95
Aburizal Bakrie: 17,45
Indra Usmansyah Bakrie: 17,48
Roosmania Kusmolyono: 8,74

Pemegang Saham Bakrie & Brothers (dalam %)
Masyarakat: 28,48
Marque Assets Capital: 23,14
Bakrie Capital Indonesia: 12,64
Credit Suisse Singapura: 11,89
Energy Resources Holdings: 4,76
Asian Energy Holdings: 4,76
Sun Dragon Capital: 4,39
Keluarga Bakrie: 0,08

Terempas dalam Sekejap

BENCANA ini mungkin tak terpikir para investor empat bulan lalu. Saham terus menjulang. Para analis mengatakan, harga komoditaslah yang mendorong bursa terbang. Pemicunya, minyak mentah dunia yang makin menggila hingga US$ 147 per barel. Harga komoditas pun ikut terbang. Investor pun berburu saham komoditas dan energi.

Tak ayal, saham Grup Bakrie yang bermain di dua sektor itu diserbu. Harganya melesat dengan cepat. Nilai saham Bumi Resources, misalnya, sempat menyentuh Rp 8.550 per lembar. Perusahaan-perusahaan Bakrie yang menguasai sepertiga kapitalisasi bursa mengerek indeks dengan cepat. Tapi siapa sangka awal bulan ini semua jungkir balik.

Krisis keuangan Amerika merembet dengan cepat ke Bursa Efek Indonesia. Kepanikan investor makin menjerumuskan bursa modal. Indeks harga saham gabungan terpelanting dari posisi 2.800-an pada Januari lalu ke level sekitar 1.400. Kapitalisasi pasar Bursa Indonesia pada pekan lalu tinggal sekitar Rp 1.100 triliun. Artinya, dari posisi tertinggi pada Januari lalu, ”uang hilang” di Bursa Indonesia mencapai Rp 890 triliun atau turun sekitar 40 persen.

Saham-saham Bakrie pun ikut terperosok, bahkan lebih dalam. Nilai kapitalisasi pasarnya ambles dari sekitar Rp 283,72 triliun menjadi Rp 67,33 triliun atau turun hampir 80 persen.

Bakrie & Brothers

PT.Energi Mega Persada TBK
40 %
Penghasilan: US$ 123,6 juta
EBITDA: US$ 38 juta

Bakrie Telecom
52,6 %
Penghasilan: US$ 140,2 juta
EBITDA: US$ 59 juta

PT Bumi Resources
35%
Penghasilan: US$ 2,265 miliar
EBITDA: US$ 480 juta

Bakrie Sumatera Plantations
54,59 %
Penghasilan: US$ 211,8 juta
EBITDA: US$ 63,4 juta

Bakrieland Development
40%
Penghasilan: US$ 85 juta
EBITDA: US$ 21 juta

Bakrie Corrugated Metal Industries
99,99%
Penghasilan: US$ 336 juta
EBITDA: US$ 31 juta

Bakrie Infrastructure
99,99 %

Direktur Utama

Bambang Hendradi

Omar Luthfi Anwar

Komisaris

Nirwan Bakrie

Try Sjamun

Kinerja Bakrie & Brothers? (dalam triliun rupiah)

2002
1. 1,513
2. 0,505
3. 5,210
4. 0,915

2003
1. 1,042
2. 0,287
3. 5,128
4. 0,480

2004
1. 1,229
2. 0,315
3. 5,220
4. 0,824

2005
1. 2,738
2. 0,799
3. 7,013
4. 0,477

2006
1. 4,322
2. 1,402
3. 8,667
4. 0,479

2007
1. 5,289
2. 2,207
3. 14,137
4. 0,768

Ket:
1. Penghasilan
2. Laba
3. Aset
4. Investasi

Akibat Ekspansi Terlalu Kencang

2008-10-30T16:00:00.000+07:00

Keluarga Bakrie terdesak untuk menyelesaikan pembayaran utang. Aset-aset utama akan dijual. Kekayaan merosot.

Utang kembali menjadi batu sandungan kelompok usaha Bakrie. Ketika krisis finansial menghumbalangkan Amerika dan Eropa, kelompok usaha yang dibangun Achmad Bakrie pada 1942 ini ikut terkena dampak. Kekayaan Bakrie menyusut dan bahkan kini Bakrie terlilit utang US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 11 triliun. Utang tersebut akan jatuh tempo mulai Oktober ini sampai April 2009.

Tak punya pilihan yang lebih baik, keluarga Bakrie terpaksa melego sahamnya. Hingga akhir pekan lalu, baru 15,3 persen saham Bakrieland dan 5,6 persen saham Bakrie Sumatera yang terjual, masing-masing US$ 46 juta kepada Avenue Luxembourg SARL dan US$ 10 juta kepada Longines Offshore Co. Ltd. Menurut Direktur Bakrie & Brothers Dileep Srivastava, perseroan sedang dalam proses menjual saham Bumi Resources.

Terjebaknya Bakrie & Brothers ke dalam persoalan utang itu akibat terlalu ekspansif. Keluarga Bakrie, kata seorang petinggi perusahaan investasi, sangat agresif memperluas usaha ke sektor infrastruktur, energi, telekomunikasi, dan perkebunan. ”Sumber dana umumnya berasal dari pembiayaan eksternal, seperti pinjaman bank atau lembaga keuangan.”

Menurut Kepala Riset PT BNI Securities Norico Gaman, kelompok usaha Bakrie terlalu mengandalkan utang yang melebihi kemampuan modalnya. Total utang bisa mencapai 70-80 persen dari kebutuhan dana. ”Itu akan menyulitkan,” ujarnya. Sampai paruh pertama 2008, pinjaman Bakrie & Brothers melambung 2,5 kali lipat menjadi Rp 18,4 triliun, sedangkan modalnya hanya Rp 3,8 triliun.

Bukan kali ini saja keluarga Bakrie terjatuh lantaran utang. Saat krisis moneter menerjang Indonesia pada 1997, Bakrie juga ambruk gara-gara utangnya melar. Sebelum krisis, pinjaman Bakrie sebesar US$ 1,086 miliar hanya setara dengan Rp 2,7 triliun. Tapi, begitu nilai tukar rupiah tersuruk hingga Rp 10 ribu, utangnya melonjak sampai Rp 11 triliun.

Ketika itu, Bakrie menghadapi pelbagai soal. Bank Nusa Nasional miliknya mesti direkapitalisasi dengan dana Rp 3,8 triliun. Dari jumlah itu, Bakrie harus membayar Rp 700-an miliar. Akhirnya, Bank Nusa Nasional ditutup dan persoalan ini diselesaikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Pada saat yang sama, Bakrie juga punya utang macet di sejumlah bank, termasuk di bank-bank pemerintah—nilainya sekitar Rp 4,2 triliun.

Utang macet Bakrie itu akhirnya selesai pada akhir 2001 dengan cara ditukar dengan saham dan aset. Saham keluarga Bakrie yang semula 58,2 persen terpangkas menjadi hanya 2,92 persen. Tapi bos Bakrie ketika itu, Aburizal Bakrie, tak mau menyerah. ”Dalam lima tahun, kami akan membeli kembali hingga 25 persen,” katanya.

Kata-kata Aburizal terbukti di kemudian hari. Setahun setelah restrukturisasi, Bumi Resources mengakuisisi PT Arutmin Indonesia, perusahaan batu bara milik BHP Billiton, senilai US$ 180 juta. Pada 2003, Bumi mengakuisisi Kaltim Prima Coal, produsen batu bara milik Rio Tinto dan BP Plc., senilai US$ 500 juta. Keluarga Bakrie juga sukses mengambil kembali Bakrie Sumatera dari kreditor.

Semburan lumpur di ladang gas milik PT Lapindo Brantas, unit usaha Energi Mega Persada, pada akhir Mei 2006 juga tak membuat goyah. Padahal Grup Bakrie harus membayar ganti rugi Rp 3,8 triliun kepada masyarakat Sidoarjo. Bukannya bangkrut, kekayaan malah bertambah. Pada 2007, majalah Forbes Asia menobatkan keluarga Bakrie sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan US$ 5,4 miliar (hampir Rp 50 triliun).

Tapi keluarga Bakrie tak mampu menghentikan dampak krisis finansial global. Bursa Efek Indonesia ambruk. Indeks harga saham terpuruk tinggal 1.244. Padahal, pada Januari lalu, indeks sudah 2.800-an. Harga saham Bakrie pun ikut ambles. Saham Bumi, misalnya. Pada 12 Juni, saham Bumi masih Rp 8.550 per lembar, tapi pada 6 Oktober lalu tinggal Rp 2.175. Kapitalisasi saham perusahaan Bakrie pun jatuh dari Rp 283 triliun (harga tertinggi) menjadi Rp 67 triliun pada 22 Oktober lalu.

Keluarga Bakrie kini menghadapi dua kemungkinan: terjatuh untuk kedua kalinya atau lolos lagi. Sayangnya, keluarga Bakrie belum mau berkomentar banyak atas isu yang berkembang. Anindya Bakrie, anak sulung Aburizal Bakrie, bolak-balik hanya meminta dikirimi daftar pertanyaan, tapi tak berbalas. Sang paman, Nirwan Bakrie, juga memilih diam.

Memang tak mudah menghitu peluan Bakrie. Yang jelas, kekayaannya sudah tergerus. ”Kalau bangkrut sih tidak. Mereka masih kaya,” kata seorang pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menambahkan, ”Ilmu kungfu mereka tinggi. Tingkat survival-nya hebat.”

Padjar Iswara, Ismi Wahid

Kapal Bakrie Menahan Badai

2008-10-30T15:57:00.000+07:00

Dibelit utang, beragam lobi—dari menjual saham hingga mencari pinjaman—dijajaki Bakrie agar kapal tidak karam. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang itu risiko bisnis.

AKHIR pekan-pekan belakangan ini bukan waktu berleha-leha buat para broker di bursa saham. Sudah tiga pekan mereka dihantui rasa waswas karena nilai saham yang digadaikan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk. untuk memperoleh pinjaman tergelincir di pasar modal. Sedangkan niat Bakrie menjual sahamnya di PT Bumi Resources untuk menutup utang masih diragukan.

Itu sebabnya, Ahad sore dua pekan lalu, belasan perusahaan broker—dimediasi oleh manajemen Bursa Efek Indonesia—bertemu dengan Nirwan Dermawan Bakrie di private dining room lantai enam Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta.

Inilah tatap muka pertama para broker dengan nakhoda kapal bisnis Bakrie sejak keluarga itu kelimpungan dibelit utang. Nirwan datang ditemani eksekutif kepercayaannya, Ari S. Hudaya, Direktur Utama Bumi Resources. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah dan Direktur Pencatatan Eddy Sugito ikut mendampingi.

Pertemuan itu dilakukan, kata Eddy, agar para broker mengetahui langkah yang akan diambil Grup Bakrie untuk menyelesaikan seluruh utangnya. ”Ini sekaligus untuk meminimalisasi tekanan dan kepanikan di pasar,” katanya.

Kesempatan itu tentu saja digunakan para broker untuk bertanya tentang kepastian pengembalian pinjaman yang mereka berikan, yang jumlahnya ditaksir sekitar Rp 4 triliun. Mereka juga mempertanyakan keseriusan Bakrie melepas saham Bumi.

Berbincang selama 45 menit, adik kandung Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie itu berjanji mengembalikan dana mulai Kamis dan Jumat pekan lalu. Bahkan penjualan 35 persen saham Bumi direncanakan tuntas pada Rabu.

Bakrie berlomba dengan waktu karena pinjaman dari sumber lokal dan luar negeri yang belum dilunasi menyentuh US$ 1,192 miliar dan Rp 510,81 miliar, dengan tingkat suku bunga 8,5 persen sampai 20,75 persen.

Seluruh pinjaman itu didapat dari serangkaian aksi gadai saham anak usaha Bakrie sepanjang April hingga September. Mengacu pada kapitalisasi pasar lima bulan lalu, nilai kolateral saham yang dijaminkan menembus US$ 6 miliar. Tapi kini nilainya susut tinggal US$ 1,35 miliar. Nilai saham yang merosot hingga di bawah perjanjian gadai membuat Bakrie harus menutup kekurangannya.

Tapi Bakrie & Brothers lagi bokek. Rasionalisasi terhadap portofolio perusahaan mau tidak mau harus dilakukan. Karena itu, Nirwan menegaskan, keluarga Bakrie siap kehilangan Bumi. ”Dalam kondisi seperti sekarang, tidak ada pilihan buat keluarga Bakrie selain menjual aset terbaiknya,” kata sumber Tempo di perusahaan broker menirukan ucapan Nirwan.

Ternyata janji Nirwan masih sekadar janji. Hingga Jumat malam, para broker belum menerima pembayaran. Kepastian penjualan saham Bumi pun kembali mengambang.

Sumber Tempo di Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengatakan penjualan saham Bumi belum ada titik temu karena konsorsium Texas Pacific Group, Northstar Pacific-Farallon, dan tiga perusahaan tambang milik negara mengajukan penawaran US$ 1,28 miliar (Rp 12,8 triliun dengan kurs Rp 10.005 per dolar), atau setara dengan Rp 1.846 per lembar saham. ”Harga itu di bawah ekspektasi Bakrie,” katanya. Nilai itu jauh di bawah posisi terakhir saham Bumi saat disuspensi 7 Oktober lalu, yakni Rp 2.175 per lembar.

Sedangkan keluarga Bakrie mematok harga US$ 2 miliar (Rp 20,1 triliun), atau Rp 2.916 per lembar saham. Tak cuma itu. Grup Bakrie ingin memasukkan opsi bisa membeli kembali (buy back) 20 persen saham Bumi dalam waktu tiga tahun. Konglomerasi yang dibangun Achmad Bakrie sejak 1942 itu, kata sumber tadi, juga meminta posisi Ari S. Hudaya sebagai Direktur Utama dan Nalinkant A. Rathod sebagai Komisaris Bumi tidak diganggu gugat.

Di pihak lain, pembicaraan di antara para anggota konsorsium itu juga tidak mudah. ”Perkawinan di antara mereka terkesan dipaksakan,” katanya. Akibatnya, niat konsorsium membeli saham Bumi bercampur-baur antara pertimbangan bisnis dan politik. Tiga perusahaan pelat merah yang disebut-sebut masuk konsorsium adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Aneka Tambang, dan PT Timah.

Masalahnya, kemampuan finansial dan pengalaman Bukit Asam mengelola bisnis batu bara diragukan. ”Dari dulu perusahaan itu cuma memproduksi 10 juta ton batu bara per tahun,” kata salah seorang pengusaha papan atas. Padahal, melihat cadangannya, mestinya produksi Bukit Asam bisa digenjot.

Bekas salah satu anggota direksi emiten tambang mengatakan keterlibatan Aneka Tambang dalam konsorsium juga mengandung risiko. ”Bukan kompetensi Aneka Tambang terjun di batu bara,” katanya. Ia khawatir keikutsertaan perusahaan itu bisa mengurangi perhatiannya ke bisnis inti. Padahal perseroan lagi punya pekerjaan rumah seabrek.

Bantahan datang dari Direktur Utama Bukit Asam Sukrisno. Menurut dia, konsorsium sama sekali belum menyampaikan penawaran. ”Kami masih mempelajari aspek keuangan dan hukum,” ucapnya. Kalaupun nantinya memutuskan bergabung, perseroan akan tetap meminta persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Lagi pula, kata Direktur Keuangan PT Bukit Asam Dono Boestami, Bakrie belum tentu menjual saham Bumi. ”Kami tunggu saja penawaran resmi dari mereka, baru mengajukan harga,” katanya. Anggota konsorsium pun, kata Sukrisno, masih bisa berubah.

Kalaupun ada pembicaraan antara Bukit Asam dan Aneka Tambang, sifatnya masih prematur. ”Semuanya masih wacana,” kata Direktur Utama Aneka Tambang Alwin Syah Loebis kepada Ari Astri Yunita dari Tempo. Soal bergabung-tidaknya perusahaan ini ke dalam konsorsium, Sekretaris Perusahaan Aneka Tambang Bimo Budi Satriyo belum bisa memastikan.

Dari luar negeri, Bakrie mengaku telah diincar investor Australia, India, Malaysia, dan Filipina. Penawaran itu tidak hanya menyangkut harga dan struktur transaksi, tapi juga perjanjian pasokan batu bara. ”Proses negosiasinya memerlukan pertemuan intensif, yang diadakan di Indonesia dan di luar negeri, sehingga memerlukan waktu,” kata Direktur Bakrie & Brothers Dileep Srivastava dalam rilisnya.

Investor Malaysia yang dimaksud, kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia M.S. Hidayat, adalah Khazanah Berhad—perusahaan investasi pelat merah milik negeri jiran itu. Sedangkan investor India tak lain Tata Group.

Bila benar peminatnya kian banyak, boleh jadi transaksi tidak bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Suspensi terhadap saham Bumi, Energi Mega Persada, dan Bakrie & Brothers pun bisa berlanjut. Padahal Bakrie meminta suspensi diperpanjang sampai Selasa pekan ini. Janjinya, penjualan Bumi dituntaskan pekan lalu.

Namun seorang analis menengarai Nirwan sengaja mengulur-ulur waktu. ”Dia bilang ada negosiasi, tapi belum tentu serius,” katanya. Apalagi, pekan lalu terbetik kabar, Bakrie juga bergerilya mencari pinjaman. Salah satunya, kata sumber Tempo, menunjuk Credit Suisse First Boston untuk mengatur pencarian pinjaman US$ 1,1 miliar. Caranya lewat penerbitan surat utang yang bisa ditukar dengan saham.

Seorang pengusaha menambahkan, berlarut-larutnya soal ini juga karena Bakrie agaknya berharap ada sentimen positif baik di Bursa maupun terhadap saham Bakrie sendiri, sehingga ketika suspensi dibuka, harganya tidak akan jatuh. Dengan begitu, ada harapan harga jual Bumi akan lebih baik.

Berkali-kali ditanyai soal itu semua, Nirwan enggan berkomentar. ”Saya masih di luar negeri,” katanya kepada Ismi Wahid dari Tempo.

lll

KISRUH ini bermula ketika Bakrie & Brothers berniat memompa penyertaan sahamnya di tiga anak usaha keluarga Bakrie (lihat ”Dari Krisis ke Krisis”). Ketiganya adalah Bumi Resources (35 persen), Energi Mega Persada (40 persen), dan Bakrie Development (40 persen). Akuisisi internal tiga anak usaha itu menelan fulus Rp 48,44 triliun. Ditambah aksi korporasi lain, total dana yang dibutuhkan jadi Rp 51,3 triliun.

Sebagian dana aksi itu diperoleh melalui penerbitan saham terbatas Rp 40,118 triliun pada April 2008. Sisanya ditutup melalui pinjaman dari Odickson Finance US$ 1,086 miliar, yang diperoleh dengan menggadaikan saham Bumi, Energi Mega, dan Bakrieland. Padahal yang digadaikan adalah saham yang akan diakuisisi.

Sepanjang Juli hingga Oktober, Bakrie kembali menggadaikan saham Bumi dan Bakrie Sumatera Plantation untuk mendapatkan tambahan pinjaman. Total pinjaman US$ 1,386 miliar dan Rp 560,81 miliar.

Para kreditor, kata Eddy Sugito, mau menerima jaminan berupa saham anak usaha Bakrie karena kinerjanya bagus. Saham Bumi, misalnya, pernah menembus Rp 8.550 pada 12 Juni 2008.

Siapa sangka, nilai kapitalisasi pasar saham Grup Bakrie menyusut 75 persen hanya dalam waktu sembilan bulan. Sementara awal tahun nilainya Rp 283,83 triliun, per 6 Oktober susut tinggal Rp 70,83 triliun. Saham Bumi mencatat penurunan terendah, dari Rp 165,9 triliun tinggal Rp 42,2 triliun.

Keluarga Bakrie panik. Mereka harus menyetor uang muka kepada kreditor US$ 500 juta untuk menutup selisih harga saham yang anjlok dari batas minimum seperti disyaratkan dalam perjanjian gadai saham. Bumi pun masih terbebani kewajiban menyetorkan tunggakan royalti batu bara dua unit usahanya: Kaltim Prima Coal (US$ 349 juta) dan Arutmin (US$ 161 juta) ke kas negara.

Bakrie juga harus melunasi pembayaran PT Danatama Makmur kepada investor setelah memerintahkan perusahaan itu membeli kembali saham Bumi pada 26 dan 29 September 2008. Transaksi itu tercatat Rp 423,262 miliar. Jatuh temponya tanggal 6 dan 7 Oktober, dan ditalangi dulu oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

Berbagai kiat dikeluarkan. Sumber Tempo mengatakan, tiga pekan lalu, Bakrie sempat mendekati para taipan, seperti Putera Sampoerna, bos Grup Artha Graha Tomy Winata, Grup Djarum, dan Indika kepunyaan Sudwikatmono. Mereka ditawari saham Bumi.

Namun Tomy Winata menepis kabar itu. ”Saya tidak ditawari dan tidak menawar,” katanya. Tapi sumber tadi mengatakan Tomy sejak awal tak tertarik karena Bakrie tidak langsung melakukan deal khusus dengannya, melainkan mempertandingkannya dengan calon investor lain (Koran Tempo, 13 Oktober 2008). Hal itu jugalah yang mengganjal Djarum dan Putera Sampoerna. ”Ini sulit diterima,” kata sumber itu, ”karena, buat bos-bos, pilihannya adalah ikuti sepenuhnya cara mereka atau tidak sama sekali.”

Yang pasti, siasat yang ditempuh Bakrie kali ini berbeda. Sementara pada krisis 1997 dulu Bakrie berani menukar utangnya dengan kepemilikan saham, kali ini lebih mengedepankan jejaring koneksi politik. Sumber Tempo mengatakan Nirwan dan Aburizal kedapatan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Selasa tiga pekan lalu

Entah kebetulan entah tidak, sepekan setelah itu, mencuat wacana agar pemerintah membantu Grup Bakrie mengumpulkan dana US$ 1,2 miliar. Usul itu dilontarkan Kamar Dagang dan Industri saat rapat paripurna kabinet terbatas di Gedung Utama Sekretariat Negara. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolaknya. ”Itu adalah risiko bisnis yang harus ditanggung perusahaan,” katanya di tempat yang sama. Akhirnya Presiden, kata M.S. Hidayat, mengisyaratkan agar Bakrie dibantu oleh perusahaan dalam negeri.

Tak aneh bila di pekan yang sama mengemuka rencana konsorsium BUMN bersama swasta membeli 35 persen saham Bumi. Salah satu anggota konsorsium itu Northstar Pacific, yang dimotori Patrick Walujo, anggota Sekoci—tim sukses SBY dalam pemilihan presiden 2004.

Tapi juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, membantah bila Yudhoyono dikatakan sampai mengadakan pertemuan khusus untuk membahas penyelamatan Grup Bakrie. Niat konsorsium BUMN membeli saham Bumi, kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, juga bukan atas saran pemerintah. ”Tapi pemerintah tidak melarangnya.”

Sanggahan juga datang dari Jusuf Kalla. Ditutupnya tiga emiten Bakrie berlama-lama, kata dia, bukan untuk melindungi kelompok usaha Bakrie. ”Suspensinya sesuai aturan, bukan perintah,” katanya kepada Anton Aprianto dari Tempo. Ini karena Bakrie butuh waktu untuk menyelesaikan aksi korporasinya.

Sri Mulyani sendiri sudah memberi sinyal, pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada emiten di pasar modal yang sedang bermasalah. Jika ada perusahaan yang mengalami situasi khusus terkait dengan anjloknya pasar modal, harus mengacu pada aturan pasar modal.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany meminta Grup Bakrie terbuka menjelaskan rencana divestasinya. Ia khawatir beredar rumor negatif dari rencana bisnis Bakrie yang tidak kunjung jelas.

Yandhrie Arvian, Setri Yasra (Beijing), Amandra Megarani, Gunanto

Utang Bakrie & Brothers

US$ 1.086 juta
(Sudah dibayar US$ 70 juta)
Kreditor: Odickson Finance
Jaminan: 3,739 miliar saham BUMI
4,760 miliar saham ENRG
3,796 miliar saham ELTY
Jatuh Tempo: April 2009

Rp 198 miliar (Current)
Kreditor: Recapital Securities
Jaminan: 116,6 juta saham UNSP
45,9 juta saham BUMI
Jatuh Tempo: Oktober 2008-Sep 2009

US$ 150 juta
(Sudah dibayar US$ 78 juta)
Kreditor: JP Morgan
Jaminan: 581,4 juta saham BUMI
Jatuh Tempo: Juli 2010

US$ 150 juta
(Sudah dibayar US$ 45,5 juta)
Kreditor: ICICI
Jaminan: 697,3 juta saham BUMI
Jatuh Tempo: Juli 2010

Rp 15 miliar (Lunas)
Kreditor: Sucorinvest Gani
Jaminan: 3,529 juta saham BUMI
Jatuh Tempo: Oktober 2008
Status: Lunas

Rp 231,8 miliar (Current)
Kreditor: PNM Investment Management
Jaminan: 59,122 juta saham BUMI
Jatuh Tempo: Januari-Februari 2008

Rp 10 miliar (Current)
Kreditor: Aldira
Jaminan: 11,450 juta saham UNSP
Jatuh Tempo: November 2008

Rp 35 miliar (Current)
Kreditor: Sarijaya Sekuritas
Jaminan: 86,3 juta saham UNSP
Jatuh Tempo: Desember 2008

Rp 50 miliar (Current)
Kreditor: Mandiri Sekuritas
Jaminan: 97,402 juta saham UNSP
Jatuh Tempo: Desember 2008

Rp 30 miliar (Current)
Kreditor: Dinar Sekuritas
Jaminan: 83,143 juta saham UNSP
Jatuh Tempo: Desember 2008

Keterangan: BUMI: Bumi Resources, UNSP: Bakrie Sumatera Plantation, ENRG: Energi Mega Persada, ELTY: Bakrieland Development

Merenungkan Kembali Resep Keynes

2008-10-29T21:15:00.000+07:00

Getty Images/Dorothea Lange / Kompas Images
Florence Thompson, seorang pekerja migran, ibu dari tujuh anak, merenungi nasibnya saat kemiskinan melanda Amerika Serikat akibat depresi ekonomi yang melanda negara itu tahun 1936. Karya besar fotografer dokumenter Dorothea Lange itu dikenang sebagai simbol yang mewakili sejarah pahit Amerika Serikat.

Rabu, 29 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Oleh Robert Simanjuntak

Adam Smith adalah ekonom pertama yang melontarkan frasa ”laissez faire”. Artinya, leave the market alone. Sebab, imbuhnya, mekanisme pasar itu seperti tangan gaib (invisible hand) yang bekerja untuk memastikan keseimbangan yang efisien dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Bapak Ekonomi Pasar Bebas ini pun merasa bahwa terkadang perlu campur tangan pemerintah. Dalam The Wealth of Nations, ia mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan besar bisa berkonspirasi menentukan harga dan menekan persaingan sehat. Dia juga sadar bahwa peran pemerintah krusial untuk mengatasi soal kemiskinan.

Ekonom sohor yang sangat menyokong intervensi pemerintah adalah John Maynard Keynes. Dia menolak ide bahwa pasar punya kemampuan self- adjustment. Menurut dia, gangguan kecil pada output atau harga malah bisa diperparah, bukannya diredam oleh ”tangan gaib” mekanisme pasar. Apalagi jika terjadi gonjang-ganjing ekonomi, maka mekanisme itu impoten.

Depresi besar

Sampai awal 1929, sudah delapan tahun beruntun ekonomi Amerika menikmati ekspansi. Pada era 1920-an itu, untuk pertama kalinya sejumlah besar rumah tangga memiliki mobil, radio, dan pergi ke bioskop. Pasar modal juga booming. Dalam waktu kurang dari satu dekade, jumlah rumah tangga yang meningkat kekayaannya berlipat ganda.

Namun, pesta mendadak usai pada 24 Oktober 1929. Pada hari yang dikenal sebagai ”Black Thursday” itu, pasar modal jatuh terempas. Hanya dalam bilangan jam, nilai pasar sebagian besar perusahaan AS terjun bebas. Sampai akhir 1929, lebih dari 40 miliar dollar AS aset masyarakat tergerus. Banyak orang kaya jadi gelandangan. Keluarga-keluarga kehilangan tabungan, rumah, dan bahkan hidup mereka.

Katastrofa itu merembet dari Wall Street ke perbankan, industri, dan sektor pertanian. Antara 1930 dan 1935, jutaan petani kehilangan ladang mereka. Produksi mobil merosot drastis. Dan, banyak bank terpaksa tutup sehingga presiden Franklin Roosevelt yang baru terpilih awal 1933 terpaksa mengumumkan ”bank holiday” untuk meredam rush oleh nasabah yang panik. Jika pada tahun 1929 jumlah penganggur hanya sedikit di atas 2 persen, setahun kemudian sudah 9 persen. Puncaknya tahun 1933, saat nyaris sepertiga angkatan kerja menganggur.

Depresi Besar ini menjadi pukulan telak buat para ekonom klasik.

Preskripsi Keynes

Bagi Keynes, ketidakstabilan adalah inheren dalam pasar, apa pun kondisinya. Situasi depresi bukanlah kekecualian. Maka, intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi adalah keniscayaan.

Pada galibnya, solusi yang dia tawarkan adalah regulasi pemerintah dan kebijakan fiskal untuk memengaruhi permintaan agregat, yakni menaikkan permintaan agregat lewat pemotongan pajak dan kenaikan belanja pemerintah untuk masalah pengangguran/resesi. Atau, mengurangi permintaan agregat lewat pemotongan belanja dan kenaikan pajak jika terjadi inflasi tinggi. Ketika ekonomi macet seperti saat depresi, satu-satunya cara keluar dari perangkap, katanya, adalah dengan mendorong orang mengonsumsi lebih banyak barang. Untuk itu, kenaikan belanja pemerintah akan jadi pemicu.

Presiden Roosevelt banyak mengadopsi pemikiran Keynes itu demi membawa ekonomi AS keluar dari kubangan. Belanja pemerintah yang dibuatnya untuk proyek-proyek padat karya efektif mengurangi pengangguran. Kepemimpinannya bisa membuat rakyat, para gubernur negara bagian, wali kota, dan legislatif mendukung penuh program pemerintah. Dengan soliditas seperti ini, akhir 1930-an ekonomi AS kembali melejit.

Konteks sekarang

Ingar-bingar di pasar keuangan internasional dan domestik sekarang ini tentu belum separah depresi 1930-an. Namun, tak satu negara pun mau kecolongan. Dan, semua negara sejatinya menerapkan, paling tidak sebagian resep Keynes. Indonesia tak terkecuali. Berbagai keputusan pemerintah, seperti kewajiban buy back saham BUMN, kenaikan jaminan simpanan sampai Rp 2 miliar, dan Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan, itu baik dan perlu. Namun, rasanya belum paripurna. Sebab, dalam konteks Indonesia yang desentralistik, pelibatan daerah masih minimal. Berkaca kepada Roosevelt, kebijakan pemerintah akan solid jika daerah, tanpa kecuali, ikut bahu-membahu.

Maka, dalam konteks ini, pemerintah akan lebih taktis jika tidak alpa bahwa: i) sepertiga APBN adalah hak daerah; dan ii) dua pertiga APBN dibelanjakan di daerah; serta iii) APBN selalu defisit, sementara banyak APBD surplus! Kuncinya sekarang: komando imperatif dari Presiden.

Jika itu disadari, kita mungkin akan melihat Presiden minta daerah surplus membeli SUN atau SBN untuk membiayai defisit APBN, sebelum melirik standby loan. Kita mungkin akan melihat Presiden yang memerintahkan disbursement dana APBN dan terutama APBD supaya lebih dipercepat agar roda ekonomi makin bergulir. Itu sekadar dua contoh. Semua ini tentu sah saja. Apalagi di saat krisis. Persoalannya, adakah ide-ide ini mencerahkan?

Robert A Simanjuntak, Guru Besar FE UI

Keadaan Bisa Berubah

2008-10-29T16:52:00.000+07:00

Isu Ekonomi Menjadi Topik Kampanye Terakhir

AP photo/Stephan Savoia / Kompas Images
Calon presiden AS dari Partai Republik, John McCain, dan istrinya, Cindy, disambut pendukungnya saat berkampanye di Dayton, Ohio, Senin (27/10). Pemilu presiden AS berlangsung 4 November.

Rabu, 29 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Oleh Simon Saragih

Boston, Kompas - Sepekan menjelang pemilu presiden AS, 4 November, perang di antara para kandidat makin panas. Aksi saling serang makin gencar. Jajak pendapat terus mengunggulkan Barack Obama. Namun, kubu Demokrat tidak mau berpuas diri dan kubu Republik berharap masih bisa mengubah keadaan.

”Dalam sepekan ini kita bisa berharap sejarah akan tercipta,” ujar Obama dalam kampanye di St Davids, Pennsylvania, Senin (27/10). Jika Obama menang, jelas hal itu akan menambah catatan baru bahwa seorang kulit hitam pertama kali menjadi presiden, menambah catatan yang sudah muncul bahwa seorang kulit hitam telah pernah menjadi calon presiden di AS.

Untuk memperkuat kampanyenya, Obama mengatakan dalam 21 bulan terakhir, ”Kita tetap tidak bisa melihat John McCain yang berbeda secara total dari Presiden George W Bush.” Hal ini dia utarakan untuk menepis pesan McCain bahwa dia akan membawa perubahan dan dia bukan orangnya George W Bush.

Persepsi bahwa McCain sama saja dengan Bush telah membuat pamor McCain tidak populer. Kecuali di kalangan kelompok sayap kanan yang mengagungkan supremasi kulit putih.

Untuk mengatasi kelemahan, yang oleh McCain sendiri memang diakui sedang sulit, McCain menekan Obama. ”Obama adalah agen redistribusi kekayaan dan akan mengorek kantong Anda dengan rencana peningkatan pajaknya,” kata McCain.

”Jika dia agen redistribusi kemakmuran, maka saya berjuang untuk menjadi presiden,” kata McCain di Canton, Ohio.

McCain mengakui, setidaknya Kongres AS diperkirakan berada dalam genggaman Demokrat.

Menambah tekanan kepada Obama, calon wakil presiden Republik, Sarah Palin, mengatakan, ”Pajak yang dicanangkan Obama akan membebani pekerja keras. Ini terkesan sebagai sosialis.”

Palin kembali menekankan soal siapa jati diri Obama, sesuatu yang harus dijelaskan sebelum warga memiliki informasi yang jelas soal Obama. Palin mengasosiasikan Obama dengan teroris AS tahun 1960-an, Bill Ayers.

Isu ekonomi

Isu ekonomi kini menjadi faktor paling menentukan dalam pemilu AS. Krisis keuangan, yang dipicu keserakahan Wall Street, telah membangkrutkan sejumlah korporasi. Para eksekutif berbisnis tanpa mengindahkan risiko. Namun, di sisi lain, para eksekutif memperkaya diri dengan program bonus besar-besaran.

Di dalam negeri, Presiden Bush mengurangi pajak korporasi yang menurunkan penerimaan pemerintah. Defisit anggaran pemerintah sekitar 415 miliar dollar AS. Liberalisasi perdagangan telah membuat AS kemasukan impor lebih banyak daripada ekspor AS. Hal ini diperburuk dengan anggaran perang AS yang meningkatkan defisit anggaran pemerintah serta potensi utang luar negeri AS yang akan mencapai 11,8 triliun dollar AS. Kini warga AS sedang diharubirukan oleh kegagalan bayar cicilan rumah.

Obama akan meningkatkan pajak korporasi, tetapi menurunkan pajak untuk 95 persen warga. Ini bertujuan mendorong redistribusi pendapatan, satu hal yang disetujui para ekonom AS. Ekonomi AS sepanjang dekade 2000- an ditandai dengan keadaan di mana warga kaya makin kaya dan kaum papa makin miskin. Obama juga berjanji membawa ”sebuah harapan”.

Di sisi lain, calon wakil presiden Demokrat, Joe Biden, di Greenville, North Carolina, mengatakan, ”McCain bukanlah orang yang akan membawa perubahan. Jika McCain mengatakan dirinya sebagai pembawa perubahan, ini jelas tidak pas.”

Secara keseluruhan, komentar media dan televisi di AS menjagokan Obama. Steve Forbes, pebisnis dan pemilik majalah Forbes, mengatakan Obama tampaknya akan menang. Televisi CNN memberitakan bahwa Obama tampil lebih pas dan setiap kalimat yang dia utarakan memunculkan antusiasme. Televisi ABC juga memunculkan komentar George Stephanopoulos bahwa antusiasme warga AS kepada Obama.

Prediksi CNN terbaru menunjukkan Obama akan meraih 277 suara dan McCain 174 suara. Masih ada suara lain dari total 538 suara yang berpotensi diperebutkan. Seorang calon presiden harus meraih minimal 1.270 suara untuk bisa menjadi presiden.

Meski demikian, kubu Obama menekankan bahwa hasil jajak pendapat tidak akan membuat Demokrat berpuas diri. ”Dari sisi Obama, jajak pendapat tidak akan dijadikan sebagai alasan untuk berpuas diri. Kami tetap dengan pesan untuk perubahan dan terus dilanjutkan dalam sepekan mendatang,” kata Michelle Obama, istri Obama, di NBC, dalam program The Tonight Show yang dibawakan Jay Leno.

Terpuruk karena Kepanikan yang Dibuat Sendiri

2008-10-29T16:46:00.000+07:00

Rabu, 29 Oktober 2008 | 01:50 WIB

Oleh Tjahja Gunawan

Kurs tengah rupiah Bank Indonesia pada Selasa (28/10) berada di level Rp 11.743 per dollar AS atau melemah dibandingkan dengan sehari sebelumnya, Rp 10.315 per dollar AS. Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia turun ke level 1.111,39 atau turun 4,72 persen dibandingkan dengan hari Senin.

Bursa Efek Indonesia merupakan satu-satunya bursa di Asia yang terperosok, sementara bursa Asia lainnya sudah mulai menguat kembali (rebound), Selasa kemarin.

Menyaksikan rupiah dan harga saham yang terpuruk kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memberikan keterangan kepada wartawan. Kemudian pada malam harinya, Presiden juga mengumpulkan para menteri ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia.

Presiden menyatakan bahwa dirinya siap mengambil risiko apapun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis keuangan global. Sikap yang memang seharusnya ditunjukkan oleh seorang Presiden.

Sebelumnya pemerintah dan BI sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Bahkan untuk kepentingan itu, Presiden Yudhoyono sudah mengeluarkan 10 langkah khusus.

Meskipun semua strategi dan jurus sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan BI, tetapi mengapa harga saham maupun kurs rupiah masih tetap terpuruk?.

Pertanyaan lanjutannya, apakah kebijakan pemerintah dan instrumen moneter BI masih kurang sehingga belum bisa meredam gejolak di pasar finansial ?

Fundamental ekonomi nasional saat ini, sesungguhnya relatif lebih baik dibandingkan kondisi krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998.

Demikian pula kondisi perbankan nasional sekarang, jauh lebih kuat dibandingkan tahun 1998 (lihat tabel). Oleh karena itu secara teknikal seharusnya harga saham maupun nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS, tidak terpuruk tajam seperti sekarang.

Akan tetapi, pasar memiliki logika sendiri yang tidak bisa dilawan oleh pemerintah maupun BI sebagai otoritas moneter. Tapi, semoga belum pulihnya kurs rupiah maupun harga saham di dalam negeri kali ini, bukan disebabkan oleh jeleknya kredibilitas para pengambil kebijakan.

Persoalan kredibilitas ini penting karena apapun kebijakan yang diambil tidak akan memberi dampak signifikan kalau kepercayaan masyarakat mulai berkurang, kalau bukan dikatakan sudah hilang.

Persoalan jeleknya kredibilitas pemerintah juga terjadi pada krisis ekonomi tahun 1997-1998. Meskipun Menteri Keuangan waktu itu, Mar'ie Muhammad, berulang kali menyatakan bahwa fundamental makro ekonomi kuat, tetapi masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru. Sehingga apapun langkah dan kebijakan yang diambil, menjadi tidak efektif.

Ditambah lagi industri perbankan waktu itu sangat rapuh sehingga cepat rontok ketika mengalami krisis likuiditas dan pelemahan kurs rupiah.

Pada tahun 1997-1998, memang banyak fakta yang disembunyikan oleh rezim Orde Baru.

Oleh karena itu, semoga sekarang tidak ada hal-hal yang disembunyikan oleh pemerintah maupun BI baik yang menyangkut kepercayaan dari perbankan di luar negeri maupun kasus yang dialami Bank Indover, anak perusahaan BI di Belanda.

Jangan reaktif

Beberapa kali pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik menyikapi situasi krisis global kali ini, tetapi alangkah baiknya para pengambil kebijakan juga tidak reaktif dalam mengambil keputusan.

Kualitas keputusan yang diambil pemerintah harus tepat waktu dan sasaran . Dalam situasi seperti sekarang, terutama dalam menyikapi kondisi fluktuasi rupiah maupun harga saham di pasar modal, komentar yang berlebihan bisa ”dihukum” oleh para pelaku pasar.

Saat ini masyarakat khususnya dunia usaha membutuhkan kebijakan yang pasti dan realistis untuk diterapkan. Akan percuma menyusun berbagai langkah menghadapi krisis global kalau tidak bisa dilaksanakan di lapangan apalagi jika jajaran birokrasinya tidak solid.

Dengan kata lain, keterpurukan ekonomi bisa terjadi karena kepanikan akibat ulah kita sendiri. Meskipun pusat getaran krisis keuangan berada di Amerika, dampaknya bisa dengan cepat menjalar ke Indonesia jika kita semua ikut panik.

”Bagaimana tidak panik. Hari ini (kemarin), kurs rupiah sudah menembus angka Rp 12.000 di pasar spot,” kata Aldo, seorang peserta seminar Peluang dan Tantangan Bank Perkreditan Rakyat Menghadapi Krisis Keuangan Global.

Kondisi psikologis masyarakat khususnya mereka yang banyak bergerak di sektor finansial, tidak lagi mempan dihimbau dengan kalimat ”Jangan panik”. Mereka membutuhkan kepastian kebijakan dan soliditas dari para pengambil kebijakan.

Gelombang ”redemption”

Sementara itu pengamat ekonomi Dradjad H. Wibowo, masih melihat adanya gelombang redemption besar-besaran di dunia yang menyebabkan kurs rupiah dan harga saham di dalam negeri masih terpuruk.

”Repotnya, uang hasil redemption itu dibuat dalam bentuk dollar AS. Itu yang membuat dollar AS menguat terhadap mata uang dunia. Padahal, mestinya dollar AS kan merosot karena ekonomi AS terkena resesi,” jelas Dradjad Wibowo.

Setelah sebelumnya pasar saham terkena imbas, kini giliran mata uang di dunia yang terkena dampaknya. Minggu lalu, mata uang Rupee India yang merosot.

Mata uang Asia lainnya tinggal menunggu giliran. Jadi, rupiah memang bakal terdepresiasi. Tapi merosotnya rupiah saat ini terlalu besar atau overshooting.

Selain sentimen global, pelaku usaha tampaknya agak khawatir dengan kewajiban valuta asingnya. ”Jadi mereka juga menubruk valas untuk berjaga-jaga,” tambah Dradjad.

Pengamat ekonomi lainya, Aviliani menyatakan, hampir semua pengambil kebijakan di negeri ini beranggapan bahwa penularan krisis global pada perekonomian domestik akan menempuh mekanisme transmisi perdagangan dengan segala turunannya.

Anggapan itu, kata Aviliani, tidaklah salah meski kurang tepat. Dalam kajian teoritis tradisional, siklus bisnis antar satu negara dengan negara lainnya saling terkait antara lain melalui aliran barang dan jasa.

Impor satu negara adalah ekspor negara lainnya sehingga resesi di satu negara akan tertransmisikan secara global karena penurunan permintaan di satu tempat menyebabkan tertekannya ekspor di tempat lain.

Proses pembelajaran dari setiap kejadian krisis ekonomi adalah bahwa masa depan ekonomi tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Dr A. Prasetyantoko, dosen Unika Atma Jaya dalam buku terbarunya ”Bencana Finansial”, antara lain menyebutkan bahwa masa depan ekonomi merupakan wilayah yang sumir, abu-abu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati.

Fakta itu tampak nyata dalam dunia keuangan. Hari ini, kita bisa menyaksikan betapa masa depan adalah sebuah belantara yang tidak mudah dicerna. Ketidakpastian adalah sesuatu yang begitu nyata.

Walaupun dihimbau untuk tidak panik, namun dunia finansial selalu dibayang-bayangi oleh kepanikan. Itu antara lain karena informasi tidak pernah tersedia secara sempurna dan rasionalitas manusia sangat terbatas.

"Soempah Pemoeda", Semangat Luntur

2008-10-27T14:08:00.000+07:00

Senin, 27 Oktober 2008 | 00:24 WIB

Oleh BE JULIANERY

Kepaduan dalam ikatan kebangsaan yang bernama Indonesia kini dirasakan makin lemah. Suara kaum muda, yang pada awal zaman pergerakan menyerukan persatuan Indonesia, kian jarang terdengar. Sebaliknya, semangat kedaerahan makin kental terasa.

Tahun lalu dalam peringatan 79 Tahun Sumpah Pemuda di Taman Komunikasi Kanisius, Yogyakarta, 31 Oktober 2007, Franz Magnis-Suseno, guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, menyatakan, salah satu tantangan terhadap perasaan kebangsaan adalah egoisme dan kepicikan perasaan kedaerahan.

Dalam sistem politik pascareformasi saat ini, bentuknya bisa muncul bermacam-macam. Dalam konteks desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah), di mana tuntutan persamaan hak dan kesejahteraan didasarkan kepada identitas kedaerahan, pemekaran wilayah adalah muaranya.

Di sisi lain, laju perubahan sistem dan struktur politik yang luar biasa selama 10 tahun terakhir telah memberikan berbagai ruang politik, sosial, dan ekonomi yang baru bagi semua pihak. Sayangnya, bersamaan dengan munculnya peluang itu, kaum muda juga terjebak dalam pergumulan nilai yang acap kali bernuansa dangkal.

Kaderisasi parpol ditanggapi tergagap oleh parpol dengan menyingkirkan kader partai yang dianggap menyuarakan kepentingan berbeda dengan opini elite parpol. Demikian juga dalam pencalegan, kader dikalahkan oleh semata popularitas selebriti dalam upaya mengejar kemenangan.

Akumulasi kegagapan politik elite, baik secara sektoral-kewilayahan maupun kategorik, pada akhirnya merembet kepada kondisi sosial masyarakat kaum muda yang terwujud dalam persoalan remeh-temeh seperti tawuran mahasiswa, tawuran antarkampung, sikap pragmatis-konsumtif, dan sikap tidak disiplin.

Pembangunan semangat kebangsaan yang dewasa tampaknya memang sedang menjadi ujian berat bagi Indonesia saat ini. Dalam rangkaian jajak pendapat tahunan Kompas tentang Sumpah Pemuda tercermin makin terpuruknya kiprah kaum muda dalam pembangunan rasa kebangsaan tersebut.

Saat ini tiga kali lipat lebih banyak publik yang menilai makin lunturnya semangat persatuan bangsa Indonesia dibandingkan dengan yang berpendapat sebaliknya. Penonjolan kepentingan daerah daripada kepentingan nasional oleh kaum muda juga semakin dominan dirasakan tiga dari empat responden.

Di mata separuh responden, kaum muda dinilai memiliki kecenderungan merusak daripada memupuk semangat persatuan meski di sisi lain diakui pula mereka kini lebih berani menyuarakan pendapat, sikap kritis terhadap pemerintah.

Kuatnya primordialitas

Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan telah membuat wajah Indonesia sangat berbeda dengan zaman pergerakan saat sumpah pemuda dikumandangkan. Kebebasan politik, ekonomi, dan gaya hidup menjadi ciri yang lekat dengan kekinian.

Kaum muda masa kini bergelut dengan kesulitan riil (dan ilusif) di tengah keinginan untuk tetap menjaga ikatan-ikatan primordial dan tradisi asal. Mereka, misalnya, merasa lebih baik jika dalam rumah tangganya yang ada hanyalah ”ke-ika-an” dibandingkan dengan kebhinnekaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, lebih dari tiga perempat responden (76,5 persen) mengaku masih terikat dan mematuhi tata krama, atau adat istiadat serta tradisi asal mereka, meski separuh dari mereka tidak lagi tinggal atau menetap di daerah asal.

Perkembangan zaman telah membuat semakin mudah orang muda berinteraksi sosial, termasuk dalam urusan mencari pasangan hidup. Namun, separuh responden (55,3 persen) mengakui sejak awal memilih pasangan hidup (istri atau suami) dari etnis, suku bangsa, dan agama yang sama dengan dirinya.

Sulit dimungkiri, menguatnya ”politik simbol-identitas” yang melanda masyarakat membuat kaum muda sering kali tak memiliki banyak pilihan, apalagi jika masih terkait persoalan nilai tradisi atau keluarga. Menerjemahkan semangat persatuan kebangsaan dalam kondisi demikian jelas bukan urusan kaum muda semata.

Dalam konteks nasional, di antara berbagai hal yang dianggap melemahkan persatuan Indonesia, persoalan ekonomi dan kesenjangan sosial dinilai 62 persen responden sebagai faktor utama. Sedikit responden (28,2 persen) menyebut, persatuan melemah karena perbedaan ideologi dan perasaan tidak diperhatikan pemerintah pusat yang ujung-ujungnya adalah keinginan memisahkan diri dari Republik.

Modal persatuan

Warga Nusantara yang bhinneka, berasal dari berbagai etnis dan agama, pernah berikrar menjadi ”ika”—satu kesatuan—pada 28 Oktober 1928 di Jakarta yang pada masa itu bernama Batavia. Sumpah Pemuda dikumandangkan.

Hanya saja, menjaga ikatan persatuan itu barangkali memang bukan urusan mudah. Di seluruh Indonesia terdapat 1.068 suku bangsa dengan 746 bahasa daerah. Dengan kondisi seperti ini, hanya dengan keterbukaan, menghormati perbedaan, atau menerima pluralisme sajalah persatuan Indonesia dapat dipertahankan.

Pluralisme, seperti dijelaskan Franz Magnis-Suseno, adalah kesediaan menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul, dan bekerja sama serta membangun negara bersama.

Meskipun dipandang perlu, peringatan seremonial saja Sumpah Pemuda tidak cukup. Pemahaman nilai-nilai yang mempersatukan itulah yang tampaknya lebih dibutuhkan. Tiga perempat responden berpendapat, orangtua/keluarga, serta tradisi/budaya di masyarakat sangat strategis dipakai untuk menanamkan nilai kebhinnekaan yang luntur saat ini.

Dalam pandangan publik, tiga pilar setidaknya masih menjadi modal untuk menggali nilai persatuan, yaitu kekayaan alam, tradisi luhur, dan semangat gotong royong.

Ketiganya masih menjadikan mereka bangga sebagai orang Indonesia. Paling tidak, untuk kompensasi terhadap ironi tingginya korupsi, kemiskinan, dan berbagai ketertinggalan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. (Litbang Kompas)

Menghadapi Resesi Ekonomi Dunia

2008-10-27T14:05:00.000+07:00

Analisis
Oleh: Umar Juoro

Hampir dapat dipastikan, perekonomian AS dan dunia pada umumnya akan mengalami resesi sebagai akibat berkelanjutan dari krisis finansial AS yang dipicu oleh permasalahan KPR berkualitas rendah (subrpime mortgage). Resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan berturut-turut. Krisis ekonomi AS diperarah oleh kompleksnya transaksi keuangan derivatif serta melemahnya kepercayaan antarlembaga keuangan dan antarlembaga keuangan dengan nasabahnya.

Akibatnya, terjadi pengetatan kredit (Icredit crunch) yang mempersulit perbankan, perusahaan, dan bahkan rumah tangga untuk mendapatkan dana pinjaman. Bagi lembaga keuangan yang mempunyai dana cukup, tidak bersedia memberikan pinjaman karena khawatir tidak akan dapat dikembalikan. Akibatnya, bukan hanya sektor keuangan, tetapi sektor riil dan rumah tangga terpengaruh oleh krisis tersebut. Karena itu, kecenderungannya adalah baik institusi maupun perorangan mengalihkan dananya dalam bentuk tunai atau surat berharga Pemerintah AS yang dianggap aman atau emas. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya nilai dolar AS sekalipun fundamental ekonominya melemah.

Krisis ekonomi tersebut meluas ke Eropa dan juga berpengaruh ke Asia, termasuk Indonesia. Menghadapi krisis ini, dapat dikatakan tidak ada ideologi lagi, bahkan bagi pemerintahan yang memuja pasar bebas, seperti di AS yang diikuti oleh Jerman, Inggris, dan Prancis serta negara lain dengan melakukan intervensi besar-besaran dalam bentuk bantuan likuiditas, menyuntikkan modal, dan mengambil alih bank yang bermasalah. Langkah ini pun masih belum mencukupi sebagaimana yang terlihat dari terus melemahnya indeks pasar modal di AS, Eropa, dan Asia, bahkan menular ke Indonesia. Permasalahan psikologis pelaku ekonomi yang cenderung panik, tidak percaya kepada lembaga keuangan formal, menyulitkan penyelesaian permasalahan dengan cara-cara konvensional.

Pengaruh yang dialami Indonesia sangat terasa pada pasar modal yang indeksnya mengalami penurunan sekitar 45 persen sejak awal tahun. Dengan keluarnya pemodal asing dari pasar modal Indonesia, nilai rupiah pun mengalami pelemahan sekitar 8 persen sejak awal tahun dan melampaui batas psikologis Rp 10.000. Pelemahan nilai rupiah ini sebenarya tidak seburuk yang dialami negara lain. Dengan resesi ekonomi dunia, ekspor juga akan mengalami penurunan, demikian pula investasi. Harga komoditas yang merupakan ekspor utama Indonesia, seperti CPO dan batu bara, mengalami penurunan. Demikian pula, investasi yang bahkan sudah disepakati akan mengalami penundaan.

Kegiatan ekonomi domestik sangat dipengaruhi oleh keadaan perbankan nasional. Sebenarnya, perbankan Indonesia pada umumnya adalah sehat, baik dilihat dari profitabilitas, dana, maupun kecukupan modal. Namun, ketatnya likuiditas seiring dengan tumbuh tingginya kredit perbankan memberikan gangguan terhadap sistem perbankan. Pertumbuhan kredit terlampau tinggi melebihi 30 persen yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan memberikan jaminan asuransi bagi deposito sampai dengan Rp 2 miliar dengan bunga 10 persen yang telah mencakup sekitar 60 persen dari total dana di perbankan. BI juga telah memberikan berbagai fasilitas, seperti repo (penggadaian surat utang negara kepada BI untuk mendapatkan dana), menurunkan Giro Wajib Minimun, dan beberapa langkah lainnya.

Namun langkah-langkah tersebut masih belum efektif mengurangi ketatnya likuiditas perbankan. Tambahan lagi perbankan cenderung tidak memberikan kredit baru, dan memnita kolateral yang lebih besar, termasuk dalam penerbitan LC untuk eksportir dan importir. Apalagi, negara tetangga Singapura dan Malaysia telah memberikan perlindungan sepenuhya kepada deposito perbankan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya krisis perbankan yang akan merusak perekonomian seperti pada 1998, sudah saatnya pemerintah memberikan jaminan deposito secara menyeluruh terhadap dana di perbankan. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian kepada perbankan dan nasabahnya.

Karena, kemungkinan krisis perbankan dari sisi internal relatif kecil maka risiko pemberian jaminan penuh terhadap deposito ini dapat dikendalikan. Langkah ini juga akan mengurangi persaingan tidak sehat antarperbankan untuk menghimpun deposito dan mempertahankan kepercayaan sesama perbankan.Permasalahan yang semestinya bisa diselsaikan secara bisnis rasional, seperti Bank Indover dan kewajiban Bumi Resources, harus dilakukan segera. Jangan sampai permasalahan ini memberikan alasan tambahan bagi investor untuk semakin menekan pasar modal dan nilai rupiah.

Tentu saja tidak fair jika pemerintah tidak mengembangkan kebijakan untuk mendukung sektor riil dan kepada masyarakat terutama yang rentan terhadap kehilangan kesempatan kerja. Karena, kebijakan itu akan membantu sektor riil yang terpukul, terutama petani penghasil komoditas seperti kelapa sawit, pertanian pangan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, serta industri manufaktur yang belakangan ini semakin tertekan. Pengembangan ekonomi dalam negeri, antara lain dengan subsitusi produk impor, akan menurunkan tekanan pada nilai rupiah dan membuka peluang yang lebih besar di dalam negeri. Selanjutnya, perekonomian Indonesia dapat lebih siap mengambil manfaat pada saat perekonomian dunia pulih kembali.

(-)

Suku Bunga Antarbank Mulai Turun

2008-10-27T13:43:00.000+07:00

Senin, 27 Oktober 2008 | 02:16 WIB

Oleh MIRZA ADITYASWARA

Tulisan ini mengajak masyarakat memahami apa yang sebaiknya diperhatikan dalam menyikapi gejolak ekonomi global yang sedang kita hadapi saat ini.

Kondisi indeks bursa saham memang paling mudah diakses oleh media. Namun, indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) bukanlah patokan yang tepat untuk menggambarkan keadaan ekonomi Indonesia karena BEI terimbas oleh sentimen negatif investor portofolio di seluruh dunia yang sedang tidak rasional.

Kepemilikan investasi saham oleh masyarakat Indonesia masih sangat kecil, apalagi sifat bursa saham cenderung overshoot, yaitu bisa naik terlalu tinggi ataupun turun terlalu tajam.

Pada saatnya nanti ketika perbankan internasional mulai menyalurkan kredit dan produk domestik bruto (PDB) Amerika dan Eropa mulai pulih, indeks bursa saham dunia tentunya akan naik perlahan-lahan.

Indikator pasar keuangan apa yang lebih tepat menggambarkan kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini? Sebaiknya kita melihat kepada kondisi likuiditas pasar uang, tecermin pada suku bunga antarbank.

Krisis pasar keuangan yang melanda dunia saat ini berawal dari kerugian besar yang dialami perbankan di Amerika dan Eropa karena investasi mereka di subprime credit jeblok.

Kerugian besar yang dialami perbankan internasional kemudian merembet kepada rasa saling tidak percaya antarbank internasional. Karena itu, untuk sementara waktu mereka mengurangi transaksi pinjam-meminjam antarbank.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya likuiditas ketat di seluruh dunia, terutama likuiditas valuta asing. Situasi likuiditas ketat sedang ditangani oleh semua bank sentral di dunia.

Bank sentral di negara masing-masing melakukan injeksi likuiditas mata uang lokal ke sistem perbankan. Contohnya, Bank Sentral Amerika melakukan injeksi likuiditas dollar.

Bank Sentral Jepang melakukan injeksi likuiditas yen, sedangkan Bank Sentral Eropa melakukan injeksi euro. Hal ini pun dilakukan Bank Indonesia yang melakukan injeksi likuiditas rupiah dengan melonggarkan fasilitas ”repo” dan menurunkan giro wajib minimum perbankan (GWM).

Pelonggaran GWM mulai minggu ketiga Oktober sudah memberikan tambahan likuiditas rupiah sekitar Rp 55 triliun dan tambahan likuiditas valuta asing sekitar 400 juta dollar AS. Injeksi likuiditas dollar juga dilakukan lewat mekanisme swap dollar oleh Bank Sentral Amerika dengan beberapa negara di Eropa.

Usaha serentak ini mulai menunjukkan hasil. Per minggu lalu, suku bunga antarbank dalam dollar atau London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) untuk pinjaman satu hari (overnite) telah turun signifikan dari 4,5 persen menjadi 1 persen.

LIBOR untuk pinjaman 1 dan 3 bulan juga turun dari 4,5 persen menjadi 3,2 persen-3,5 persen. Dalam situasi normal, LIBOR berada tidak jauh dari suku bunga Bank Sentral Amerika (Fed Fund Rate) yang saat ini 1,5 persen.

Artinya, pada saat ini suku bunga antarbank untuk pinjaman satu hari telah normal, tetapi suku bunga pinjaman di atas 1 bulan, walaupun juga turun, masih agak tinggi.

Agar perbankan internasional bersedia melakukan transaksi lebih panjang dari sekadar overnite, beberapa negara maju telah memberikan penjaminan untuk transaksi pinjam-meminjam antarbank dan penerbitan surat utang bank.

Kabar baik juga ada di perbankan Indonesia. Walaupun BI tidak menurunkan BI Rate, likuiditas rupiah sebenarnya sudah lebih longgar.

Suku bunga rupiah antarbank untuk transaksi satu hari telah turun dari 12 persen menjadi 10 persen. Suku bunga antarbank rupiah untuk transaksi 1 bulan juga turun menjadi 11 persen dibandingkan dengan 13 persen pada bulan September 2008.

Diharapkan kondisi yang membaik ini terus terjaga, hal mana ditentukan oleh kesigapan pemerintah plus bantuan dari semua pihak untuk memberikan keteduhan.

Selain tambahan likuiditas, perbankan Amerika dan Eropa memerlukan apa lagi? Bank tidak bisa berfungsi menyalurkan kredit kepada sektor riil jika bank memiliki kredit macet dan modal bank menyusut.

Artinya, perbankan di AS dan Eropa harus membersihkan neracanya dari kredit macet. Setelah neraca dibersihkan dari kredit bermasalah, mereka memerlukan injeksi modal karena ekuitasnya tergerus oleh kerugian. Oleh karena itu, Pemerintah AS dan Inggris telah menyetujui paket injeksi modal dan mengambil alih kredit bermasalah 700 miliar dollar AS dan 500 miliar poundsterling.

Agar masyarakatnya tenang, banyak negara di dunia memberikan penjaminan dana nasabah perbankan. Walaupun perbankan Indonesia dalam kondisi aman, demi menjaga stabilitas sistem keuangan, Indonesia telah cepat melakukan antisipasi, menaikkan penjaminan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar per nasabah bank.

Setelah Pemerintah Indonesia bertindak, ternyata beberapa negara tetangga lebih ”sigap”, yaitu memberikan penjaminan penuh. Akan tetapi, masyarakat tidak perlu khawatir, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang baru saja diterbitkan telah memberi kuasa kepada pemerintah untuk menaikkan penjaminan dana nasabah jika dianggap perlu. Tentu saja dukungan DPR sangat diharapkan oleh masyarakat dalam proses ini.

Selain kondisi bursa saham, perhatian masyarakat Indonesia juga selalu berlebihan tertuju kepada kurs rupiah terhadap dollar. Padahal, kurs rupiah hanya melemah 8 persen pada tahun ini.

Pelemahan rupiah yang terkendali akan menolong eksportir yang terkena resesi ekonomi global. Selain itu, juga dibutuhkan untuk menurunkan impor agar surplus devisa neraca perdagangan terjaga.

Penurunan harga komoditas dunia telah memukul daya beli masyarakat di luar Jawa, tetapi menurunkan inflasi di seluruh Indonesia.

Jika inflasi mulai turun, BI Rate tentunya tidak perlu naik lagi. Selain itu, penurunan harga minyak telah memperbaiki posisi defisit anggaran pemerintah karena mengecilnya subsidi bahan bakar minyak.

Asem dan Krisis Global

2008-10-25T11:18:00.000+07:00

Harapan besar bakal adanya terobosan penting dalam upaya mengatasi krisis finansial global digantungkan pada pundak para pemimpin Asia-Eropa.

Perhatian dunia terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa (Asem) di Beijing, China, sekarang ini sangat besar. Itu karena forum ini merupakan forum akbar pertama yang melibatkan banyak negara maju dan berkembang pemain ekonomi penting dunia, sebelum KTT G-20 yang direncanakan dilaksanakan di Washington pertengahan November.

Seperti ditekankan oleh sejumlah pemimpin negara peserta Asem, semangat dari pertemuan ini adalah upaya bersama global untuk mengatasi krisis global. Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu sekarang ini adalah respons negara-negara Asia, terutama China.

Desakan pada China dan Asia untuk berperan lebih besar dalam upaya mengatasi krisis global sangat kuat.

Sebagai kawasan ekonomi paling dinamis yang menguasai sepertiga cadangan devisa dunia dan relatif tak terpengaruh krisis global, tidak mungkin persoalan ekonomi global sekarang ini bisa diselesaikan tanpa melibatkan Asia. Terutama China dengan cadangan devisa yang kini 1,9 triliun dollar AS.

Karena itu, pada akhir pertemuan, diharapkan ada langkah aksi dan terobosan besar untuk memperkuat koordinasi dan respons global terhadap krisis. Di antara gagasan yang muncul adalah pembentukan joint trust fund atau yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempercepat pembentukan dana siaga yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh negara yang mengalami kesulitan finansial.

KTT ini tampaknya juga akan dimanfaatkan para pemimpin Eropa untuk mendapatkan dukungan Asia dalam menghadapi AS pada KTT G-20, terkait gagasan reformasi sistem finansial global, termasuk keinginan menghidupkan kembali sistem Bretton Woods.

Bagi Asia sendiri, ini pertemuan pertama pemimpin negara sejak krisis finansial merebak di AS, sehingga menjadi momentum penting untuk kembali mengonsolidasikan kekuatan dalam upaya memperkuat benteng sistem ekonomi menghadapi dampak krisis global.

Krisis global sendiri membuka peluang bagi Asem sebagai forum yang mewadahi 43 negara yang mewakili separuh PDB dunia, 60 persen penduduk dunia, dan 60 persen perdagangan global, untuk memperkuat pengaruh di tengah perubahan konstelasi geopolitis dan ekonomi dunia. Terutama dengan posisi AS yang kini bukan hanya tidak bisa diharapkan jadi motor, tetapi justru jadi sumber dari masalah yang dihadapi ekonomi global dewasa ini.

Cukupkan Diri, Jangan Berlebihan

2008-10-25T11:17:00.000+07:00

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 00:35 WIB

A Setyo Wibowo

Para ahli ekonomi dan keuangan sepakat, akar meledaknya busa sabun moneter di Amerika Serikat adalah ketamakan akan uang. Kredit perumahan yang awalnya baik karena didasarkan pada kreditor prima menjadi awal terbentuknya gelembung hampa spekulasi.

Uang memperanakkan uang, menjauh dari yang riil, menggelembung menebarkan janji memikat. Ketika pecah, kehampaan siap menyeret dunia ke jurang kekosongan. Di balik itu, ketamakan akan uang adalah penyebab utama.

Bagaimana menyikapi ketamakan? Sokrates, pemikir Yunani abad ke-5 SM, bapak segala filsafat, mengatakan, kenalilah dirimu sendiri dan jangan berlebih-lebihan. Puncak kebijaksanaan adalah ketika manusia tahu jati dirinya adalah jiwanya (bukan hartanya). Bila jiwa diakui sebagai yang terpenting dari manusia, dan diberikan prioritas, maka terhadap segala sesuatu, diri sejati itu akan mengatakan, jangan berlebihan, cukupkan dirimu.

Utama sama dengan sukses

Maksim ini terlalu moralistik? Pada titik tertentu iya, meski ”moral” di sini harus dimaknai bukan dalam arti baik dan jahat. Bagi Sokrates, keutamaan (arete) tidak pertama-tama judgement moralistik. Keutamaan adalah excellency, kinerja optimal sesuatu, atau katakanlah kesuksesan.

Penting ditekankan, keutamaan dalam filsafat Yunani belum ditunggangi pemahaman modern tentang moral dan agama. Keutamaan adalah optimalnya inti kemanusiaan, tidak lebih dan tidak kurang. Penjelasan ini urgen karena masyarakat modern justru lebih concern secara instingtif pada kesuksesan hidup daripada kepada moral atau agama! Inilah ironi kita: di mulut berteriak ”moral dan agama mesti ditegakkan”, tetapi setiap hari yang diupayakan hanya kesuksesan hidup. Maka, tanpa meminggirkan pentingnya moral dan agama, mari kita tilik makna kesuksesan hidup tawaran pemikir Yunani 25 abad yang lampau.

Bagi Sokrates, keutamaan pisau adalah mengiris. Pisau bersifat optimal kalau mampu mengiris. Tumpul, pisau tidak excellent, tidak sukses. Bagaimana dengan manusia? Keutamaan manusia ada pada jiwanya. Manusia optimal, sukses adalah manusia yang hidup dengan memprioritaskan jiwanya. Inilah bagian pertama maksim, ”kenalilah dirimu sendiri”. Kita hanya menjadi manusia sukses sejauh mengakui bahwa jiwa adalah orientasi hidup kita, bukan harta benda.

Seperti makan, minuman, dan seks, uang adalah sesuatu yang kita nafsui secara tak terbatas. Nafsu (epithumia) makan memasukkan kita dalam lingkaran lapar-makan-kenyang-lapar lagi dan seterusnya. Demikian juga seks dan uang. Nafsu digambarkan murid Sokrates (Platon) sebagai gentong bocor: seberapa pun air dimasukkan, selalu minta diisi.

Sokratisme tidak membuang makan, minum, seks, dan uang. Itu semua berguna bagi hidup manusia. Namun, justru karena bersifat utilitarian, ia tidak pernah menjadi tujuan dalam diri sendiri. Hidup manusia terarah pada sesuatu yang lain: jiwanya.

Dan persis pada jiwanya inilah nafsu terdapat! Selain nafsu-nafsu itu, Platon membuat kita sadar, jiwa juga memiliki rasa bangga diri, hormat diri (thumos). Harga diri ambisinya juga tak terbatas, ia bisa membuat manusia lupa segalanya. Harga diri bisa membuat orang nekat.

Survival yang menjadi tugas penting nafsu bisa diluluhlantakkan oleh harga diri. Harga diri, yang berguna bagi pemaknaan hidup, bisa membuat manusia menghancurkan diri, sesuatu yang tidak pernah dianjurkan Sokrates dan Platon.

Rasio manusia

Tahu bahwa diri sejati adalah jiwanya, tahu bahwa jiwanya memiliki nafsu dan harga diri, maka pentinglah unsur-unsur itu diberi tahu agar ”jangan berlebih-lebihan”. Makan boleh, mencari uang boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Merasa bangga, berani menentang arus juga boleh, tetapi ”secukupnya” saja.

Apa arti secukupnya? Minimalis? Siapa yang bisa mengatakan ”sudah cukup” atau belum? Jawabannya ada di jiwa. Selain nafsu dan harga diri, jiwa kita memiliki rasio. Akal budi akan mengatakan kepada nafsu dan harga diri yang tak terbatas untuk ”cukup, tahu batas”.

Bagaimana rasio bisa melakukannya? Tidak ada resep yang mudah. Manusia yang tidak melatih mengendalikan nafsu dan harga diri terbiasa menidurkan rasio sehingga ia tak mampu mengatakan ”cukup”. Rasio hanya bisa mengatakan ”cukup” manakala ia terbiasa bernegosiasi dengan mereka. Inilah filsuf, pencinta kebijaksanaan. Lalu, bagaimana? Tiap orang harus memilih, lingkaran yang memerosokkan atau lingkaran yang membawa ke kebaikan. Pilihan terakhir membuat orang hidup berkeutamaan atau sukses. Manusia sukses adalah dia yang memilih memprioritaskan rasionya untuk mengendalikan ketamakan tanpa batas yang konstitutif di dalam jiwanya.

Belajar bijaksana

Berhadapan dengan ketamakan kapitalisme modern, kita berhadapan dengan tembok paradoksal. Kapitalisme terbiasa hidup tanpa pengendalian diri sehingga dari dirinya sendiri tidak bisa mengatakan ”cukup”. Harus ada pihak luar yang mengatakannya. Syukurlah, otoritas negara berani mengatakan ”cukup”. Semoga kapitalisme mau belajar. Sebuah harapan paradoksal karena memasukkan ”kendali negara” dalam sistem kapitalisme dianggap bunuh diri ”isme” itu sendiri.

Atau, sudah saatnya belajar bijaksana? Waspada dengan kredo kita tentang kapitalisme? Mengapa pebisnis dan penanggung jawab ekonomi negeri ini seakan lalai sila ”keadilan sosial”, horizon ultima sistem ekonomi bangsa?

Semoga kita tidak mudah percaya begitu saja hanya karena suatu ajaran tampak canggih dan dari negeri hebat, semoga kita lebih mengenali ”diri kita sendiri” sehingga hidup bersama di republik ini memiliki makna dan penuh sukses.

Menjadi manusia utama, yang sukses hidupnya, adalah harapan kita semua. Syukur-syukur ditambahi agamais dan moralis. Namun, en deça (lebih di bawah lagi) dari sikap itu, keutamaan dalam arti rasional dari Sokrates adalah apa yang kita butuhkan saat ini.

A Setyo Wibowo Pengajar di STF Driyarkara Jakarta; Alumnus Universitas Paris-I, Sorbonne, Perancis

Pasar Modal

2008-10-25T10:49:00.001+07:00

Harga Saham di Bursa Efek Indonesia ke Titik Terendah

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 00:58 WIB

Jakarta, Kompas - Pasar modal Indonesia kembali terpukul menyusul memburuknya kondisi bursa regional.

Tingginya kekhawatiran terhadap dampak krisis keuangan di Amerika Serikat mendorong investor melepas saham-sahamnya dengan harga murah.

Harga sejumlah saham unggulan akhirnya mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/10), indeks harga saham gabungan anjlok 92,390 poin atau 6,91 persen menjadi 1.244,864. Ini merupakan posisi terendah IHSG sejak Juni 2006.

Adapun Indeks LQ-45 turun 8,2 persen menjadi 234,533 dan Indeks Kompas100 turun 8,02 persen menjadi 293,08. Dari 214 saham yang diperdagangkan, hanya 16 saham yang mengalami kenaikan harga. Sementara sisanya, 29 saham, harganya tetap dan 169 saham lainnya turun.

Sebanyak 52 saham mengalami penurunan harga hampir atau telah mencapai 10 persen sehingga terkena penolakan otomatis (auto rejection) batas bawah. Saham-saham yang terkena penolakan otomatis batas bawah ini mulai dari ”saham tidur” sampai saham-saham unggulan, termasuk saham-saham BUMN yang dipagari dengan program pembelian kembali (buy back).

Dalamnya kejatuhan indeks saham di BEI kemarin mengakibatkan sejumlah saham unggulan mencapai titik terendah dalam 2-3 tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah saham Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) menjadi Rp 4.600, Bank Mandiri (BMRI) menjadi Rp 1.480, PP London Sumatera (LSIP) menjadi Rp 1.650, dan Sampoerna Agro (SGRO) menjadi Rp 960. (REI)

Asia Galang Dana "Swap"

2008-10-25T10:45:00.000+07:00

China Serukan Segera Atasi Krisis Keuangan

Sabtu, 25 Oktober 2008 | 00:21 WIB

Beijing, Jumat - Negara-negara di Asia berkomitmen membentuk dana bersama sejumlah 80 miliar dollar AS. Dana ini akan digunakan untuk skema swap multilateral baru yang dimulai pada pertengahan tahun 2009. Langkah ini bagian optimisme pemimpin Asia dan Eropa mengatasi krisis finansial yang sedang terjadi.

Pembentukan dana ”swap” ini dicapai oleh 13 negara Asia yakni 10 negara anggota ASEAN dan tiga negara lain yakni China, Jepang dan Korea Selatan. Pembentukan ini dicapai disela-sela Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-7 yang berlangsung di Beijing, China, mulai Jumat (24/10). Kelompok 13 negara ini juga sering dikenal dengan ASEAN plus-3.

Para pemimpin ASEAN Plus-3 ini bertemu pada pagi hari sebelum pertemuan pertemuan para pemimpin Asia-Eropa dibuka Presiden China, Hu Jintao.

”Para pemimpin dalam pertemuan itu sepakat untuk melaksanakan pertemuan para menteri luar negeri dan gubernur bank sentral sebelum Desember. Pertemuan ASEAN Plus-3 itu akan membahas langkah lebih rinci dalam kerangka kerja sama di kawasan. Mereka juga berbagi pengalaman untuk memperluas sistem swap untuk mempersiapkan diri atas berbagai krisis finansial serta membangun pasar obligasi Asia,” demikian pernyataan Kantor Kepresiden Korea Selatan di Beijing, Jumat (24/10).

Fasilitas swap multilateral memungkinkan bank sentral negara anggota menarik pinjaman jangka pendek melalui mekanisme swap mata uang domestik terhadap dollar AS, euro atau yen Jepang. Pengertian ”swap” yakni pertukaran suatu valuta dengan valuta lainnya atas dasar kurs yang disepakati. Langkah ini untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar valuta pada masa yang akan datang. Biasanya dana itu antara lain bisa digunakan untuk menjaga nilai tukar mata uang suatu negara, menjaga level cadangan devisa yang aman.

Skema multilateral ini akan menggantikan swap mata uang yang saat ini sudah ada yaitu Inisiatif Chiang Mai. Dalam kepakatan baru itu Korea Selatan, China dan Jepang setuju menyediakan 80 persen dari total dana atau 64 miliar dollar AS. Sedangkan 10 negara ASEAN menanggung sisanya. Mereka tengah membicarakan rasio kontribusi masing-masing negara dan bagaimana mengaturnya.

ASEAN plus-3 juga sepakat membangun pasar obligasi. Hal itu dilakukan dengan cara memperkuat mekanisme penyelesaian transaksi di pasar obligasi. Negara-negara di kawasan Asia berjuang keras untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembeli surat utang mereka dari negara-negara Barat. ”Kami merencanakan dengan mitra kami di Asia Timur untuk meluncurkan dana itu secepatnya,” ujar Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei.

Kesepakatan ASEAN Plus-3 ini merupakan bagian dari ”arisan” Asia guna menbantu mengatasi krisis keuangan yang kini melanda AS dan Eropa. Krisis keuangan ini bakal membuat pertumbuhan ekonomi di AS dan kawasan Eropa merosot, dan akan berpengaruh apda ekspor dari Asia ke sana,

Upaya penyelamatan krisis juga telah dilakukan kawasan lain. Di antaranya, paket penyelamatan 700 miliar dollar AS oleh AS, 691 miliar dollar AS oleh Inggris, 680 miliar dollar AS oleh Jerman, 544 miliar dollar AS oleh Irlandia, 492 miliar dollar AS oleh Perancis. Juga kesepakatan aksi bersama oleh Uni Eropa.

Segera atasi krisis

Pada pembukaan Pertemuan Asem ke-7 yang dihadiri pemimpin 27 negara Uni Eropa dan 16 negara Asia, Presiden China Hu Jintao mengatakan perlunya langkah segera mengatasi krisis. ”Untuk sehatnya perekonomian China, maka penting bagi stabilitas finansial global dan pembangunan ekonomi,” kata Hu.

Uni Eropa pada pertemuan itu meminta Asia untuk memainkan peranan lebih besar dalam pertemuan dengan Presiden AS George W Bush, untuk membantu mereformasi finansial global. Langkah ini untuk mengatasi ketidakseimbangan global yang merupakan akar dari krisis ini.

Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan, reformasi itu harus difokuskan pada pasar yang lebih transparan, skema kompensasi baru bagi institusi finansial, pengawasan lebih ketat dan eratnya kerja sama internasional.

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang kini gilirannya menjadi presiden Uni Eropa mengharapkan Asia dan Eropa dapat memiliki kerangka pikir yang sama dalam pertemuan di Washington, AS, bulan November.

”Eropa sangat berharap Asia akan mendukung upaya kami. Kami akan meyakinkan bahwa pada 15 November nanti, kita dapat bersama-sama menghadapi dunia dan mengatakan bahwa penyebab krisis yang sangat tidak terduga ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi,” kata Sarkozy.

Terus turun

Harga saham di seluruh bursa saham dunia masih terus melorot selama tiga hari ini. Harga saham mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir. Pasar saham Eropa melemah hingga lebih dari 8 persen. Indeks Nikkei Jepang melemah hampir 10 persen, terendah dalam 5,5 tahun ini.

Nilai euro merosot ke level terendah dalam dua tahun terakhir dengan kurs 1,25 dollar AS. Dollar juga anjlok menjadi 95 yen Jepang, posisi terendah dalam 13 tahun ini.(AP/AFP/Reuters/joe)

China Terimbas Krisis Global

2008-10-22T16:09:00.001+07:00

Perekonomian China mulai terimbas krisis keuangan global. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekspor dilaporkan cenderung menurun.

Cepat atau lambat, krisis finansial global memang memberi efek penularan (contagion effect), yang menerjang setiap negara, tak terkecuali raksasa China. Namun, sekuat-kuatnya tekanan krisis keuangan global, perekonomian China tidak sampai limbung seperti dialami banyak negara, termasuk beberapa negara di Eropa.

Pertumbuhan ekonomi China memang menurun menjadi 9 persen pada kuartal ketiga tahun 2008, tetapi angka pertumbuhan itu sebenarnya tetap fantastis bagi kebanyakan negara berkembang.

Kalaupun China merisaukan penurunan itu, tentu saja karena China merasa tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan pada level di atas 10 persen sejak tahun 2005. Sebagai dampak melambatnya pertumbuhan periode Juli sampai September lalu, pertumbuhan ekonomi China melemah menjadi 9,9 persen selama sembilan bulan pertama tahun ini.

Turunnya pertumbuhan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman itu merupakan salah satu indikator paling jelas tentang ganasnya krisis keuangan global.

Jika kekuatan ekonomi keempat dunia itu saja tidak mampu membendung imbas krisis keuangan global, segera terbayang bagaimana dampaknya terhadap banyak negara berkembang lain yang masih sulit mempertahankan pembangunan berkelanjutan.

Tidak kalah menarik pula bagaimana Pemerintah China mengambil langkah cepat dan konkret untuk mencegah komplikasi lebih rumit atas dampak krisis keuangan global. Pemerintah China pekan lalu, misalnya, memutuskan pemotongan pajak pembelian rumah agar pembangunan sektor properti tidak menjadi lesu.

Pajak ekspor juga diturunkan untuk merangsang kegairahan mempertahankan ekspor. Surplus perdagangan China selama sembilan bulan pertama tahun ini mencapai 180,9 miliar dollar AS, atau turun 2,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sekalipun ikut terpukul oleh krisis finansial global, China diyakini tidak akan limbung. Produk-produknya yang murah dengan mutu yang cenderung meningkat dipastikan akan menjadi pilihan belanja masyarakat global di tengah amukan krisis finansial saat ini.

China sendiri memiliki daya tahan memadai karena kecenderungan konsumerisme yang tetap terkendali, dan kekuatan pasarnya luar biasa yang didukung oleh sekitar 1,3 miliar penduduk. Juga karena pemerintahannya teruji cekatan mencari solusi.

Program Penjaminan Simpanan

2008-10-22T16:05:00.000+07:00

Rabu, 22 Oktober 2008 | 03:00 WIB

C Harinowo

Satu per satu negara di dunia mulai menerapkan program penjaminan simpanan perbankan. Pemerintah Indonesia meningkatkan penjaminan hingga 20 kali lipat, dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

Di Eropa, negara pertama yang menerapkan sistem ini dalam krisis saat ini adalah Irlandia, disusul Jerman dan Inggris. Di Asia Pasifik, Australia adalah yang pertama menerapkan. Dan yang terakhir adalah Hongkong, Malaysia, dan Singapura yang menerapkan program penjaminan simpanan secara penuh (full blanket guarantee scheme). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan sehingga mereka tetap menaruh simpanannya di sistem perbankan.

Dalam krisis moneter Asia tahun 1997, banyak negara menerapkan sistem itu, antara lain Korea, Thailand, dan Indonesia. Bahkan, Jepang, yang sebetulnya memiliki sistem asuransi deposito cukup andal, akhirnya juga menerapkan full blanket guarantee scheme guna menjaga kepercayaan nasabah kepada perbankan Jepang yang saat itu sedang babak belur. Bahkan, berdasarkan statistik, sistem penjaminan penuh itu diterapkan 29 persen dari negara yang terkena krisis perbankan.

Ketika perekonomian pulih, sistem itu dicabut dan diganti asuransi deposito atau semacamnya dengan jumlah penjaminan yang lebih terbatas. Di Indonesia, sistem itu diganti dengan penjaminan simpanan hingga Rp 100 juta melalui pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan.

Pengalaman Indonesia

Sistem penjaminan simpanan diterapkan secara penuh di Indonesia sejak 26 Januari 1998. Sistem itu didesain pemerintah dengan bantuan Dr Stefan Ingves yang memiliki pengalaman sebagai Kepala BPPN Swedia saat negara itu diamuk krisis perbankan tahun 1992. Kini Stefan Ingves menjabat Gubernur Bank Sentral Swedia. Banyak pihak sering mempertanyakan sistem ini dan dianggap sebagai biang keladi timbulnya beban penyelamatan perbankan yang berjumlah ratusan triliun rupiah. Benarkah demikian?

Krisis moneter yang dihadapi Indonesia sejak Juli 1997 menjadi lebih parah dengan ditutupnya 16 bank. Penutupan bank itu, yang sebetulnya dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, ternyata justru menghancurkannya. Terjadilah apa yang disebut flight to quality, yaitu pemindahan simpanan bank dari bank-bank yang dianggap berisiko ke bank-bank yang dianggap lebih baik.

Sementara itu, juga terjadi pemindahan dana perbankan dari dalam negeri ke luar negeri sehingga semakin melemahkan nilai rupiah. Yang terparah adalah penarikan simpanan dari bank-bank untuk ditukarkan dalam bentuk uang tunai. Bahkan, banyak kasus di mana uang tunai yang ada di luar sistem perbankan itu akhirnya disimpan di safe deposit-nya bank-bank. Inilah ironi yang terjadi.

Penarikan simpanan bank untuk ditukar uang tunai terjadi dengan skala amat masif dalam beberapa bulan menjelang diterapkan sistem penjaminan itu. Rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan, jika penerapan sistem penjaminan itu terlambat satu, keadaan pasti akan jauh lebih buruk dibandingkan perkembangan yang terjadi saat itu. Dengan diterapkannya sistem penjaminan itu, uang yang sudah ditarik nasabah lalu disimpan kembali di bank-bank. Dalam jangka satu minggu, penyimpanan kembali uang tunai dalam sistem perbankan kita mencapai puluhan triliun rupiah, lebih dari separuh yang sudah ditarik sebelumnya.

Melihat pengalaman itu, bisa dikatakan sistem penjaminan simpanan secara penuh bersama sistem penjagaan fasilitas valuta asing yang tercakup dalam apa yang disebut dengan Frankfurt Agreement merupakan kunci dari titik balik Indonesia dari krisis itu. Setelah diterapkannya kedua sistem itu, pemulihan secara bertahap terjadi meski diselingi kerusuhan Mei 1998 dan turunnya Presiden Soeharto. Selebihnya pemulihan berlangsung dan sepenuhnya pulih tahun 2003 atau 2004.

Melihat pengalaman itu, penerapan sistem penjaminan simpanan secara penuh bukan biang keladi beban restrukturisasi perbankan yang harus ditanggung pemerintah. Bahkan, jika sistem itu tidak diterapkan, diyakini kerugiannya justru jauh berlipat-lipat. Barangkali penerapannya saja yang sedikit terlambat, yaitu seharusnya dilakukan saat tanda-tanda krisis akan terjadi sebagaimana kemudian dilakukan Pemerintah Jepang dan seharusnya dilakukan sebelum penutupan 16 bank itu.

Langkah preventif

Melihat pengalaman itu, bisa dikatakan sistem penjaminan simpanan secara penuh itu sebetulnya merupakan alat preventif untuk menghadapi krisis. Penerapan alat ini diharapkan bisa mencegah tererosinya kepercayaan nasabah kepada perbankan. Jika sistem itu efektif dalam menangani psikologi nasabah, penerapan sistem itu justru bisa dilakukan tanpa biaya sama sekali karena bank-bank akan berhasil diselamatkan. Inilah yang ditekankan Pemerintah Malaysia saat menerapkan sistem itu beberapa waktu lalu.

Dengan sifat seperti itu, peningkatan nilai penjaminan di Indonesia dari Rp 100 juta ke Rp 2 miliar adalah suatu langkah yang penting dan perlu dilakukan segera untuk memompa kembali kepercayaan itu. Saya yakin berbekal pengalaman sendiri selama krisis sepuluh tahun lalu, jika keadaan membutuhkan, penerapan sistem penjaminan simpanan secara penuh akan dilakukan.

Melihat perkembangan itu, semoga seluruh masyarakat Indonesia, terutama nasabah perbankan, tetap meyakini keamanan dana mereka di perbankan. Dalam sejarah krisis Indonesia, akhirnya dana- dana nasabah tidak ada yang tidak memperoleh jaminan secara penuh. Bahkan karena suku bunga yang amat tinggi selama krisis, nasabah banyak memperoleh keuntungan karena dananya berkembang cepat semasa krisis.

Dalam beberapa hari belakangan ini, banyak bank dari negara tetangga yang mengirim orang-orangnya ke penduduk kaya Indonesia untuk membujuk mereka menanamkan dananya di negara itu dengan janji bahwa dana mereka dijamin secara penuh. Kita mengetahui, banyak dana orang kaya Indonesia yang justru menjadi korban berbagai produk eksotis yang ditawarkan bank-bank yang beroperasi di negara tetangga beberapa bulan terakhir ini sehingga mereka mengalami kerugian besar.

Melihat pengalaman kita di mana tidak ada dana yang menjadi korban selama krisis lalu, kita perlu mempertimbangkan secara lebih serius setiap tawaran semacam itu.

Cyrillus Harinowo Rektor ABFII Perbanas

Krisis Global dan Revitalisasi Koperasi

2008-10-22T16:04:00.000+07:00

Rabu, 22 Oktober 2008 | 00:32 WIB

Bambang W Soeharto

Krisis ekonomi global membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Bahkan diberitakan, di sejumlah daerah sektor usaha mikro kecil dan menengah mengalami penurunan omzet ekspor akibat gejolak keuangan dunia.

Jika tidak diwaspadai, hal itu akan menggulung potensi ekonomi nasional, khususnya ekonomi rakyat.

Di tengah kekalutan perekonomian nasional, koperasi tetap diharapkan sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Paradigma lama bahwa koperasi merupakan usaha kecil marjinal dan terpinggirkan saatnya diubah. Koperasi harus menjadi entity business yang mempunyai muatan sosial. Selain itu, harus mempunyai doktrin, yaitu ideologi koperasi. Koperasi harus menjadi centre of gravity ekonomi nasional yang berpangkal pada kedaulatan ekonomi rakyat.

Meningkatkan kekuatan koperasi diharapkan dapat menjadi mitra bagi kekuatan ekonomi lebih besar. Beberapa industri kecil yang tergabung dalam koperasi jika disatukan akan menjadi kekuatan untuk menunjang industri besar dan maju. Contoh, kegiatan kemitraan produsen KIA dan Hyundai di Korea tak lepas dari peran berbagai koperasi pembuat suku cadang dan komponen otomotif. Jadi, ketergantungan antara industri besar dan koperasi adalah hubungan kemitraan yang baik dan saling menunjang.

Intinya, meningkatkan ekonomi rakyat melalui koperasi adalah meningkatkan potensi industri kecil agar dapat menjadi mitra serasi industri besar yang berpengalaman. Pola inilah yang menjadi centre of gravity bagi perekonomian rakyat.

Namun, guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas layanan, koperasi di Indonesia menghadapi tantangan. Maka, organisasi formal koperasi perlu mendapat dukungan, terutama dari pemerintah.

Terkait hal itu, program dan kegiatan penguatan kelembagaan koperasi perlu dilanjutkan dengan menekankan aspek kebutuhan nyata gerakan koperasi, seperti kegiatan pengembangan kesadaran berkoperasi bagi anggota dan masyarakat, implementasi prinsip koperasi pada berbagai sektor ekonomi, pengembangan kinerja bisnis melalui kerja sama antarkoperasi, serta antara koperasi dan badan usaha lain. Hal ini mendesak sebab kondisi eksternal dan lingkungan strategis yang berkembang begitu cepat belum mampu diimbangi secara optimal oleh gerakan koperasi.

Peran pemerintah

Liberalisasi dan privatisasi ekonomi merupakan inti ekonomi global. Dalam menghadapi ekonomi global, tak ada yang lebih fundamental kecuali upaya untuk mendorong berjalannya tata ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar berkeadilan sebagai alat mendistribusikan sumber daya ekonomi secara efisien kepada masyarakat guna mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang tinggi.

Secara konsepsional, pasar yang dapat berjalan secara sempurna merupakan cara paling ideal untuk mencapai berbagai tujuan normatif, yaitu kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan. Meski demikian, pasar yang sempurna (perfect competition) jarang ditemukan. Yang terjadi justru ketidaksempurnaan pasar (imperfect competition). Akibatnya, konsentrasi ekonomi ada pada kelompok usaha besar, seperti akses terhadap teknologi, permodalan, informasi, dan SDM bermutu. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan sempurna, cenderung merugikan rakyat banyak.

Usaha besar terus menikmati berbagai kesempatan luks yang bersumber dari ketidaksempurnaan pasar maupun yang berasal dari aneka keunggulan dalam aspek penguasaan modal, teknologi, dan profesionalisme SDM. Karena itu, diperlukan koreksi terhadap berbagai kondisi agar mekanisme pasar dapat berjalan sempurna. Hal ini juga merupakan tujuan utama reformasi ekonomi. Pemerintah dalam hal ini wajib mengoreksi timbulnya berbagai ketidaksempurnaan pasar.

Koreksi yang dilakukan pemerintah bertujuan mendorong dan melindungi agar mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna dan sehat.

Langkahnya, melakukan koreksi terhadap bangunan struktur pasar tidak sempurna, seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan konsentrasi ekonomi di tangan sekelompok/segelintir pelaku ekonomi tertentu. Instrumennya antara lain peraturan perundang-undangan tentang persaingan sehat, kemitraan, atau bentuk lain, seperti penghapusan perlindungan dan subsidi bagi usaha besar, termasuk juga pembatasan lingkup usaha. Dengan demikian, perkembangan pasar yang tak sempurna dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada bentuk pasar distortif dan merugikan kepentingan rakyat banyak.

Kemudian, struktur pasar yang terkonsentrasi boleh jadi merupakan hasil proses sejarah yang tidak dapat dihindarkan. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dalam hal demikian, perlu dicari langkah alternatif guna menetralisasi sisi negatifnya. Bahkan perlu digali sisi positif yang menguntungkan kepentingan rakyat.

Akhirnya, yang harus dilakukan adalah membentuk aliansi strategis-taktis antara pelaku ekonomi; koperasi, swasta, dan BUMN agar cita-cita kesejahteraan masyarakat dan negara tercapai. Tanpa aliansi yang kuat, cita-cita itu bagai pungguk merindukan bulan.

Bambang W Soeharto Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM; Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar

Pakistan Harapkan Bantuan IMF

2008-10-22T16:02:00.000+07:00

Uni Eropa Bisa Terhindar dari Risiko Krisis Global

EPA/CHRISTOPHE KARABA / Kompas Images
Presiden Perancis Nicolas Sarkozy berpidato di depan Sidang Pleno Parlemen Eropa di Strasbourg, Perancis, Selasa (21/10). Sarkozy mendesak parlemen Eropa bahwa negara-negara Eropa perlu membentuk dana kekayaan Eropa guna mencegah perusahaan Eropa jatuh ke tangan asing akibat krisis ekonomi.

Rabu, 22 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Karachi, Selasa - Pakistan kini menggantungkan harapan pada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi krisis keuangan dan anjloknya aktivitas ekonomi di negara yang terus-menerus dilanda berbagai tindak kekerasan itu. Pakistan membutuhkan paket bantuan sebesar 10 miliar sampai 15 miliar dollar AS untuk menstabilkan ekonominya.

Eslandia, Ukraina, dan sejumlah negara berkembang lain telah meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi. Semua negara itu selama ini mengandalkan modal asing dari sumber swasta. Namun, krisis keuangan global telah menyebabkan seretnya aliran modal swasta, bahkan sebagian besar keluar dari negara berkembang. Harapan sejumlah negara itu kini disandarkan pada IMF.

Gubernur Bank Sentral Ukraina Volodymyr Stelmakh, Senin (20/10), mengungkapkan, perundingan dengan IMF diharapkan memberikan hasil pekan ini.

Menteri Industri Eslandia Oessur Skarphedinsson, Selasa, mengungkapkan, pemerintah sudah hampir mencapai kesepakatan untuk bantuan dari IMF.

Sejumlah pejabat Pakistan bertemu dengan wakil-wakil IMF di Dubai, Selasa. ”Ini bukan sebuah pertemuan luar biasa. Situasi menyebabkan perlunya pertemuan ini,” kata Shaukat Tareen, penasihat keuangan pemerintahan Pakistan. ”Kami akan mendiskusikan kondisi ekonomi dan keuangan yang kita hadapi saat ini,” lanjutnya.

Memburuk

Menurut laporan IMF yang dikeluarkan hari Senin, ketidakstabilan politik, merebaknya tindak kekerasan, serta tingginya harga minyak dan komoditas pangan telah memperburuk prospek perekonomian Pakistan.

Cadangan devisa negara itu terkuras dari 14,3 miliar dollar AS pada Juni 2007 menjadi 4,7 miliar dollar AS pada September 2008. Kurs rupee turun 25 persen sepanjang tahun 2008.

Lebih dari setengah bantuan untuk Pakistan berasal dari IMF, sisanya dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan para donor seperti Arab Saudi.

Lolos dari risiko

Dari Brussels, Belgia, Direktur IMF untuk Urusan Eropa Alessandro Leipold mengatakan, tindakan serempak Uni Eropa mengatasi krisis keuangan menyebabkan kawan bisa menghindari risiko buruk dari krisis keuangan global.

Pekan lalu, setidaknya 15 negara di zona Euro—pengguna mata uang tunggal euro—menjamin simpanan perbankan, merekapitalisasi bank-bank bangkrut. Namun, Leipold mengatakan, krisis keuangan global makin bisa dihindari jika zona Euro dan anggota Uni Eropa merealisasikan komitmen mereka untuk menalangi kerugian perbankan, yang juga terjebak dalam kredit macet ratusan miliar dollar AS di sektor perumahan AS. (AP/AFP/Reuters/OKI)

Status Dana Pensiun di Taspen Dipersoalkan

2008-10-22T15:59:00.000+07:00

Rabu, 22 Oktober 2008 | 00:55 WIB

Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mempermasalahkan status penitipan dana potongan gaji pegawai negeri sipil untuk iuran pensiun di PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen yang tidak diatur secara jelas.

Dana yang dikelola Taspen sudah mencapai Rp 46,23 triliun. Dengan dana itu, seharusnya Indonesia sudah mampu membiayai pembangunannya dari akumulasi dana pensiun ini.

”Dalam situasi krisis ini, penting bagi Indonesia memiliki dana pensiun yang kuat. Namun, di Indonesia, lembaga asuransi pemerintah tidak terurus,” ujar Ketua BPK Anwar Nasution, Selasa (21/10) di Jakarta.

Dalam laporan Hasil Pemeriksaan Semester I-2008, BPK menyebutkan ketidakjelasan pengaturan dana pensiun PNS itu ditandai dengan belum dibentuknya badan penyelenggara pensiun. Padahal, itu merupakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Dengan demikian, pemerintah belum berhasil memenuhi amanat UU tersebut dalam waktu sekitar 39 tahun.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan 26 Tahun 1981 disebutkan, dana pensiun PNS yang sebelumnya dititipkan pemerintah dan ditempatkan ke bank-bank BUMN dialihkan penitipannya pada Taspen sebagai aset perusahaan ini.

Namun, hingga 31 Desember 2007, aset-aset tersebut tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007.

Aset Taspen sebesar Rp 46,23 triliun terdiri atas dana awal yang diserahkan pemerintah pada tahun 1981 senilai Rp 594,08 miliar, iuran dana pensiun yang dipotong setiap bulan sebesar Rp 24,09 triliun, dan hasil investasi dari dana-dana tadi senilai Rp 21,54 triliun.

Arah kebijakan pengelolaan dana pensiun PNS Indonesia sebenarnya ditujukan pada sistem fully funded, yakni ada satu badan khusus yang dipercaya mengelola dan menginvestasikan dana. Dana itu harus mencukupi kebutuhan dana pensiun seluruh PNS.

Korporasi Minta Naik Penjaminan Deposito

2008-10-22T15:57:00.000+07:00

Diusulkan Menjamin Seluruh Simpanan Nasabah

Rabu, 22 Oktober 2008 | 00:58 WIB

Jakarta, Kompas - Korporasi dan pengusaha besar yang umumnya memiliki deposito berjangka di atas Rp 2 miliar mengharapkan pemerintah menaikkan kembali batas nilai simpanan yang dijamin. Perbedaan nilai penjaminan simpanan antarnegara dikhawatirkan menyebabkan pelarian dana ke tempat yang lebih aman.

Rachmat Gobel, Presiden Komisaris Panasonic Gobel, Selasa (21/10) di Jakarta, mengatakan, ”Sebagai pengusaha, penjaminan pemerintah sebesar Rp 2 miliar sih kurang. Pengusaha pasti ingin lebih dari jumlah itu, bahkan kalau bisa dijamin tanpa batas.”

Menurut Rachmat, krisis keuangan global tidak akan berjalan singkat. Karena itulah, kebijakan pemerintah soal Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) haruslah dipahami sebagai kerangka penyelamatan seluruh bangsa.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, faktor risiko sudah dijadikan pertimbangan pengusaha sehingga tidak mungkin uang di atas Rp 2 miliar disimpan dalam satu bank.

”Bahkan, jauh-jauh hari sudah diamankan di luar negeri,” ujar Sofjan.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Evelina Pietruschka mengusulkan, untuk industri asuransi jiwa, pemerintah sebaiknya tidak hanya menjamin nilai simpanan sampai Rp 2 miliar, tetapi juga yang di atas Rp 2 miliar.

Menurutnya, saat ini banyak perusahaan asuransi yang memiliki deposito berjangka di atas Rp 2 miliar. Total dana perusahaan asuransi jiwa yang ditempatkan pada deposito berjangka per Juni 2008 mencapai Rp 10,7 triliun, atau 11,54 persen dari total investasi asuransi jiwa yang sebesar Rp 92,9 triliun.

Seperti diberitakan, pada 15 Oktober 2008, pemerintah menaikkan nilai simpanan yang dijamin dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) tentang LPS. Langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi pemerintah menghadapi krisis keuangan global. Kenaikan batas nilai simpanan yang dijamin diharapkan bisa membuat deposan tenang sehingga tidak melakukan penarikan dana besar-besaran (rush) saat situasi genting.

Namun, menurut anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, kenaikan itu belum cukup mengingat negara tetangga Singapura dan Malaysia ternyata belakangan memutuskan menjamin seluruh simpanan.

Situasi ini berpotensi menyebabkan pelarian dana dari Indonesia ke dua negara tersebut. Apalagi, banyak korporasi dan orang kaya Indonesia memiliki rekening di Singapura. Jadi, pemerintah sebaiknya juga menjamin seluruh simpanan.

Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan juga Himpunan Bank Umum Milik Negara (Himbara) Agus Martowardojo juga merekomendasikan agar pemerintah menjamin seluruh dana pihak ketiga.

Perbedaan batas penjaminan akan membuat penempatan dana di Singapura dan Malaysia lebih aman ketimbang Indonesia.

Berdasarkan data LPS per akhir Agustus 2008, nilai simpanan di atas Rp 2 miliar atau yang tidak dijamin mencapai Rp 602,76 triliun atau 39,3 persen dari total dana pihak ketiga yang Rp 1.532 triliun. (FAJ/OSA)

Perlu Dibentuk Bank UMKM

2008-10-22T15:56:00.000+07:00

Pemerintah Seharusnya Segera Selesaikan RUU LKM

Rabu, 22 Oktober 2008 | 00:56 WIB

Jakarta, Kompas - Guna menggerakkan sektor riil yang belum layak bank (bankable), perlu dipertimbangkan pembentukan unit perbankan khusus usaha mikro, kecil, dan menengah atau bank UMKM. Selama ini, kebijakan, dukungan, dan fasilitas permodalan bagi UMKM masih setengah hati.

Gagasan membentuk bank UMKM kembali mengemuka dalam rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang UMKM dan Koperasi, Selasa (21/10) di Jakarta.

Sebelumnya, gagasan itu pernah dikemukakan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM pada awal Maret 2008.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S Hidayat, program-program pendanaan bagi UMKM dan koperasi tidak boleh terhambat, apalagi oleh kondisi ketatnya likuiditas perbankan akhir-akhir ini.

Hambatan teknis penyaluran kredit, kata Hidayat, akan mengganggu pertumbuhan UMKM. ”Kami memandang perlu dikembangkan lembaga otoritas pengembangan UMKM yang sinergis supaya seluruh program di pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Hidayat.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, fungsi utama Kemennegkop dan UKM adalah memberdayakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan. Mulai dari kemampuan permodalan, keterampilan, sumber daya manusia, kemampuan memproduksi barang berkualitas, hingga kemampuan merajut jaringan kerja dan penjualan yang memadai.

>w 9338m<”Karena itu, urusan pemberdayaan tidak bisa diserahkan secara kaku kepada perbankan. Harus ada treatment khusus agar kelompok yang tidak berdaya itu memiliki akses untuk memberdayakan dirinya sendiri,” kata Suryadharma.>w 9738m<

Dalam upaya menanggulangi kesulitan pembiayaan, pemerintah sesungguhnya telah menggulirkan kredit usaha rakyat (KUR). Sejak diluncurkan awal November 2007, jumlah penyerapan KUR mencapai Rp 10,141 triliun dengan jumlah nasabah 1,2 juta orang. Rata-rata kredit Rp 8,4 juta per nasabah.

Namun, implementasi KUR di lapangan menimbulkan perdebatan, terutama soal penjaminan. Masyarakat menganggap untuk mendapat KUR tidak perlu jaminan, tetapi masih ada bank penyalur KUR yang meminta jaminan.

”Untuk meningkatkan pelayanan skim kredit model KUR, Kadin juga perlu mendorong perbankan khusus UMKM. Ini perlu komitmen bersama,” kata Suryadharma.

Bukan hal mudah

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan, ”Saya setuju saja pendirian bank UMKM. Namun, mendirikan bank bukanlah suatu yang mudah.”

Menurut Aburizal, kalaupun pendirian bank UMKM itu tetap dilakukan, sebaiknya hanya berupa pemisahan salah satu cabang perbankan.

”Misalnya, cabang Bank Rakyat Indonesia yang khusus melayani UMKM,” ujar Aburizal.

Ditegaskan, pengembangan aspek yang mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil serta lembaga keuangan mikro (LKM) sangat penting, tetapi perlu dikonsolidasikan.

Oleh karena itu, payung hukum undang-undang LKM sangat diperlukan agar LKM tidak disebut sebagai bank gelap.

Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI) Krisnaraga Syarfuan mengatakan, pekerjaan rumah terbesar pemerintah saat ini adalah menyelesaikan RUU LKM.

Untuk mempercepat gerakan sektor riil, menurut Krisnaraga, pemerintah semestinya memberikan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Selanjutnya, kata Krisnaraga, LKM yang diakui pemerintah untuk menyalurkan kredit segera diakreditasi. ”Departemen Keuangan harus menjadi regulator sehingga LKM tidak dicap sebagai bank gelap,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia dan Menko Kesra menandatangani nota kesepahaman percepatan penyaluran KUR. (OSA)

Krisis dan Intervensi Pemerintah

2008-10-22T15:51:00.000+07:00

Rabu, 22 Oktober 2008 | 00:31 WIB

A Sonny Keraf

Krisis keuangan global yang dipicu krisis keuangan di Amerika Serikat sebenarnya disebabkan oleh pengkhianatan terhadap ideologi ekonomi pasar.

Tidak seperti dikehendaki Bapak ekonomi pasar, Adam Smith, Pemerintah AS justru membiarkan pasar keuangannya bebas tak terkendali tanpa intervensi.

Di pihak lain, saat Pemerintah AS mengintervensi pasar keuangannya dengan mengucurkan dana besar talangan dari pajak rakyat, tindakan itu memunculkan pertanyaan apakah tindakan itu tepat dan adil dari perspektif sistem ekonomi pasar. Pertanyaan yang sama juga muncul, bahkan harus muncul, saat Pemerintah Indonesia mengambil aneka tindakan yang mengarah pada intervensi pasar keuangan guna mencegah krisis ekonomi.

Tidak tabu intervensi

Sistem ekonomi pasar sebagaimana dikehendaki Adam Smith memang membuka ruang bagi interaksi dan transaksi bisnis secara bebas di antara pelaku. Prinsipnya, pelaku bebas masuk dan keluar dari pasar. Tetapi, ini tidak berarti dalam sistem ekonomi pasar sebagaimana dicetuskan Adam Smith, intervensi negara melalui pemerintah ditabukan sama sekali. Dia memang melontarkan doktrin nonintervensi dari negara. Namun, itu tidak mutlak. Negara bahkan dibenarkan untuk intervensi.

Intinya, boleh atau tidak pemerintah atas nama negara melakukan intervensi terhadap pasar ditentukan oleh paling kurang dua hal. Pertama, ini ditentukan oleh siapa sesungguhnya pemerintah yang sedang berkuasa.

Kedua, niat dasar dari tindakan intervensi pemerintah terhadap pasar. Kedua pertimbangan ini pada dasarnya bersifat moral: menyangkut keadilan (fairness) dalam interaksi pasar.

Bagi Adam Smith, saat pasar (untuk konteks modern berarti juga pasar keuangan) telah berkembang menjadi sedemikian liar dan jelas ada pihak atau pelaku pasar terindikasi atau telah dirugikan, maka sah secara moral dan dibenarkan untuk pemerintah melakukan intervensi demi mencegah dan/atau memulihkan kembali kerugian dari pihak tertentu dalam pasar.

Tentu saja ini mengandaikan informasi terbuka sehingga bisa diketahui potensi atau kejadian yang merugikan pihak tertentu. Dan, itu berarti perlu dan diharuskan adanya pengawasan dari negara melalui pemerintah untuk menjaga agar pasar benar-benar fair dan tidak malah merugikan pihak tertentu.

Atas dasar teori Adam Smith, dapat disimpulkan, pemerintahan George W Bush telah melakukan kesalahan fundamental yang justru mengkhianati sistem ekonomi pasar sendiri, yaitu membiarkan pasar keuangannya bebas liar beroperasi dengan menelan korban dan banyak pihak dirugikan secara menyakitkan tanpa ada intervensi berupa pengawasan atau kontrol apa pun.

Pemerintahan Bush seharusnya melakukan intervansi jauh sebelumnya tidak saja untuk mencegah krisis tetapi juga mencegah pelaku pasar yang dirugikan sekaligus menjaga fairness dalam interaksi pasar. Intervensi ini adalah sebuah keharusan doktrin pasar bebas sejak dari lahir oleh pencetusnya sendiri.

Pemerintah yang mana?

Di pihak lain, intervensi terhadap pasar oleh pemerintah tidak serta-merta bisa dibenarkan bahkan oleh sistem ekonomi pasar sendiri. Dalam konteks historis, Adam Smith menolak intervensi pemerintah (Inggris saat itu) karena pemerintah telah berkolusi dan bersekongkol dengan para pedagang (kaum merkantilis) untuk mengatur transaksi dagang sedemikian rupa demi kepentingan dan keuntungan pedagang dengan merugikan kepentingan banyak pihak.

Jadi, pertama, selama pemerintah berkolusi dan bersekongkol dengan pihak tertentu (pedagang) untuk mengatur transaksi bisnis demi kepentingan kelompok tertentu dengan merugikan pihak lain, intervensi itu secara moral salah dan karena itu harus ditolak.

Kedua, selama niat dasar intervensi pemerintah adalah bukan menegakkan fairness dan menjamin kepentingan bersama secara fair, intervensi itu secara moral juga salah karena itu tidak pernah dibenarkan.

Dengan dasar pemikiran ini, apakah intervensi pemerintahan Bush dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pasar keuangan yang sedang krisis dibenarkan atau tidak, amat tergantung niat dasar, warna, dan watak pemerintahan itu. Jika niat dasarnya adalah untuk menyelamatkan kepentingan publik yang mengalami kerugian akibat krisis keuangan, tentu bisa dibenarkan. Lebih dari itu, jika bisa dijamin bahwa pemerintah yang sedang melakukan intervensi itu memang steril dari kepentingan bisnis atau politik, juga bisa dibenarkan.

Cerita akan lain jika niat dasar dari intervensi yang dilakukan pemerintah sebenarnya adalah untuk menyelamatkan kepentingan bisnis pihak tertentu yang sedang sekarat karena krisis keuangan, tetapi dibungkus argumen demi menyelamatkan krisis keuangan dan untuk mencegah korban lebih banyak. Intervensi yang kelihatan mulia, tidak serta- merta secara moral dibenarkan.

Alat paling sederhana untuk mengecek kemurnian niat pemerintah adalah apakah ada anggota kabinet yang mempunyai kepentingan bisnis langsung atau tidak langsung dengan perusahaan yang sedang dilanda krisis keuangan. Kalau ada (entah presiden, wakil presiden, atau menteri), kita harus mencurigai niat intervensi pemerintah karena amat mungkin ditunggangi kepentingan anggota kabinet untuk menyelamatkan perusahaannya. Selama ada anggota kabinet yang perusahaannya dilanda krisis keuangan atau ada anggota kabinet menjadi pemain di pasar saham, intervensi pemerintah amat patut dicurigai dan diwaspadai.

Pada titik ini, persoalan keadilan atau fainerss, yang menjadi fokus utama teori Adam Smith, kembali mengemuka secara jelas. Apakah adil, bila pemerintah menggunakan uang negara untuk menyelamatkan perusahaan keuangan yang sekarat padahal mereka jugalah yang telah merugikan kepentingan para klien mereka secara tidak fair, serakah dan tidak peduli?

Apakah intervensi dengan kedok menyelamatkan krisis ekonomi negara secara keseluruhan adalah adil jika akhirnya rakyat banyak yang dirugikan justru yang membayar kerugian yang ditimbulkan para kapitalis yang tamak dan rakus? Lalu, siapakah yang membela rakyat ketika kekuasaan negara juga digunakan para kapitalis melalui pemerintah yang berkuasa untuk menyelamatkan kepentingan kapitalis?

A Sonny Keraf Menulis Disertasi di KUL Belgia Etika Ekonomi Pasar Adam Smith, Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia berjudul Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, 1996

Nobel untuk Pengikut Keynes

2008-10-21T15:45:00.000+07:00

Sonny Mumbunan

Kok bisa, Mercedes- Benz, mobil Jerman itu, dijual di Jepang sementara Toyota dipasarkan di Jerman?

Pertanyaan ini sulit dijelaskan teori perdagangan yang bersandar pada prinsip keunggulan komparatif. Seperti dikemukakan David Ricardo awal abad ke-19, negara unggul bertani sebaiknya fokus pada pertanian; negara efisien bikin baju lebih baik memusatkan diri pada tekstil. Berdagang dua barang berbeda, kedua negara bakal sama-sama untung, demikian menurut teori perdagangan lama.

Ekonom Amerika Serikat, Paul Krugman, diganjar Nobel Ekonomi tahun ini untuk sumbangannya memahami perdagangan mobil seperti di atas.

Kita tahu, perusahaan bisa menekan biaya rata-rata bila produksinya diperluas. Harga produk jadinya bisa diatur perusahaan, sementara perbedaan harga antara produk serupa–yang tak banyak ragamnya–tidak terlalu memengaruhi konsumen. Dalam keadaan demikian, persaingan sempurna tidak terjadi dalam pasar. Ekonom menyebutnya kompetisi monopolistik. Krugman berangkat dari konsep ini.

Dalam ekonomi yang lebih besar dan terbuka, misalnya karena melakukan perdagangan, ceritanya menjadi lain. Di sana, pilihan bagi konsumen menjadi lebih banyak macam untuk satu produk, apalagi konsumen cenderung suka pilihan beragam. Walau kedua negara punya produk hampir serupa, katakanlah kesamaan tingkat teknologi atau skill pekerja, semuanya diuntungkan saat berdagang. Ekonomi terbuka jadinya memungkinkan Jerman dan Jepang sama-sama saling dagang mobil. Sebuah intra-industry trade. Lebih seru lagi, bahkan kini sebuah negara mungkin melakukan sekaligus impor dan ekspor mobil, seperti Swedia.

Pusat dan pinggiran

Paul Krugman mempunyai sumbangan yang lain. Ia menambatkan dimensi ruang pada analisis ekonomi perdagangan. Dalam teropong ekonomi geografi, kawasan dilihat sebagai pusat (core) dan pinggiran (periphery), misalnya daerah dengan basis industri dan pertanian.

Baginya, perusahaan di daerah yang berpenduduk lebih padat bakal lebih untung. Mengapa demikian? Secara teoretis, perusahaan bisa menurunkan biaya rata-rata produknya. Biaya transportasi pun menciut, sebab pasar lebih dekat. Konsumen beroleh harga lebih murah, produk jadi le- bih beragam, dan upah naik. Orang dan perusahaan pun pindah ke daerah padat. Ini berlangsung sedemikian rupa, secara berjejalin saling memengaruhi. Akibatnya, memang, ada kemungkinan pembelahan antara kota besar yang padat dan kawasan yang ditinggal dan tertinggal.

Dalam kenyataan, ceritanya bisa jadi lebih kaya. Misalnya, haluan kapal-kapal dari pelabuhan Darwin, di utara Australia, barangkali tidak menyasar Sorong atau Ambon, pelabuhan-pelabuhan laut di timur Indonesia walau berjarak lebih dekat berbiaya transpor lebih rendah. Melainkan, menuju Banten yang lebih jauh tapi disesaki kawasan industri.

Akan tetapi, konsentrasi ekonomi juga punya sisi lain. Setelah keuntungan menurun, seperti biaya produksi yang naik atau inovasi yang mandek, perusahaan di ”pusat” bisa pindah ke ”pinggiran.” Pada tingkat tertentu, kecenderungan relokasi produksi berbasis teknologi dari kawasan selatan Jerman ke timur Jerman bisa jadi contoh. Demikian pula tumbuhnya ekonomi sektor-sektor tertentu di Eropa timur.

Model ekonomi yang dikembangkan Krugman adalah perumpamaan terbatas dari kenyataan. Sumbangannya penting bagi ilmu ekonomi dan pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi terbuka bekerja. Tentu, perdagangan dan pengembangan kawasan dipengaruhi banyak macam hal, kadangkala nonekonomis. Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) di Batam, misalnya, adalah ideal berlangsungnya mekanisme pasar. Dalam ideal itu, pajak semestinya tidak diberlakukan di Batam. Uniknya, penentang penghapusan pajak di Batam adalah IMF, kampiun pasar bebas, karena potensi penerimaan bagi negara.

Contoh lain pelabuhan Bitung, di utara Sulawesi. Petani dan pengusaha Minahasa sempat sekian lama harus mengirim barang dari sana lewat Surabaya yang mahal. Padahal, transportasi langsung ke Singapura jauh lebih murah. Lalu, Sabang di Aceh. Pemberian status kawasan perdagangan bebas baginya, barangkali tidak semata-mata karena pertimbangan ekonomi.

Pendukung Obama

Sulit menampik untuk melihat sisi Krugman yang non-akademis mengingat ia seorang komentator dan penulis populer. Berbeda dengan model-model ekonominya yang tidak politis, sosok sehari-hari Krugman sepertinya melihat, ekonomi tak bisa dipisah dari politik. Mirip John Maynard Keynes, ekonom besar yang membenarkan campur tangan negara dalam mengelola dan mendorong perekonomian.

Krugman mengakui peran serikat buruh dalam penentuan upah. Ia berpendapat, upah minimum yang layak tidak selamanya menyebabkan pengangguran. Ia pun kurang yakin, andai pelayanan kesehatan bagi warga negara diserahkan penuh pada pasar, setak yakin ia bahwa pemotongan pajak selalu baik bagi ekonomi. Dapat dimaklumi, mengapa ia kerap bikin gemas kaum ”fundamentalis pasar” dan kelompok konservatif di negeri itu. Krugman mengkritik keras pula kebijakan George Bush yang sepihak menyerang Irak.

Di tengah krisis ekonomi sekarang, secara terbuka Krugman menyokong Barack Obama, kandidat presiden dari Partai Demokrat yang kebijakannya kental kehadiran negara. Tampaknya Obama dan Krugman adalah wakil Keynes di medan intelektual dan politik. Dalam upaya mengakali keterbatasan kapitalisme.

Sonny Mumbunan Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi, Universitaet Leipzig, Jerman

Ekonomi China Terimbas Krisis

2008-10-21T15:41:00.000+07:00

Stimulus Baru Disiapkan untuk Dorong Pertumbuhan

AP photo/Vincent Yu / Kompas Images
Polisi China berjaga-jaga di luar sebuah kantor pemerintah di Zhang Mu Tou, Provinsi Guangdong, Jumat (17/10). Ratusan pekerja pabrik pembuat produk mainan anak-anak berkumpul di luar gedung itu karena gaji mereka tak kunjung dibayarkan perusahaan bernama Smart Union Group (Holdings) Ltd, yang sudah ditutup. Krisis ekonomi global membuat pesanan produk mainan asal China berkurang.

Selasa, 21 Oktober 2008 | 00:51 WIB

Beijing, Senin - Tingkat pertumbuhan ekonomi China turun menjadi 9,0 persen pada kuartal ketiga 2008 akibat krisis keuangan global yang mulai terasa dampaknya di negara itu. Pemerintah menyatakan akan merespons dengan berbagai upaya untuk memberikan stimulus- stimulus baru.

Pertumbuhan ekonomi China selalu di atas 10 persen sejak akhir 2005. Sejak itu, penurunan pertumbuhan ekonomi merupakan yang pertama kali terjadi. Hal itu merupakan indikasi paling kuat bahwa ekonomi China juga ikut terpengaruh memburuknya ekonomi internasional saat ini.

”Tingkat pertumbuhan ekonomi dunia tampak nyata melambat. Ada lebih banyak ketidakpastian dan kerentanan dalam ekonomi internasional. Keseluruhan faktor ini telah mulai melahirkan dampak negatif terhadap ekonomi China,” kata Li Xiaochao, juru bicara Biro Statistik Nasional.

Sebagai hasil melambatnya pertumbuhan pada periode Juli sampai September, pertumbuhan ekonomi di negara dengan kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia itu melemah menjadi 9,9 persen sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Angka itu lebih rendah dari 10,4 persen pada enam bulan pertama 2008 dan lebih rendah dari 12,2 persen pada sembilan bulan pertama 2007.

”Di China, setiap pertumbuhan di bawah 10 persen merupakan sebuah sinyal bahwa ekonomi menjadi melempem,” kata Ren Xianfang, ekonom di firma konsultan Global Insight yang berbasis di Beijing.

Sebelum diumumkannya data resmi pertumbuhan itu, Pemerintah China telah menyampaikan perlunya langkah-langkah baru untuk memacu pertumbuhan dan hal itu menjadi agenda tertinggi para pembuat kebijakan di negara itu.

”Ada kecenderungan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Keuntungan korporasi dan penghasilan pajak turun dan pasar modal terus bergolak serta semakin melemah,” demikian disampaikan dalam catatan kesimpulan pada sidang kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Wen Jiabao.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Takeo Kawamura menyampaikan, melemahnya pertumbuhan China itu bisa berdampak terhadap Jepang, AS, dan negara-negara lainnya yang mempunyai aktivitas bisnis cukup besar di China.

”Karena China memiliki pasar yang besar, kita perlu memperhitungkan bagaimana hal itu akan memengaruhi krisis keuangan global dalam waktu dekat ini,” lanjut Kawamura.

Langkah propertumbuhan

Pada pertemuan yang diselenggarakan Jumat pekan lalu, disepakati sejumlah langkah propertumbuhan, seperti mendukung pembelian rumah dan pemotongan pajak dalam pembelian rumah untuk tempat tinggal. China juga sepakat menurunkan pajak ekspor untuk memastikan stabilnya pertumbuhan ekspor.

Surplus perdagangan China untuk sembilan bulan pertama tahun ini mencapai 180,9 miliar dollar AS atau turun 2,6 persen dibandingkan dengan sembilan bulan pertama setahun sebelumnya.

Tren melemahnya ekonomi China, menurut Biro Statistik, semakin dikuatkan oleh kecenderungan pada sektor ekonomi yang sangat dipengaruhi ekspor. Pertumbuhan produksi industri tercatat 15,2 persen pada sembilan bulan pertama 2008 atau turun dari 16,3 persen pada enam bulan pertama 2008. Untuk bulan September saja, pertumbuhan produksi industri adalah 11,4 persen.

Akibat melambatnya ekspor, China menaruh perhatian pada sumber-sumber pertumbuhan lain, khususnya konsumsi dan investasi domestik.

Li mengatakan, meskipun kejatuhan ekonomi global telah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi China, akumulasi kemakmuran negara itu, tingginya tabungan, dan belanja konsumen yang tetap terkontrol memberikan banyak ruang untuk tetap optimistis. ”China tetap mampu menangkis potensi dampak negatif melemahnya ekonomi global. Meski demikian, kita harus waspada terhadap kesulitan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dan selalu siaga,” ujar Li.(AFP/OKI)

Krisis dan Harapan

2008-10-20T22:04:00.001+07:00

Senin, 20 Oktober 2008 | 00:33 WIB

Max Regus

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan optimisme penting, Indonesia sanggup menghadapi krisis keuangan global, dengan kekuatannya sendiri.

Bangsa ini bisa menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk melawan krisis ini. Untuk pertama kali seorang petinggi negara berbicara lugas tentang kemampuan internal Indonesia menyikapi efek destruktif guncangan moneter dunia saat ini (Kompas, 12/10/2008).

Terkecoh

Banyak orang terperangah menyaksikan krisis ekonomi yang menimpa Amerika Serikat (AS). Ambruknya sejumlah lembaga keuangan AS serentak diikuti gelombang krisis ekonomi yang tidak terelakkan. AS mengeluarkan seluruh kemampuan strategis untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri.

Para penentang negara kapitalis gembira menyaksikan rontoknya supremasi ekonomi AS. Namun, apa yang menimpa AS akan memunculkan arus krisis yang akan meremukkan keberadaan negara miskin. Akumulasi kemiskinan global akan menyusul gelombang krisis di AS.

AS dan para penguasa ekonomi dunia tentu dengan cepat menemukan kembali irama perekonomiannya. Dalam konteks ini, kita tidak boleh terkecoh. AS dan konco-konconya bisa bangkit dengan mudah pascakrisis keuangan. Kebangkitan mereka berpeluang menancapkan dominasi masif di level global.

Kedaulatan

Maureen O’Neil, Presiden International Development Research Centre, dalam kata pengantar untuk buku Altered States: Globalization, Sovereignty, And Governance yang ditulis Gordon S Smith berusaha meyakinkan publik bahwa dunia membutuhkan semacam ”jalan baru” untuk meretas keterpurukan dan kehancuran yang ditinggalkan globalisasi. Kemiskinan adalah satu- satunya simpul utama yang menjelaskan kegagalan globalisasi menghasilkan kemakmuran untuk umat manusia.

Di situ, O’Neil menekankan, ”jalan baru” itu sebenarnya dengan memanfaatkan sisi positif globalisasi sembari mengurangi implikasi negatifnya. Sementara Gordon S Smith menyodorkan gagasan yang sama bahwa dunia dalam satu dekade ke depan, buku itu ditulis sepuluh tahun lalu, harus menyiapkan cetak biru pembangunan yang mengacu pada penghapusan kemiskinan di negara dunia ketiga.

Kenyataannya, pemikiran itu hanya berlaku dalam keadaan normal. Buktinya, ketika krisis keuangan seperti sekarang mendera AS yang memegang kendali perekonomian dunia, ”jalan baru” menuju dunia yang lebih baik serasa ”jauh panggang dari api”. Lagi pula, AS tentu tidak mau mengambil risiko lebih buruk jika tidak menyusun fokus yang lebih konkret terhadap kepentingan internalnya sendiri.

”Kekuatan sendiri” yang terungkap dalam ajakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebenarnya berbicara tentang seberapa kuat Indonesia mempertahankan kedaulatannya berhadapan dengan mekanisme ekonomi dan politik global yang sering meminggirkan kepentingan asasi negara dunia ketiga. Saatnya Indonesia menunjukkan kedaulatan sosial, politik, dan ekonomi di tengah kompetisi global.

Harapan

Krisis keuangan dunia tak selalu harus dilawan dengan strategi canggih. Wapres Jusuf Kalla memaparkan, keguncangan keuangan AS tidak membawa dampak mematikan saat pasar-pasar kecil dan tradisional bisa menjaga pergerakan daya beli masyarakat. Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen menjadi semacam medium untuk menjaga agar harapan tetap terpelihara di tengah kepungan krisis keuangan internasional.

Harapan adalah bagian dari social wisdom yang harus tetap tumbuh dalam sanubari rakyat yang sedang dihantam ketakutan ekonomis. Harapan adalah elemen penting dari apa yang disebut Brian Martin dalam Social Defence, Social Change (1993) sebagai energi pertahanan sosial terhadap serangan kekerasan sosial, politik, dan ekonomi masif.

Namun, penguasa harus mampu mengawal harapan yang masih ada di hati rakyat. Sungguh elok jika empati Wapres bisa menular secara institusional dan akhirnya konsep pembangunan sosial ekonomi yang mendesakkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Kini harapan harus bisa melampaui krisis.

Max Regus Mahasiswa Program Pascasarjana Departemen Sosiologi UI Jakarta

Longgarkan Kredit bagi Koperasi

2008-10-20T21:58:00.001+07:00

Bank Lebih Hati-hati dan Selektif

Senin, 20 Oktober 2008 | 01:10 WIB

Jakarta, Kompas - Walaupun tidak mendapat intervensi khusus dari pemerintah, seperti pasar saham dan perbankan, kegiatan bisnis koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) tetap berjalan di tengah krisis keuangan global. Perbankan hendaknya tetap melonggarkan kredit kepada KSP/KJKS.

Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Agus Muharam mengemukakan hal itu di Jakarta, Sabtu (18/10).

Agus menjelaskan, krisis keuangan global berdampak langsung pada bursa dan perbankan. Adapun dampak tak langsungnya akan menyentuh sektor riil, KSP, KJKS, dan lembaga keuangan mikro (LKM), meski tidak signifikan.

Menurut Agus, bisnis KSP dan LKM tetap berjalan. Tak ada peningkatan suku bunga, tidak ada penjadwalan ulang (reschedulling) pinjaman yang macet, dan tidak ada pula penarikan uang dalam jumlah besar (rush).

Agus menambahkan, selama ini intervensi terhadap KSP, KJKS, dan LKM tak pernah dilakukan. Namun kenyataannya, lembaga-lembaga itulah yang bisa menggerakkan pasar bebas. Merekalah yang melakukan intervensi pasar paling baik.

Padahal, menurut Agus, jika dicermati lebih jauh, penjaminan bagi nasabah koperasi tidak ada sama sekali. Intervensi yang dilakukan pemerintah tahun 2000- 2007 dilakukan melalui dana bergulir dengan total nilai Rp 3,5 triliun. Adapun krisis finansial global sekarang bisa dengan sesaat membuat Bank Indonesia langsung mengintervensi pasar sebesar Rp 4 triliun.

”Karena itulah, perlindungan terhadap koperasi dan LKM sangat diperlukan. Koperasi yang mengikuti program linkage haruslah dilindungi agar penyaluran kredit tidak terlampau diperketat,” ujar Agus.

Dalam program linkage, koperasi (KSP dan KJKS) minta bantuan permodalan atau kredit kepada perbankan. Lewat program ini, bank otomatis mendapat nasabah.

Ekonom BRI, Djoko Retnadi, mengatakan, gejolak pasar keuangan yang terjadi saat ini secara otomatis memang akan membuat penyaluran kredit mengalami kontraksi. Bank akan menyalurkan kredit lebih berhati-hati dan selektif.

Bank akan mengerem penyaluran kredit, terutama pada proyek-proyek jangka panjang, kredit valuta asing, dan kredit konsumsi. Penyaluran kredit ke sektor mikro dan kecil, baik langsung ataupun melalui program linkage, diperkirakan tetap tumbuh. (OSA/FAJ)

Perbankan Antara Optimisme dan Kewaspadaan

2008-10-20T21:48:00.000+07:00

Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil

2008-10-20T21:47:00.000+07:00

Kembalinya Pendulum Perdagangan

2008-10-20T21:39:00.001+07:00

Kembalinya Pendulum Perdagangan

Senin, 20 Oktober 2008 | 00:32 WIB

A Prasetyantoko

Di tengah gejolak finansial global, Paul Krugman, profesor ekonomi Princeton University sekaligus kolumnis The New York Times, menerima Nobel Ekonomi. Apa pesan di balik itu?

Krugman bukan ahli keuangan, dia tokoh penting perdagangan internasional. Bersama Maurice Obstfeld, dia menulis buku klasik yang menjadi teks penting di ruang kuliah, International Economics: Theory and Policy.

Kita patut gelisah, ekonomi global tak henti bergejolak. Indeks Dow Jones memang sudah naik (rebound) 11 persen, pascalongsor tajam. Dan meski Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mencairkan 250 miliar dollar AS dari komitmen dana talangan 700 miliar dollar AS untuk membeli saham-saham bermasalah sektor perbankan, pasar saham tetap tak bergairah.

Pasalnya, krisis telah merambat ke sektor riil. Prospek laba para emiten mengecil sehingga harga sahamnya sulit terangkat lagi. Kemeriahan pasar finansial sudah berakhir. Perusahaan otomotif terbesar, General Motor (GM), Ford, dan Chrysler menunjukkan penurunan penjualan. Akibatnya, GM dan Chrysler berencana merger. Setelah penggabungan perbankan, kini giliran sektor industri nonfinansial, termasuk otomotif.

Di Jepang, buruknya tingkat penjualan Sony (elektronik) serta Honda dan Toyota (otomotif) membuat indeks Nikkei 225 turun 10 persen. Dilaporkan, Toyota mengalami penurunan penjualan sebesar tujuh persen. Siklus resesi dunia terasa kian dekat dan kita harus siap dengan efek putaran kedua (second round effect) yang ditimbulkan.

Resesi ekonomi

Kita baru saja menyelesaikan perubahan RAPBN 2009 dengan beberapa penyesuaian penting. Target pertumbuhan ekonomi diturunkan dari 6,3 menjadi 5,5-6,1 persen, inflasi dipatok 6,2 persen dan nilai tukar rupiah Rp 9..400 per dollar AS. Sementara suku bunga SBI tiga bulan ada di posisi 7,5 persen. Realistiskah target ini?

Target pertumbuhan ekonomi dengan rentang cukup lebar ini mencerminkan ketidakpastian, sekaligus kegamangan pemerintah. Banyak pihak menilai target itu terlampau ambisius di tengah perlambatan ekonomi global. IMF memperkirakan ekonomi global 2009 hanya akan tumbuh 0,5 persen setelah tahun ini tumbuh 1,5 persen.

Pemerintah optimistis fundamental ekonomi kita kokoh dan gejolak finansial global tidak akan terlalu berimbas. Dalam jangka pendek mungkin benar, tetapi dalam jangka panjang sulit terhindar. Bahkan mungkin, pengaruh sebenarnya sedang dimulai. Harian The New York Times (15/10) menyindir melalui tulisan, ”Siapa Korban Gejolak Finansial Berikutnya: Gaji Anda”. Artinya, kekacauan sektor finansial sedang merembet ke sektor riil.

Pasar modal kita yang sempat terpuruk tajam cenderung membaik seiring stabilnya pasar finansial global. Pukulan dampak putaran pertama (first round effect) lewat jalur finansial bisa teratasi. Namun, buruknya kinerja sektor riil di negara maju jauh membuat perekonomian kita tertekan. Jika ambruknya pasar modal hanya akan berpengaruh pada segelintir orang, resesi di sektor riil akan menyengsarakan sebagian besar penduduk.

Perekonomian negara maju (AS, UK, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru) setara 55 persen total PDB global. Bisa dibayangkan, jika perekonomian melambat, dampaknya amat signifikan bagi perekonomian negara berkembang.

Memang faktor Brasilia, Rusia, India, dan China (BRIC) tidak bisa dilupakan. Namun, jika siklus di semua negara maju melambat, keempat negara itu juga akan terkoreksi. Dulu pernah muncul tesis tentang berpisahnya perekonomian BRIC terhadap negara maju (decoupling). Tesis itu runtuh dalam jalur finansial. Setiap gejolak di bursa saham negara maju selalu diikuti volatilitas bursa negara berkembang. Dari jalur finansial justru yang terjadi adalah konvergensi (recoupling). Apa yang akan terjadi pada jalur perdagangan?

Jika produk China tertekan karena perlambatan negara maju, ke mana akan meluap? Mungkin, kita akan kebanjiran produk China, muntahan dari negara maju, seiring perlambatan ekonomi di semua kawasan dunia.

Kembali ke sektor riil

Pemerintah jangan hanya panik dengan gejolak di bursa saham, sektor riil menanti respons tak kalah penting. Dan, jangan pernah (lagi) mengorbankan sektor riil demi pemulihan pasar saham yang bersifat sementara. Kepanikan jangan dibayar dengan biaya fundamental.

Selain kebijakan kenaikan suku bunga yang ”melawan arus” dari kecenderungan hampir semua negara, kebijakan beli balik saham BUMN (buy back) juga dinilai ”mengkhianati” sektor riil. Pola kebijakan itu menunjukkan pemerintah rela membayar mahal untuk sebuah kepanikan. Sementara alokasi untuk pengembangan usaha dan investasi riil justru dianggap kurang penting.

Apakah beli balik bisa memulihkan kepercayaan pasar? Jumlah yang disediakan terlalu kecil dalam skala kapitalisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi, terlalu berlebihan jika dikatakan, membaiknya indeks karena beli balik. Sebenarnya untuk kepentingan siapa kebijakan itu?

Belajar dari Paul Krugman, ada filosofi ekonomi yang harus ditanam kembali; sektor finansial harus ditempatkan sebagai penyokong sektor riil. Sebab, ekonomi bukan hanya perdagangan uang, tetapi aktivitas produksi dan pertukaran barang/jasa. Penghargaan Nobel Ekonomi mendorong kembali ke perdagangan, bukan sektor finansial.

A Prasetyantoko Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

Mengurangi "Multiplier" Kecemasan

2008-10-20T21:37:00.000+07:00

Senin, 20 Oktober 2008 | 00:16 WIB

M Chatib Basri

Amerika Serikat hari ini adalah negeri yang cemas dan panik. Gejolak keuangan telah membawa akibat bangkrutnya banyak lembaga keuangan di sana. Akibatnya, neraca (balance sheet) berbagai lembaga keuangan mengalami tekanan. Perbankan membutuhkan injeksi modal untuk rekapitalisasi.

Kecemasan ini saya rasakan awal Oktober di Brookings Institution di Washington DC, AS, ketika duduk bersama sejumlah ekonom di dalam Asian Economic Panel. Dalam sesi yang dipimpin Jeffrey Sachs itu dijelaskan betapa muramnya situasi di AS. Martin Bailey, penasihat ekonomi Presiden Clinton, berbicara: AS akan mengalami pertumbuhan negatif sampai dengan paruh kedua 2009. Tak berhenti di sana, AS juga ”mengekspor” kecemasan, kepanikan, dan kerugian ke seluruh dunia.

Mekanismenya—seperti yang ditulis Paul Krugman melalui international finance multiplier—di mana tekanan pada neraca di satu lembaga keuangan yang high leverage akan berdampak terhadap neraca di negara lain. Kekurangan modal akan mendorong mereka menarik uangnya keluar dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Likuiditas mengering.

Guillermo Calvo (2005) menulis sebuah risalah tentang ini. Argumennya: investor di emerging market (EM) sebenarnya terbatas karena tak banyak ”spesialis” EM. Jika ada spesialis EM yang mengalami kebangkrutan, ia akan menjual portofolionya kepada spesialis EM yang lain. Namun, karena spesialis EM terbatas—dan mungkin mengalami kesulitan keuangan—ia harus menjualnya kepada ”nonspesialis” EM.

”Nonspesialis” karena tak memiliki informasi yang sempurna, hanya akan membeli dengan harga yang amat murah. Akibatnya, biaya modal bagi EM menjadi sangat mahal. Arus modal masuk bisa terhenti. Ini dapat menimbulkan kepanikan yang luar biasa.

Langkah tepat perpu

Di sini saya melihat kecepatan pemerintah mengeluarkan perpu untuk menjaga stabilitas sektor keuangan yang mencakup pemberian fasilitas pembiayaan/pinjaman, penyertaan modal sementara jika terjadi krisis serta peningkatan jaminan simpanan—walau mungkin harus ditingkatkan untuk menghindari arbitrase modal ke negara lain— merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kepanikan.

Langkah berikutnya adalah sektor riil. Krisis global ini akan memengaruhi sektor yang memiliki kandungan impor yang tinggi dan yang berorientasi ekspor. Langkanya dollar AS akan menyulitkan perusahaan membiayai impornya.

Di sisi lain, lemahnya situasi global akan menurunkan ekspor. Sektor seperti tekstil, elektronik, dan sepatu akan mengalami persoalan. Menurunnya daya beli akan memindahkan permintaan dari high end ke low end product.

Sektor komoditas, seperti kelapa sawit, juga tertekan akibat menurunnya harga internasional. Implikasinya, risiko di sektor riil naik dan perbankan enggan menyalurkan kredit. Ini tak bisa diselesaikan hanya dengan menambah likuiditas.

Ketidakpastian membuat biaya pengawasan perbankan tinggi. Ini yang dikenal dengan istilah agency cost. Akibatnya, bunga pinjaman naik. Dalam situasi ini, bisa jadi hanya perusahaan yang nekat yang mau mengambil pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, sebaliknya perusahaan yang baik justru terpukul (adverse selection).

Perusahaan yang bisa bertahan ke depan adalah perusahaan yang memiliki sumber dana internal, cash rich, atau yang skala ekonominya tak menuntut kredit skala besar.

Yang menarik, data tahun 1998 menunjukkan, dampak kepada industri makanan dan minuman relatif terbatas karena permintaan terhadap makanan inelastic (tak banyak terpengaruh). Industri makanan dan minuman punya kontribusi hampir sekitar 28 persen dari industri pengolahan nonmigas karena itu perannya amat penting.

Ke depan, ia bisa menjadi sektor penolong. Pendeknya: pasar domestik adalah solusi, tetapi tak mudah. Untuk memproduksi dibutuhkan modal kerja. Karena pasar modal dan obligasi mengalami tekanan, perusahaan harus bergantung pada perbankan. Ketika perbankan memperketat kreditnya, perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan tak sepenuhnya dapat memenuhi permintaan domestik.

Di sini saya melihat perpu yang dikeluarkan pemerintah dan antisipasi Bank Indonesia untuk melonggarkan likuiditas sangat membantu. Namun, itu tak cukup mengurangi agency cost. Hal lain yang harus dilakukan, misalnya, menyediakan informasi mengenai sektor yang dianggap memiliki risiko rendah.

Aturan-aturan pemerintah

Informasi yang penting adalah mengenai aturan-aturan pemerintah dan rencana kebijakan yang berkaitan dengan industri tersebut. Selain itu, mengingat informasi yang tak simetris juga merupakan soal utama di usaha kecil, maka skema penjaminan kredit untuk UKM dalam skala tertentu perlu diperkuat.

Perbankan perlu berinvestasi lebih jauh dalam credit research dan pengawasan. Selain itu, peran pasar uang nonbank menjadi amat penting karena akan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan dari perbankan dan membantu menurunkan tingkat bunga pinjaman.

Kecemasan dan kepanikan menjadi ”komoditas baru” yang diekspor AS dan Eropa, tak ada yang bisa menghindar. Namun, dengan antisipasi yang baik— dan pelajaran 1998—ada ruang untuk meminimalkan dampaknya sehingga multiplier kecemasan bisa dikurangi.

M Chatib Basri Pengamat Ekonomi

Hari Pangan Sedunia dan Kemandirian Petani

2008-10-18T22:30:00.000+07:00

Kamis, 16 Oktober 2008 | 00:27 WIB

Khudori

Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2008, bertema ”Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim, Bioenergi dan Kemandirian Petani”. Empat matra ini secara implisit menegaskan, kian tidak mudah mencapai ketahanan pangan.

Pemanasan global membuat cuaca kian kacau dan sulit diprediksi. Periode musim hujan dan kemarau kian tak menentu sehingga pola tanam, estimasi produksi pertanian, dan persediaan pangan sulit diprediksi.

Krisis pangan

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), setiap kenaikan suhu dua derajat Celsius akan menurunkan produksi pertanian China dan Banglades 30 persen pada tahun 2050. Masalahnya dampak tak dibagi rata. Rakyat miskin seperti petani dan nelayan di negara miskin paling menderita karena daya adaptasi rendah dan ketergantungan kehidupan mereka pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim.

Dalam kondisi demikian, dunia diempaskan krisis pangan. Penyebabnya bukan cuma suplai pangan menyusut, tetapi karena pergeseran permintaan konsumsi biji-bijian di China dan India kian besar dan konversi pangan ke bahan bakar di negara maju. Bagai silent tsunami, sontak jutaan orang yang semula makmur kini malnutrisi. Josette Sheeran, Direktur Eksekutif WFP, menyebutkan lebih dari 100 juta jiwa di tiap benua terancam kelaparan.

Bisakah petani mandiri? Lebih tiga dekade petani dan pertanian di negara-negara berkembang jadi anak tiri. Lewat pendiktean IMF dan Bank Dunia, investasi di sektor pertanian disunat, dialihkan ke led-export production. Lembaga donor tak tertarik membantu peningkatan produksi pangan, tetapi justru mendorong peningkatan komoditas ekspor. Dana kerja sama pembangunan dari negara maju untuk negara berkembang naik dari 20 miliar dollar AS (1980) menjadi 100 miliar dollar AS (2007), tetapi pada saat yang sama dana untuk pertanian turun dari 17 miliar dollar AS tinggal tiga miliar dollar AS (Via Campesina, 2008).

Petani Indonesia

Petani dan pertanian Indonesia tak jauh berbeda. Setelah tiga dasawarsa pangan utama (beras, jagung, kedelai, gandum, gula, dan minyak goreng) ada di bawah Bulog atas desakan IMF semua dilepas ke pasar pada 1998. Komitmen liberalisasi secara bertahap dengan WTO mengalami percepatan. Penyesuaian struktural ala IMF mengharuskan penghapusan berbagai subsidi. Bulog direstrukturisasi menjadi Perum yang harus untung.

Hampir semua produktivitas pangan menurun/stagnan, kecuali beras dan jagung. Tingkat ketergantungan impor meledak dua kali setelah tahun 1998. Produksi kedelai, daging, dan telur ayam ras, dan impor gandum tergolong kritis. Nasib serupa terjadi pada daging sapi, susu, dan gula. Ini terjadi karena Indonesia membuka pasar secara radikal. Padahal, negara-negara maju, seperti UE, AS, Kanada, Swiss, Norwegia, dan Jepang, melakukan sebaliknya. Tahun 2003, 83 persen jenis produk yang masuk Indonesia dikenai applied tariff 0-10 persen; 15 persen produk dikenai applied tariff 15-20 persen, dan hanya 1 persen dipatok applied tariff di atas 30 persen. Serbuan pangan impor murah karena dumping membuat pemerintah memilih jalan pintas: panen pangan di pasar ketimbang di lahan. Petani pun jadi kaum paria.

Memandirikan petani

Memandirikan petani memerlukan perubahan paradigma: dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Visi pemerintah dalam pembangunan pangan (UU No 7/1996 tentang Pangan) diletakkan dalam konsep ketahanan pangan. Konsep adopsi FAO itu didefinisikan sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan (warganya), menyangkut empat aspek: ketersediaan, stabilitas ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi.

Masalahnya, konsep ini tidak menyoal siapa yang memproduksi, dari mana diproduksi, dan bagaimana pangan tersedia. Yang penting, pangan dalam jumlah cukup, tidak peduli hasil impor atau panen sendiri.

Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan. Ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Karena itu, kedaulatan pangan bukan hanya perlu, tetapi menjadi niscaya. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tidak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan di pundak dan kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses setiap petani atas tanah (reforma agraria), air, bibit lokal unggul, pasar yang adil, dan kredit bersubsidi.

Prioritas utama dan pertama adalah pasar domestik dan kepentingan petani, bukan pasar ekspor dan kuasa korporasi. Semua prakarsa petani yang menggantikan input luar yang mahal (bibit, pupuk, pestisida) dengan produk ramah ekologis harus didorong. Dengan demikian, petani bisa tegak, mengangkat kepala menjadi mandiri.

Khudori Peminat Masalah Sosial- Ekonomi Pertanian

Perilaku Eksekutif Korporasi Dicecar

2008-10-18T22:23:00.000+07:00

Sistem Bonus Picu
Kebangkrutan dan Krisis Global

Kamis, 16 Oktober 2008 | 00:20 WIB

Washington, Rabu - Para eksekutif korporasi keuangan global kini menjadi sasaran kritik. Ke depan, sejumlah negara mencanangkan pembenahan gaji, bonus, bahkan perilaku para eksekutif.

Hal itu sudah ditegaskan Menteri Keuangan Amerika Serikat Henry Paulson, Selasa (14/10) di Washington. Isu serupa dibahas gencar di Uni Eropa, Australia, dan sejumlah negara lain. Krisis keuangan global yang terjadi sekarang dinilai berawal dari kecerobohan para eksekutif menjalankan bisnis.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, Rabu (15/10) di New York, menegaskan agar perilaku eksekutif diatur. Hal ini mengemuka karena perilaku buruk para eksekutif telah memaksa pemerintahan sejumlah negara memberikan dana talangan kepada korporasi yang bertumbangan di tangan para eksekutif tersebut.

Para eksekutif seperti berlomba-lomba memperkaya diri dengan membagikan bonus di antara sesama eksekutif. Hal itu berlangsung di tengah bolongnya keuangan perusahaan karena terjebak bisnis berisiko dalam jumlah triliun dollar AS.

Risiko ini, antara lain, terlihat dari maraknya penerbitan obligasi oleh korporasi untuk dikucurkan sektor bisnis berisiko, seperti sektor perumahan AS. Makin tinggi omzet penjualan obligasi, makin tinggi bonus.

Kapitalisme ekstrem

Perilaku eksekutif seperti itu telah mengemuka dan memunculkan amarah para pemimpin. Di Canberra, Australia, Rabu, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menuduh Wall Street gagal total dalam hal corporate governance (pengelolaan korporasi). Wall Street adalah juga julukan bagi korporasi AS, kaliber internasional, yang menjadi episentrum krisis keuangan global.

Rudd menuding sistem kapitalisme ekstrem di balik krisis keuangan global, yang menggoyang dunia dan melahirkan kepanikan luar biasa pasar uang.

Kini, muncul fenomena di mana para investor tidak percaya lagi kepada penasihat investasi mereka. Juga terjadi sikap saling tidak percaya di antara sesama eksekutif perusahaan.

Rudd mengatakan, kegagalan sektor keuangan terjadi karena standar yang aman dalam pengucuran pinjaman tidak diindahkan, manajemen risiko tidak diperhatikan. ”Faktanya, sistem pengelolaan perusahaan menopang keserakahan, tetapi mengabaikan integritas sistem keuangan. Kegagalan ini tidak saja terjadi pada perusahaan kecil, tetapi pada Wall Street, pilar sistem keuangan global,” katanya.

Sistem bonus dan malus

Dari Frankfurt, Jerman, muncul berita bahwa sistem penggajian para eksekutif telah menjadi salah satu pemicu krisis keuangan global. ”Para bos di industri keuangan seharusnya dihukum dengan pengurangan gaji jika mereka menyebabkan kehancuran perusahaan karena menjalankan bisnis yang diwarnai dengan risiko berlebihan,” demikian proposal yang diajukan Center for Financial Studies (CFS), yang memaparkan hasil studi di markas mereka di Frankfurt.

CFS didukung 120 lembaga global, seperti bank, perusahaan asuransi, sektor industri, dan lembaga pemerintahan. Presiden CFS Otmar Issing adalah mantan ekonom senior di Bank Sentral Eropa.

CFS menyimpulkan, sistem pemberian bonus yang berlaku selama ini membuat para eksekutif malah dirangsang menjalankan bisnis berisiko tinggi. Namun, di sisi lain, jika keputusan mereka soal bisnis telah menyebabkan munculnya risiko, demikian CFS, para eksekutif itu tidak mendapatkan hukuman.

”Adalah penting untuk mengubah sistem bonus dengan menghidupkan sistem bonus/malus. Hal ini akan bisa merangsang eksekutif menghindari bisnis berisiko tinggi,” demikian isi proposal CFS yang disiapkan Guenter Franke dan Jan Pieter Krahnen dalam tulisan berjudul ”Sekuritisasi Masa Depan”.

Sistem bonus/malus merujuk pada kelayakan pemberian bonus jika kinerja keuangan perusahaan baik dan pemberian hukuman (berupa pengurangan gaji) jika para eksekutif berbuat salah. Malus berarti buruh, bonus berarti baik dalam bahasa Latin.

Dengan sistem sekarang yang tanpa hukuman, para eksekutif akan mendapatkan bonus jika berhasil menjual produk investasi kepada nasabah, investor perseorangan, dan kelembagaan, seperti dana pensiun. Lepas dari buruknya kualitas produk investasi yang mereka tawarkan, para eksekutif akan mendapatkan bonus yang makin besar jika penjualan produk investasi itu meningkat.

Reformasi IMF

Krahnen mengatakan, kini bonus sebaiknya hanya bisa diberikan jika kinerja keuangan perusahaan relatif baik. ”Kami kira ke depan penting untuk memperlihatkan kepada para investor soal keberadaan insentif dan disinsentif. Ini perlu untuk menjaga perilaku para eksekutif. Hingga sekarang, perhatian ke arah itu tidak ada,” kata Krahnen, yang juga profesor keuangan dari Universitas Frankfurt.

Di Brussels, Belgia, Rabu, PM Inggris Gordon Brown juga menegaskan agar Dana Moneter Internasional (IMF) ditata ulang. Ini penting agar IMF makin berperan kuat dalam penataan sektor keuangan global. ”Ini penting agar ke depan krisis serupa tidak lagi terulang. IMF harus diubah sehingga keberadaannya pas dengan kondisi terkini dunia modern,” kata Brown setelah bertemu dengan Presiden Uni Eropa Jose Manuel Barroso.

Brown mengatakan, posisi dan keberadaan IMF tak lagi memadai dengan persoalan sekarang. Ia juga menyerukan pentingnya penyusunan sebuah sistem, yang bisa memberikan sinyal akan munculnya bahaya dalam perekonomian global. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Perilaku Eksekutif Korporasi Dicecar

2008-10-18T22:22:00.000+07:00

Sistem Bonus Picu
Kebangkrutan dan Krisis Global

Kamis, 16 Oktober 2008 | 00:20 WIB

Washington, Rabu - Para eksekutif korporasi keuangan global kini menjadi sasaran kritik. Ke depan, sejumlah negara mencanangkan pembenahan gaji, bonus, bahkan perilaku para eksekutif.

Kapitalisme ekstrem

Rudd menuding sistem kapitalisme ekstrem di balik krisis keuangan global, yang menggoyang dunia dan melahirkan kepanikan luar biasa pasar uang.

Kini, muncul fenomena di mana para investor tidak percaya lagi kepada penasihat investasi mereka. Juga terjadi sikap saling tidak percaya di antara sesama eksekutif perusahaan.

Sistem bonus dan malus

CFS didukung 120 lembaga global, seperti bank, perusahaan asuransi, sektor industri, dan lembaga pemerintahan. Presiden CFS Otmar Issing adalah mantan ekonom senior di Bank Sentral Eropa.

Reformasi IMF

Perbankan

2008-10-18T22:01:00.000+07:00

Momentum Berpaling Kembali ke UMKM

Jumat, 17 Oktober 2008 | 01:36 WIB

M Fajar Marta

Gejolak pasar keuangan yang terjadi saat ini sudah pasti akan mengingatkan benak semua pihak pada krisis ekonomi tahun 1997-1998. Kendati kecil kemungkinannya berulang, gejolak saat ini tetap harus diwaspadai dan dijadikan momentum untuk mengoreksi kesalahan yang ada dengan becermin pada krisis 1997.

Salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari krisis 1997 ialah ketidakpedulian sektor perbankan pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produktif.

Sebelum krisis 1997, kredit perbankan amat terkonsentrasi pada kredit korporasi dan juga konsumsi. Hanya segelintir kredit yang disalurkan bank ke sektor UMKM. Bank cenderung menganggap remeh sektor ini.

Maklum, sebagian besar bank saat itu dimiliki konglomerasi bisnis. Bank dimanfaatkan untuk menghimpun dana masyarakat lalu sebagian besar dananya disalurkan ke proyek-proyek milik perusahaan afiliasi di berbagai bidang seperti properti, infrastruktur, dan manufaktur.

Risiko semakin rawan karena korporasi afiliasi juga gemar meminjam utang valuta asing (valas) dari perbankan luar dan dalam negeri. Ketika akhirnya nilai tukar rupiah terdepresiasi amat dalam, bencana dahsyat datang.

Utang valas kepada perbankan domestik menjadi bermasalah sehingga bank terbebani kredit macet yang amat besar dan mengalami kelangkaan likuiditas. Nasabah pun kehilangan kepercayaan kepada bank dan mulai melakukan penarikan dana besar-besaran (rush).

Bank akhirnya kolaps dan berujung pada munculnya skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan rekapitalisasi yang dampaknya masih menyengsarakan hingga kini.

Setelah direkap sehingga permodalan kembali memadai, bank dituntut untuk kembali melakukan fungsi intermediasinya guna membangkitkan kembali perekonomian. Bank pun kebingungan mengingat sebagian besar nasabah korporasi masih sakit akibat krisis. Di saat inilah datang dewa penolong, yakni sektor UMKM.

UMKM nan lentur

Dampak krisis terhadap sektor UMKM relatif minim karena geraknya yang lentur dan keterkaitannya yang rendah dengan pasar keuangan. Sektor UMKM akhirnya mengisi peluang-peluang usaha yang ditinggalkan korporasi. Sektor ini menjadi lahan baru perbankan.

Setelah sempat menikmati masa bulan madu hingga 2006, perbankan nasional, yang sebagian besar sudah dijual ke asing, mulai kehilangan memori dan traumatis krisis 1997. Korporasi dan konglomerasi yang mulai bangkit telah memalingkan wajah perbankan dari mitra sejatinya, yakni sektor UMKM. Bank lalu mengendurkan ekspansinya ke sektor tersebut.

Porsi kredit UMKM pun terus menyusut dari 26,3 persen pada tahun 2006 menjadi 24,3 persen dari total kredit yang mencapai Rp 1.167 triliun. Sebaliknya, kredit korporasi dan kredit konsumsi terus menggelembung.

Kredit korporasi digolongkan sebagai kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, sedangkan kredit UMKM memiliki plafon sampai dengan Rp 5 miliar. Kredit korporasi dan UMKM merupakan kredit produktif untuk modal kerja dan investasi. Adapun kredit konsumsi merupakan kredit untuk kegiatan konsumtif seperti beli rumah atau mobil.

Butuh pengorbanan

Penyaluran kredit UMKM memang butuh pengorbanan, waktu, serta usaha yang relatif lebih keras dan sulit. Bayangkan, seorang pegawai bank yang berdasi harus mendatangi para nelayan di pesisir pantai. Pegawai bank lalu menjelaskan pentingnya kredit kepada para nelayan sebagai upaya memperbesar modal usaha. Lalu sang nelayan setuju meminjam Rp 1 juta untuk menambah persediaan bahan bakar atau memperbaiki kapal.

”Penderitaan” bankir tak berhenti sampai di sini. Selanjutnya ia masih harus bolak-balik untuk menagih cicilan utang, mengajarkan cara mengatur keuangan kepada sang nelayan, dan bahkan ikut memasarkan ikan-ikan yang tidak laku.

Bayangkan pula, bankir sedang duduk-duduk di kantor lalu datang direktur korporasi yang memiliki reputasi bagus mengajukan kredit Rp 100 miliar untuk membangun pabrik otomotif. Kredit pun disetujui dengan bunga 12 persen/tahun.

Dengan membandingkan dua ilustrasi di atas, bisa ditebak, kondisi mana yang lebih dipilih bankir. Namun, di sinilah justru tantangan perbankan. Jika berhasil mengubah paradigma dan sukses menyalurkan kredit ke sektor UMKM, bank akan menuai banyak manfaat di kemudian hari. Selain keuntungan yang berlipat, bank akan mendapat manfaat utama, yakni kokohnya fundamental bank mengingat kredit UMKM tahan berbagai gejolak perekonomian sehingga tidak mudah macet.

Paradigma

Maka, untuk kemaslahatan bersama, perbankan nasional seharusnya kembali mengutamakan kredit UMKM. Perbankan harus menjadikan sektor ini sebagai pilar terpenting perekonomian negeri. Bank diharapkan tidak lagi hanya memburu perusahaan-perusahaan yang telah jadi, tetapi juga menjadi pelopor mengembangkan potensi perekonomian dengan menumbuhkan wirausahawan.

Perbankan harus meningkatkan kompetensinya dalam memberdayakan UMKM dengan memberikan solusi total, mulai dari menjaring wirausahawan baru potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian kredit hanyalah satu mata rantai dalam pengembangan UMKM secara utuh.

Faktor pembinaan sebenarnya jauh lebih menentukan gagal suksesnya wirausahawan ketimbang faktor pembiayaan. Terbukti selama puluhan tahun sudah banyak diciptakan kredit program atau subsidi, tetapi pengembangan UMKM Indonesia tetap kurang berhasil dibandingkan dengan negara lain.

Terkait pembinaan wirausahawan, Bank Mandiri, misalnya, menggulirkan program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) yang bertujuan memfasilitasi dan memotivasi generasi muda dalam kewirausahaannya.

Terkait pembinaan ini, bank- bank sebaiknya memiliki pusat pelatihan wirausaha. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), misalnya, berencana menyediakan ruang pelatihan di setiap kantor cabangnya.

Strategi lain yang menentukan keberhasilan pengembangan UMKM ialah menciptakan model pembiayaan yang kreatif untuk sektor mikro dan kecil.

Bank Negara Indonesia (BNI), misalnya, banyak menciptakan model cluster atau kelompok untuk menjangkau pengusaha mikro. Sebagai contoh, di kawasan Jawa Barat, banyak pedagang kelontong keliling yang menjual barangnya secara kredit. Karena modal cekak, barang yang dijual pun tak bisa banyak.

Lalu BNI mengumpulkan para pedagang yang beroperasi dalam satu area dan dibentuklah kelompok. Dari kelompok tersebut dipilih seorang bapak angkat yang tentu saja memiliki usaha paling besar. Selanjutnya bank menyalurkan kredit kepada bapak angkat yang lalu mendistribusikan kepada para anggotanya. Bapak angkat pun menjadi penjamin kredit.

Pola ini dapat diperluas untuk koperasi usaha, koperasi simpan pinjam, dan usaha inti plasma.

Model bisnis pembinaan dan pembiayaan yang diciptakan peraih Nobel Muhammad Yunus dari Grameen Bank di Banglades patut dicontoh. Grameen membina pelaku usaha mikro dan memberikan kredit tanpa agunan tambahan. Dengan skim ini, mereka dapat menjangkau banyak pelaku usaha mikro.

Untuk model bisnis yang lebih modern, bank dapat melakukan program penerusan (linkage program) dengan lembaga keuangan mikro, seperti bank kredit desa.

Kredit program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebenarnya merupakan langkah terobosan brilian untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit mikro. Sayangnya, banyak bank tidak memanfaatkannya.

KUR merupakan kredit tanpa agunan tambahan dengan menggunakan skema penjaminan. Dengan skim penjaminan, KUR sangat bermanfaat bagi bank dalam memperluas basis nasabah. Selanjutnya, dengan program pembinaan, pengusaha mikro baru yang direkrut melalui program KUR diharapkan terus tumbuh dan menjadi nasabah loyal sampai usahanya besar.

Mengantisipasi pertumbuhan usaha nasabah dan kebutuhan kredit yang makin besar, bank perlu membuat kelas-kelas produk kredit. Untuk kredit mikro, bank bisa menggunakan skema KUR. Ketika usaha nasabah tumbuh, ia pun naik kelas menjadi nasabah kecil dengan plafon kredit lebih besar. Jika terus berkembang, maka akan menjadi nasabah menengah hingga akhirnya nasabah korporasi.

Lengkap, Aturan Hadapi Krisis

2008-10-18T21:57:00.000+07:00

Program Bantuan Likuiditas Rawan Penyelewengan

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA / Kompas Images
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati (kanan) berdialog dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono seusai menyampaikan kebijakan pemerintah mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (16/10).

Jumat, 17 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Indonesia kini memiliki aturan lengkap untuk menghadapi krisis keuangan yang bersifat sistemik menyusul diterbitkannya Perpu Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Melalui aturan ini, Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan (Depkeu) bisa mengambil alih rapat umum pemegang saham bank atau lembaga keuangan nasional yang mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Oktober 2008 dan dinyatakan berlaku mulai 16 Oktober 2008.

Penerbitan perpu tersebut disampaikan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/10). Hadir dalam paparan perpu ini Gubernur BI Boediono, Menneg BUMN Sofyan A Djalil, Ketua Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) Raden Pardede, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) Ahmad Fuad Rahmany, dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani.

Beberapa pokok aturan yang mengemuka dalam perpu tersebut adalah adanya kemungkinan bagi pemerintah menerbitkan instrumen pembiayaan yang khusus untuk BI. Lalu, dananya disuntikkan kepada lembaga keuangan yang mengalami krisis sistemik. Namun, jika krisis yang terjadi pada lembaga keuangan belum terlalu parah, pemerintah bisa menalangi dengan dana tunai dari APBN.

Menurut Sri Mulyani, perpu ini mengatur tindakan pencegahan dan penanganan krisis, yang meliputi penanganan kesulitan likuiditas atau masalah solvabilitas perbankan atau lembaga keuangan lain. Instrumen yang bisa digunakan adalah pemberian fasilitas pembiayaan darurat (FPD) dan penambahan modal melalui penyertaan modal sementara.

Jika ada bank yang mendapatkan FPD, BI berwenang mengganti pengurus dan menempatkan suatu bank dalam status pengawasan khusus. Adapun jika bank tersebut mendapatkan modal sementara, bank itu diambil alih LPS atau badan khusus yang dibentuk pemerintah.

”Perpu ini diterbitkan bukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam tekanan krisis. Perpu ini akan melengkapi Indonesia agar memiliki aturan yang lengkap pada saat menghadapi krisis,” ujar Sri Mulyani.

Aturan ini ditetapkan agar masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disalurkan pada tahun 1998 tidak terulang. BLBI kini masih tercatat sebagai beban APBN dalam bentuk surat utang yang tidak diperdagangkan di Depkeu sejumlah Rp 258,8 triliun.

Insentif sektor swasta

Raden Pardede menyebutkan, untuk mengurangi biaya krisis yang akan ditanggung negara, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau fasilitas dalam rangka penyelesaian kesulitan likuiditas atau solvabilitas kepada sektor privat. Insentif dan fasilitas dimaksud, antara lain, dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan relaksasi peraturan perundangan.

”Misalkan, ada bank sakit, lalu kami meminta bank yang sehat mengambil alih. Agar pengambilalihan itu tidak menimbulkan biaya, bisa saja kami membebaskan pajak mergernya. Itu jauh lebih murah ketimbang pemerintah harus mengambil alih bank yang sakit itu,” ujar Raden.

Pemerintah membagi tiga kondisi dalam sistem keuangan, yakni kondisi normal, kondisi transisi menuju krisis, dan kondisi krisis. Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) hanya berlaku saat krisis sudah terjadi.

Salah satu kriteria krisis, antara lain, ditandai adanya bank atau lembaga keuangan yang gagal melakukan fungsinya dan berdampak sistemik. Sistemik bisa saja terjadi saat hanya ada satu bank yang gagal, tetapi nasabahnya banyak atau ada lebih dari satu bank yang gagal.

Penetapan suatu keadaan dikategorikan krisis atau belum diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri atas Menteri Keuangan dan Gubernur BI, serta LPS pada kasus tertentu. Pada saat penanganannya sudah sampai ke KSSK, komite ini harus memutuskan langkah-langkah pemulihan krisis dalam waktu maksimal satu hari.

Diadopsi APBN 2009

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 sudah mengadopsi sebagian dari mekanisme penanganan krisis keuangan yang diatur dalam Perpu JPSK ini. Tahun 2009, DPR memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menerbitkan instrumen pembiayaan kepada BI yang secara tersirat akan sama dengan BLBI bagi perbankan nasional yang tertekan apabila krisis keuangan global memburuk.

”Uangnya sebenarnya berasal dari perbankan sendiri, nanti akan langsung digunakan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Dradjad Wibowo, mengingatkan agar program bantuan likuiditas (bail out) dan pembiayaan darurat dilakukan dengan hati-hati.

Alasannya, di negara seperti Indonesia yang tingkat korupsi politisi dan birokrasinya tinggi, program bantuan likuiditas sangat rawan dikorupsi. Hal itu terbukti pada kasus BLBI saat krisis 1997-1998.

Karena itu, kata Dradjad, kriteria pemberian bantuan likuiditas harus sangat ketat.

”Bank atau perusahaan yang mengalami kesulitan karena kejahatan korporasi atau kegagalan mengimplementasikan tata kelola yang baik tidak boleh diberi bantuan likuiditas,” katanya.

Menurut Dradjad, kalaupun terpaksa harus diberi bantuan likuiditas karena risiko sistemiknya tinggi, pemilik dan pimpinan bank atau perusahaan bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban.

”Mereka bisa dipenjara kalau ada unsur pidananya. Secara perdata, hartanya bisa disita jika ternyata perusahaan tersebut bangkrut karena tidak mengimplementasikan tata kelola yang baik,” kata Dradjad. (OIN/FAJ)

Mengamankan Sektor Riil

2008-10-16T20:35:00.000+07:00

Kamis, 16 Oktober 2008 | 00:28 WIB

Paceklik ekonomi yang dicemaskan itu sesungguhnya sudah mulai merasuki Amerika Serikat. Dua hari lalu Presiden San Francisco Federal Reserve Bank Janet L. Yellen memastikannya. Berpidato di forum Financial Executive International di Palo Alto, California, dia mengatakan selama triwulan ketiga yang baru lewat boleh dibilang tak ada pertumbuhan sama sekali, dan keadaan yang lebih buruk akan terjadi. Resesi sudah di depan mata.

Resesi berarti ekonomi menciut--kegiatan produksi dan konsumsi menurun signifikan. Kecemasan inilah yang menimbulkan sentimen negatif di Wall Street, sekalipun pemerintah telah berinisiatif menggelontorkan US$ 250 miliar buat menyelamatkan bank-bank. Salah satu gejala resesi adalah terus bertambahnya warga Amerika yang hidup dengan tunjangan kupon makan: lebih dari 29 juta orang sepanjang dua triwulan yang lalu, dan diperkirakan angkanya terus membengkak.

Indonesia sudah pasti terpapar pada efek langsung maupun reperkusi dari perekonomian Amerika, juga dunia, yang memburuk. Permintaan produk ekspor utama kita sudah bergerak turun. Tekstil dan produk tekstil, misalnya, yang dari Jawa Tengah saja sejauh ini sudah turun 40 persen. Banyak perusahaan di berbagai bidang kini juga mulai merevisi target penjualan dan labanya.

Pemerintah memang telah menjalankan langkah-langkah untuk menangkal dampak mengerutnya ekonomi Amerika. Tapi semua itu lebih berguna untuk mengamankan sektor finansial, menjamin likuiditas perbankan, dan menyelamatkan bursa saham. Yang belum terlihat adalah tindakan untuk mencegah hantaman gelombang kelesuan di sektor riil--kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di luar sektor finansial.

Langkah itu, dalam jangka pendek, tak terelakkan demi membuka ruang bagi tumbuhnya konsumsi di dalam negeri. Ruang yang lebih lega minimal bisa mengkompensasi penyusutan volume ekspor.

Masalahnya, pertumbuhan konsumsi menuntut daya beli yang cukup. Dengan laju inflasi yang relatif tinggi, syarat ini sulit dipenuhi. Mengingat sebagian penyebab inflasi berkaitan dengan hambatan struktural dan kemampuan manajemen pemerintah, yang mengganggu pasokan komoditas yang tergolong dalam biaya hidup, tak bisa tidak pemerintah mesti mengerahkan segala dayanya untuk membenahi hambatan itu. Tanpa hal ini, kebijakan suku bunga tinggi yang dijalankan oleh Bank Indonesia akan sia-sia. Dan dalam situasi sekarang ini pun sebenarnya lebih dibutuhkan kebijakan moneter yang longgar.

Untuk keperluan jangka panjang, pekerjaan pemerintah jauh lebih pelik karena semuanya bersifat struktural, dan sama sekali tak bisa hanya berhenti di pernyataan “meminimalkan korupsi dan mengefisienkan birokrasi”. Tapi tak satu pun yang bisa dikecualikan demi iklim usaha yang lebih kompetitif. Diversifikasi tujuan ekspor juga merupakan keniscayaan. Semua itu seperti meletakkan fondasi untuk mendirikan bangunan yang kukuh, yang bisa mengelakkan kita dari kecemasan setiap kali ada terpaan badai dari luar.

Resesi Sudah Membelit Amerika

2008-10-16T20:17:00.000+07:00

Peraih Nobel Perdamaian memperkirakan resesi bakal berlangsung lama.

NEW YORK -- Sejumlah pengamat dan pejabat keuangan kemarin menilai saat ini Amerika Serikat sudah mengalami resesi. Kondisi ini merupakan kelanjutan dari krisis keuangan global yang dipicu oleh kredit macet perumahan di negara pusat gerakan bisnis dunia itu.

Menurut Gubernur Sentral San Francisco Jant Yellen, kondisi ini lantaran ekonomi melemah, bahkan cenderung tidak bergerak sama sekali, di kuartal ketiga tahun ini. "Pertumbuhan di kuartal keempat kian melemah. Ekonomi Amerika bakal mengalami resesi," katanya.

Pernyataan Yellen tersebut menanggapi defisit anggaran tahun lalu yang meningkat tiga kali lipat menjadi US$ 455 miliar. Amerika bahkan mengikuti langkah Inggris dengan menggunakan US$ 250 miliar dari US$ 700 miliar dana talangan untuk membeli saham-saham perbankan yang akan bangkrut. Negara adidaya ini pernah mengalami resesi pada era 1930-an.

Ia menyebutkan bisnis terus merugi lantaran perusahaan menghadapi kemerosotan permintaan, tingginya biaya produksi, dan permintaan kredit yang makin dipersulit. Kelesuan bisnis juga melanda sektor teknologi dan informasi.

Meski begitu, ia masih ragu Amerika akan menghadapi kesengsaraan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. "Ekonomi Amerika lebih ulet saat ini ketimbang nanti," katanya.

Sedangkan mantan Gubernur Bank Pusat Amerika Paul Volcker menegaskan negaranya tidak akan terhindar dari kerusakan terhadap ekonomi riil. "Saya yakin kita sudah mengalami resesi. Saya sudah banyak melihat krisis tapi tidak pernah yang seperti ini," ujarnya dalam sebuah seminar di Singapura.

Tapi ia memperkirakan dana talangan yang telah ditandatangani Presiden Amerika George Walker Bush akan cukup membantu. "Membuat resesi ini lebih mudah dikendalikan dan tidak akan berlangsung terlalu lama," katanya.

Bush telah berkomitmen mengucurkan US$ 125 miliar untuk membeli saham sembilan bank terbesar di negaranya. Langkah ini diikuti Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, dan Austria dengan 1,3 triliun euro untuk menjamin pinjaman dan membeli saham-saham bank mereka.

Penilaian peraih Nobel Ekonomi tahun ini, Paul Krugman, bahkan lebih seram: dunia akan mengalami resesi berat yang berkepanjangan, meski negara-negara maju menggelontorkan dana tidak terbatas untuk mengatasi krisis. "Kita akan menghadapi resesi yang panjang, meski tidak akan membuat bangkrut," kata profesor ekonomi dari Universitas Princeton, Amerika, ini.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan 0,5 persen. Ini adalah angka terendah sejak 1982. Angka ini turun dari pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini, yang 1,5 persen. AFP | BLOOMBERG | INDIA INFOLINE.COM | FAISAL ASSEGAF

Badai Mulai Berlalu

2008-10-15T19:26:00.000+07:00

Selasa, 14 Oktober 2008 | 23:56 WIB

Pemerintah pantas memanen pujian. Tsunami krisis keuangan dari Amerika Serikat, yang melanda ke mana-mana, dampaknya bisa diminimalkan di Indonesia. Meski begitu, pemerintah harus segera mendongkrak pertumbuhan sektor riil agar negeri ini semakin kebal terhadap pengaruh gonjang-ganjing ekonomi dunia.

Krisis keuangan di Amerika sempat membuat nilai saham di berbagai bursa dunia anjlok. Badai ini dipicu oleh memburuknya kondisi perusahaan-perusahaan keuangan. Sampai-sampai Presiden George W. Bush harus meneken dana talangan sebesar US$ 700 miliar (sekitar Rp 6.806 triliun). Krisis ini cepat menjalar. Industri keuangan di Eropa terseret longsor. Jepang dan Singapura juga mulai terpuruk. Indonesia pun terkena getahnya. Indeks bursa saham sempat anjlok 10,38 persen pada 8 Oktober lalu.

Untunglah pemerintah Amerika, juga negara-negara Eropa, cepat tanggap. Mereka ramai-ramai mengeluarkan dana talangan demi menyelamatkan industri keuangan. Langkah penyelamatan juga dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan timnya di kabinet.

Pemerintah telah mengeluarkan tiga peraturan baru pencegah krisis. Salah satunya berisi kenaikan nilai penjaminan simpanan dari Rp 100 juta per nasabah menjadi Rp 2 miliar. Buat mengamankan pasar modal, perusahaan negara diminta membeli kembali saham-sahamnya. Bank sentral juga diminta selalu menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar tak tembus ke angka Rp 10.000.

Hasilnya? Nilai rupiah cuma turun sekitar 5 persen. Bandingkan dengan won Korea Selatan, yang tiap hari turun 3 persen; atau dolar Australia, yang sudah turun 30 persen. Seiring dengan membaiknya saham di berbagai bursa dunia, pasar saham di negeri ini pun mulai pulih. Kemarin indeks bursa saham di Jakarta kembali menguat, 6,44 persen.

Kini, yang terpenting adalah menjaga agar berbagai kebijakan baru itu konsisten diterapkan sampai badai ekonomi benar-benar berlalu. Harus diingat, ekonomi sekarang belum benar-benar aman. Karena itu, Presiden harus lebih bekerja keras menggerakkan ekonomi sektor riil. Tumbuhnya ekonomi sektor riil akan membuat negeri ini lebih imun terhadap guncangan krisis.

Pemerintah bisa memulainya dengan mempercepat pengeluaran belanja modal. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, irigasi, misalnya, akan membuat roda ekonomi Indonesia berputar lebih kencang. Tahun ini belanja kementerian dan belanja modal lumayan besar, yakni Rp 370 triliun. Itu angka yang cukup untuk membuat ekonomi sektor riil berdenyut lebih cepat.

Jangan lupa pula segera menetapkan sektor-sektor andalan apa yang akan dijadikan lokomotif ekonomi Indonesia. Tanpa adanya sektor andalan, negeri ini akan selalu ketinggalan. Paul Krugman, profesor Universitas Princeton yang mendapat Hadiah Nobel di bidang ekonomi, pun mengakui bahwa perdagangan dunia dikuasai oleh negara-negara yang melakukan produksi skala besar dan spesialisasi. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa menetapkan harga lebih rendah.

Seandainya pemerintah memperhatikan strategi itu, tentu saja tak akan membiarkan industri tekstil kita hancur, kalah bersaing dengan produk impor dari Cina.

Belajar dari Krisis Keuangan Saat Ini

2008-10-15T19:22:00.001+07:00

Eswar Prasad

Guru Besar Ekonomi pada Cornell University dan Senior Fellow pada Brookings Institution; mantan Kepala Financial Studies Division IMF.

Sistem keuangan AS sedang oleng ke tepi meltdown. Apa yang menahan tiang kapitalisme global yang diagung-agungkan itu dari keruntuhan adalah pemerintah AS yang sekarang secara efektif sudah menjadi guarantor dan lender of the last resort.

Bagaimana semua ini bisa terjadi dalam suatu sistem keuangan yang pernah dipuji sebagai sistem keuangan paling matang dan paling canggih di dunia? Ke mana sistem ini bakal berakhir? Apa dampaknya terhadap sistem keuangan global? Sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan pasti, sementara kita masih berada di tengah-tengah krisis. Sebenarnya, sekarang ini setiap hari ada saja berita mengenai semakin memburuknya keadaan, bahkan akhir pekan pun tidak lagi memberi kesempatan beristirahatnya arus berita suram ini!

Apa pun hasil akhirnya, satu hal sudah pasti, negara-negara lainnya di dunia tidak bakal lagi antusias mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas yang memandu pembangunan sektor keuangan di Amerika Serikat. Adapun keadaan darurat memerlukan langkah darurat pula, bantuan yang masif oleh pemerintah Amerika juga akan menyulitkan upaya mempertahankan penolakan campur tangan luar dalam sistem keuangan yang ada.

Jelas emosi schadenfraude--senang melihat penderitaan orang lain--sedang mengalir di dalam benak para petinggi bank sentral dan pembuat kebijakan di negara-negara yang pasarnya baru berkembang, yang selama ini menanggung beban intimidasi Amerika mengenai keunggulan prinsip-prinsip pasar bebas. Mereka juga mungkin sedang mengucapkan hosanna, rasa syukur kepada Tuhan, karena telah menolak melakukan inovasi finansial, bersyukur bahwa ekonomi negerinya tidak atau belum mengalami krisis keuangan separah yang dialami ekonomi Amerika.

Sayangnya, pelajaran-pelajaran ini--bila dipetik secara harfiah--mungkin menjadi pelajaran yang salah bagi negara-negara yang sedang berkembang ekonominya. Disayangkan, karena pelajaran sebenarnya yang dapat dipetik dari krisis ini adalah bahwa penolakan prinsip-prinsip tertentu pasar bebas mungkin sebenarnya telah menyebabkan kemelut yang kini dihadapi Amerika. Lagi pula pembangunan di sektor keuangan pada akhirnya penting bagi ekonomi suatu negara untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi serta membuka jalan lebih luas bagi rakyatnya untuk ikut bahkan memperoleh manfaat dari proses pembangunan.

Apa yang salah di Amerika? Persoalan utama yang terjadi dengan Fannie Mae and Freddie Mac, misalnya, adalah badan-badan regulator yang mengawasi mereka gagal dalam tugas membongkar penyelewengan dalam pembukuan kedua lembaga keuangan itu. Penyelewengan dan jaminan implisit backing pemerintah (yang akhirnya terbukti eksplisit) menyebabkan kedua lembaga tersebut bisa berekspansi dengan leluasa, termasuk melakukan transaksi finansial yang tidak lazim yang tidak sepatutnya dilakukan.

Akar krisis yang kini melanda Amerika, sudah tentu, dapat ditelusuri kembali ke tahun-tahun ketika Alan Greenspan menjabat Ketua US Federal Reserve. Pada waktu itu, uang mudah diperoleh dan regulasi tidak ketat. Kredit perumahan yang terkenal dengan nama "ninja" alias no income, no job dan no assets merupakan bukti jelas dari kelalaian badan regulator bersangkutan. Tapi tanda-tanda penyelewengan itu tidak dihiraukan sama sekali ketika semuanya tampak baik serta dihadapkan pada sikap bermusuhan yang ditunjukkan pemerintah pada waktu itu terhadap regulasi.

Jelas, inovasi keuangan tanpa regulasi yang efektif tidak akan berhasil. Dalam dunia baru pasar keuangan yang lebih canggih, bahaya mengintai dari tempat-tempat tersembunyi.

Krisis yang terjadi saat ini membuktikan bahwa seperangkat peraturan yang kaku memungkinkan lembaga-lembaga keuangan menutupi risiko yang terdapat dalam portofolionya dan membuat metrik risiko yang baku tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Memang tidak praktis merancang kerangka regulasi untuk setiap instrumen keuangan dan setiap lembaga keuangan tertentu. Lebih masuk akal mengembangkan kerangka "berbasis prinsip" yang dapat beradaptasi dengan evolusi pasar keuangan dan mengadopsi pendekatan manajemen risiko sistemik yang lebih luas. Jelas, semua itu tidak terdapat dalam hal ini.

Krisis yang terjadi sekarang juga menegaskan kenyataan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pasar keuangan--terutama melalui backing yang implisit pada apa yang disebutnya lembaga-lembaga "swasta"--menghasilkan outcome yang buruk, yang berujung pada ditanggungnya semua ongkos oleh pembayar pajak. Pelajaran nyata yang dapat dipetik dari ambruknya Fannie and Freddie adalah bahaya dari jaminan implisit pemerintah, termasuk moral hazard dan regulasi yang lemah, serta risiko yang mengintai bahkan dalam sistem keuangan yang sangat maju. Risiko ini lebih besar pada sistem keuangan yang belum berkembang, sedangkan ongkos mengatasi kemelut ini bisa juga secara proporsional lebih besar bagi ekonomi yang miskin.

Satu hal yang ditunjukkan krisis saat ini, bahwa penyelewengan, korupsi, dan campur tangan pemerintah bisa menggerogoti fondasi sistem keuangan yang paling matang sekalipun, terutama bila persoalannya diperparah oleh sistem regulasi yang terlalu sempit dan terikat oleh peraturan dalam pendekatannya, yang kadang-kadang menutup mata terhadap kebobrokan dalam sistem tersebut. Sekarang, setidak-tidaknya, itulah pelajaran yang harus dipetik oleh negara-negara yang pasarnya baru berkembang dari krisis keuangan yang terjadi saat ini.

Hak cipta: Project Syndicate, 2008.

Anatomi Sebuah Krisis

2008-10-15T19:20:00.000+07:00

Barry Eichengreen

Guru Besar Ekonomi pada University of California, Berkeley.

Untuk keluar dari kemelut keuangan yang terjadi saat ini, dibutuhkan pemahaman bagaimana kita sampai bisa terjerumus ke dalam kemelut itu. Penyebab dasarnya, menurut orang-orang seperti John McCain, adalah ketamakan dan korupsi di Wall Street. Walaupun tidak seorang pun membantah adanya motif-motif rendah seperti itu, menurut saya, akar krisis itu terletak pada keputusan-keputusan kebijakan yang merentang jauh ke belakang puluhan tahun lalu.

Di Amerika Serikat, ada dua keputusan utama. Pertama, pada 1970-an, deregulasi komisi yang diberikan kepada pialang saham. Kedua, pada 1990-an, dicabutnya restriksi Glass-Steagall Act mengenai dicampurkannya perbankan umum dan perbankan investasi. Pada masa berlakunya fixed commission, bank investasi bisa hidup nyaman dari booking perdagangan saham. Deregulasi berarti persaingan dan margin yang semakin tipis. Dicabutnya restriksi-restriksi Glass-Steagall Act kemudian memungkinkan bank umum merambah ke wilayah tradisional bank investasi.

Bank investasi merespons perambahan itu dengan diversifikasi ke bisnis-bisnis baru, seperti menciptakan dan mendistribusikan (create and distribute) sekuritas derivatif yang kompleks. Mereka meminjam uang dan mengolahnya untuk mempertahankan tingkat laba. Langkah ini menimbulkan penyebab pertama terjadinya krisis: model sekuritas originate and distribute serta pemanfaatan leverage yang ekstensif.

Penting dicatat bahwa semua ini merupakan konsekuensi dari keputusan kebijakan yang pada dasarnya sehat. Sementara itu, deregulasi memungkinkan investor kecil memperdagangkan saham dengan lebih murah, yang membuat mereka bisa berkembang. Namun, masuknya bank investasi dalam kegiatan yang lebih berisiko akibat perubahan kebijakan ini, berada sepenuhnya di luar jaring regulasi, merupakan bencana.

Begitu pula dengan dicabutnya restriksi-restriksi Glass-Steagall Act merupakan langkah yang sehat. Perusahaan-perusahaan konglomerat membiarkan lembaga-lembaga keuangan melakukan diversifikasi usaha. Dan, dengan bercampur mereka dengan bank umum, bank investasi dapat mendanai operasinya dengan menggunakan deposito yang relatif stabil, bukan dari pasar uang yang sering berubah. Model semacam ini terbukti berjalan baik di Eropa selama berabad-abad lamanya dan manfaatnya tampak di Amerika, bahkan saat ini dengan dibelinya Merrill Lynch oleh Bank of America.

Namun, terbentuknya konglomerasi itu memakan waktu. Dalam jangka pendek, Merrill, seperti bank-bank investasi lainnya, diizinkan menduakalilipatkan taruhannya. Ia tetap berada sepenuhnya di luar pengawasan badan regulator.

Sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, ia rentan terhadap fluktuasi pasar. Dibutuhkan suatu krisis yang mengancam keseluruhan sistem keuangan untuk memicu terbentuknya konglomerasi yang tak terhindarkan itu.

Suatu unsur lainnya dalam krisis yang terjadi saat ini adalah kebijakan yang menyebabkan ketidakseimbangan global. Pemerintahan Bush memangkas suku bunga setelah terjadinya resesi pada 2001. Sementara itu, inovasi keuangan menyebabkan kredit semakin murah dan mudah diperoleh. Ini sudah tentu tidak lain adalah cerita mengenai kredit perumahan dalam bentuk samaran. Akibatnya adalah meningkatnya belanja dan merosotnya tabungan rumah tangga di Amerika.

Sama pentingnya adalah kebangkitan Cina dan turunnya investasi di Asia setelah terjadinya krisis keuangan pada 1997-1998. Dengan meningkatnya tabungan Cina, hampir 50 persen dari PDB-nya, semua uang itu harus disalurkan ke mana saja. Sebagian dibelikan obligasi pemerintah Amerika dan obligasi yang dikeluarkan Fannie Mae and Freddie Mac. Aliran dana ini menopang dolar dan mengurangi ongkos pinjaman bagi rumah tangga di Amerika, mendorongnya hidup di luar kemampuannya. Ia juga menciptakan pasar yang lebih bergairah untuk sekuritas yang dikeluarkan Freddie and Fannie, yang menggerakkan mesin originate and distribute.

Sekali lagi, semua ini bukan semata kesalahan kebijakan. Mengangkat satu miliar rakyat Cina dari kemiskinan jelas merupakan peristiwa penting pada zaman kita saat ini. Respons yang cepat oleh Federal Reserve telah mencegah memburuknya resesi pada 2001. Tapi ada akibat yang tidak diperkirakan lebih dulu. Gagalnya badan regulator memperketat standar modal dan pinjaman di saat melimpahnya capital inflow beserta kebijakan Federal Reserve yang longgar telah mencetuskan booming kredit yang tidak terkendali. Gagalnya Cina bertindak lebih cepat untuk mendorong belanja domestik yang lebih besar serta pendapatan yang kian tinggi telah menambahkan bensin ke dalam api.

Sekarang sektor keuangan yang menggelembung itu dipaksa menahan diri. Beberapa outcome, seperti perkawinan antara Bank of America dan Merrill Lynch, ternyata lebih sukses dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya bangkrutnya Lehman Brothers. Tapi, bagaimanapun juga, bakal terjadi downsizing. Banyak bank sentral asing menderita kerugian akibat investasi yang ceroboh. Sementara itu, mereka menyerap kerugian yang diderita atas obligasi yang mereka beli dari US Treasury dan agen sekuritas, yang membuat arus modal ke Amerika bakal menurun. Defisit neraca pembayaran Amerika dan surplus negara-negara Asia akan mengerut. Di Amerika, rumah tangga harus mulai menabung lagi.

Anehnya, dolar justru menguat pada pekan-pekan terakhir ini. Dengan tidak dipandangnya lagi Amerika sebagai pemasok aset keuangan berkualitas tinggi, maka dolar dijangka akan melemah lagi. Menguatnya dolar mencerminkan reaksi knee-jerk investor yang berbondong-bondong membeli obligasi US Treasury sebagai safe haven. Patut diingat bahwa hal yang sama terjadi pada Agustus 2007, ketika krisis kredit perumahan mulai melanda. Tapi begitu investor sadar akan parahnya krisis keuangan yang dihadapi Amerika, dolar akan kembali turun. Sekarang, sementara investor mengingat kembali masalah keuangan yang dihadapi Amerika, kita akan menyaksikan lagi turunnya dolar.

Dengan menekankan ketamakan dan korupsi sebagai penyebab terjadinya krisis, bisa menimbulkan prognosis yang muram. Kita tidak bisa mengubah sifat alami manusia. Kita tidak bisa meminta investor mengurangi ketamakan mereka. Tapi penekanan persoalan pada keputusan kebijakan memberikan outlook yang lebih optimistis. Kita tidak selalu bisa mencegah konsekuensi yang tidak kita maksudkan semula. Kesalahan kebijakan tidak selalu dapat dihindari. Tapi ia setidak-tidaknya bisa dikoreksi. Namun, semua ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam akan akar terjadinya krisis keuangan yang terjadi saat ini.

Hak cipta: Project Syndicate, 2008.

Upaya Menghalangi Keruntuhan Ekonomi Global

2008-10-15T19:08:00.001+07:00

Dono Widiatmoko
Senior Lecturer di University of Salford, Inggris, dan Sekretaris ICMI Inggris

Weapons of Mass Destruction yang banyak didengang-dengungkan oleh Amerika Serikat dan Inggris menjadi kenyataan. Meski demikian, senjata perusak massal tersebut ternyata tidak berasal dari Irak, Afghanistan, Iran, atau Korea Utara seperti yang banyak ditudingkan selama ini. Senjata itu berasal dari Amerika Serikat sendiri.

Senjata yang dimaksud adalah fundamental ekonomi Amerika Serikat yang ternyata membuat runtuhnya benteng keuangan liberal di sebagian besar negara dunia. Dimulai dari banyak macetnya sub-prime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh bertumbangnya banyak institusi finansial di berbagai negara.

Di pertengahan September 2008, Lehman Brothers, sebuah institusi Investment Banking ternama dunia bangkrut dan meninggalkan 26 ribu karyawannya tercerai-berai di seluruh dunia. Masalah yang dipicu di Amerika ini lalu melebar ke mana-mana. Seperti runtuhnya kartu domino, hal itu diikuti dengan kepanikan di banyak bursa keuangan dunia, tidak hanya di Amerika, bahkan di seluruh dunia.

Indeks keuangan Dow Jones di Wall Street, Amerika Serikat, dan FTSE di London terjun bebas. Indeks Nikkei di Tokyo, Micex di Moskow, dan banyak negara lain juga mengalami penurunan yang tajam. Nama-nama besar keuangan dunia, seperti Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, satu demi satu mengumumkan besar kerugiannya. Pendeknya, institusi keuangan raksasa dunia mengalami tekanan luar biasa.

International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksikan bahwa keuangan dunia akan memasuki masa yang sulit. Beberapa negara diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan, bahkan resesi. Amerika Serikat, misalnya, diperkirakan ekonominya hanya akan tumbuh sebesar 0,1 persen tahun depan, Jerman nol persen, Inggris dan Italia akan mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini sebenarnya sudah bisa dirasakan langsung di Inggris dengan turunnya harga rumah sebesar 13 persen dalam setahun terakhir ini, sebuah hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan di Indonesia akan turunnya harga rumah.

Menyadari beratnya risiko yang harus ditanggung jika economic downturn ini terus berlangsung, otoritas pemerintahan dan keuangan di berbagai negara melakukan berbagai upaya untuk minimal mengurangi risiko kejatuhan yang dalam. Pada akhir masa pemerintahannya, George Bush tergopoh-gopoh mengajak dua kandidat calon presiden Amerika berikutnya, Obama dan Mc Cain, untuk menyetujui paket bantuan keuangan untuk menyuntik bank-bank Amerika dengan uang sejumlah 700 miliar dolar AS (Rp 6.661 triliun) atau hampir tujuh kali belanja negara dalam APBN 2008.

Di Inggris, pemerintah Partai Buruh mengeluarkan langkah drastis serupa dengan mengumumkan bahwa Pemerintah Inggris akan menjamin semua uang simpanan masyarakat di institusi Inggris sampai maksimum 50 ribu poundsterling per account. Bahkan, Rabu (8/10) lalu Gordon Brown memaklumkan bahwa Pemerintah Inggris akan menyuntik dana ke institusi perbankan Inggris senilai 500 miliar poundsterling (865 miliar dolar AS atau Rp 8.232 triliun). Sebuah nilai fantastis yang menggambarkan besarnya masalah yang harus dihadapi Pemerintah Inggris.

Bank-bank sentral di berbagai negara berupaya mengatasi kesulitan likuiditas institusi keuangan dengan mengucurkan dananya secara besar-besaran. Ini tentu untuk mengurangi risiko hancurnya ekonomi dunia. Suku bunga diturunkan oleh hampir semua bank sentral di negara besar termasuk Cina dalam rangka menggairahkan ekonomi kembali.Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya langsung mengadakan rapat antisipasi dampak kehancuran ekonomi dunia ini setelah kembali dari libur Idul Fitri. Tampaknya kabinet sudah mulai disiagakan untuk ikut mengatasi imbas yang mungkin terjadi pada masyarakat Indonesia.

Dampak akhir dari turunnya kondisi ekonomi akibat the new weapons of mass destruction ini masih harus kita tunggu. Entah sejauh mana upaya pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia tadi akan bisa mengatasi dampaknya.Di Indonesia dampak bagi rakyat kecil tentunya yang harus mendapat perhatian. Jaminan akan terjangkaunya kebutuhan hidup dasar bagi lebih dari 200 juta rakyat Indonesia tentunya sangat diharapkan oleh semua.

Kutukan Krisis dan Dosa Asal Instrumen Keuangan

2008-10-15T19:06:00.000+07:00

Chaikal Nuryakin
Staf Pengajar FEUI

Baru satu dekade lalu dengan dampak yang masih menjadi isu nasional, semisal BLBI di Indonesia, dunia kembali digoncang gempa ekonomi. Namun, kini dengan episentrum yang berpusat di pusat kapitalisme dunia, Amerika. Krisis ekonomi pada masa modern laksana sakit masuk angin orang Indonesia ketika musim pancaroba, begitu sering bahkan kembali menyerang sebelum bau obat hilang dari punggung. Sejak awal abad 20, sejarah krisis ekonomi dunia (baik krisis mata uang, krisis utang, krisis perbankan, krisis nilai tukar, maupun krisis pasar saham) sudah begitu panjang.

Sebut saja krisis perbankan Argentina tahun 2001, krisis mata uang dan nilai tukar Rusia tahun 1998, krisis nilai tukar Asia 1997-98. Ada krisis pinjaman Amerika 1989-1991, krisis utang Latin Amerika awal 1980-an, krisis nilai tukar Eropa tahun 1992-93, krisis kredit properti Jepang tahun 1980-an, dan depresi besar Amerika 1930-an. Langkah krisis yang berderet-deret itu menyisakan jejak di perekonomian dunia yang jika boleh dibilang semakin dalam, semakin luas, dan semakin sering.

Namun, krisis bagi sebagian ekonom hanyalah bagian dari siklus bisnis, seperti kepercayaan hati mereka pada fenomena El-Nino dan La-Nina pada musim tertentu akibat perbedaan temperatur yang juga tertentu antara perairan-perairan atau samudera-samudera di bumi. Tidak ada yang salah dengan fenomena ini, kedatangan anak kecil hanyalah mekanisme alami bumi untuk menuju keseimbangannya kembali.

Namun sayang, begitu alaminya (jika benar) krisis ekonomi 1997 dan fenomena El-Nino 1994 tetap saja begitu menyakitkan dampaknya, bahkan bagi seseorang di desa terpencil di Jawa Tengah sekalipun. Lebih disayangkan lagi, ternyata menduga dan memprediksi kapan keduanya akan datang adalah sama sulitnya, sama peningnya.

Tapi, bagi sebagian ekonom lain krisis atau depresi tidaklah sealami itu, seperti kepercayaan hati mereka bahwa pasar belum tentu berjalan dengan sempurna. Salah satu bentuk pasar yang tidak sempurna itu, dimana tidak sempurnaannya merupakan bawaan lahir adalah pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan bukti eksistensi kegagalan pasar karena secara alami dalam pasar ini melekat informasi asimetris, yaitu keadaan di mana salah satu pihak yang bertransaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Salah satu jenis pasar keuangan adalah pasar kredit.

Pihak debitur (peminjam) tentu memiliki informasi lebih banyak tentang investasi mereka dibandingkan pihak bank sebagai pemberi kredit. Keadaan ini memunculkan fenomena adverse selection dan moral hazard dalam pasar kredit dan pasar keuangan pada umumnya. Dalam kondisi ini, seperti yang dikatakan Stiglitz, fungsi bank paling utama adalah menentukan siapa di antara para debitur ini yang akan gagal bayar dan dengan pertimbangan itulah bank menentukan akan memberi kredit atau tidak.

Lebih lanjut, salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatasi informasi asimetris ini, sekaligus mengurangi risiko gagal bayar, debitur wajib menyertakan aset sebagai jaminan bagi kredit yang diberikan. Yang kemudian krisis keuangan memberitahu kita bahwa mekanisme ini tidak juga aman seratus persen karena akan selalu ada risiko di mana harga aset yang dijadikan jaminan tersebut menurun drastis nilainya.

Krisis keuangan walaupun dengan banyak faktor penyebab yang saling tumpang tindih dan bersilangan akan selalu berpusat pada informasi asimetris. Pasar keuangan dipenuhi oleh instrumen, baik obligasi maupun saham, yang tidak diketahui secara pasti kualitasnya. Bahkan, harga saham pada kondisi normal pun belum tentu mencerminkan nilai fundamentalnya.

Parahnya, pasar instrumen keuangan ini, seperti yang dianalogikan sebagai pasar mobil bekas oleh George Akerloff dalam Market for Lemons, akan dipenuhi oleh mobil bekas yang berkualitas rendah. Mengapa? Informasi tentang mobil bekas hanya murni dimiliki oleh sang pemilik (penjual), tetapi tidak pembeli.

Dengan demikian, harga mobil bekas di pasar akan mencerminkan rata-rata antara harga mobil bekas berkualitas rendah dan tinggi. Harga rata-rata (keseimbangan) ini tentu saja terlalu rendah bagi mobil bekas yang berkualitas tinggi sehingga pemilik mobil bekas berkualitas tinggi akan enggan untuk melempar mobilnya ke pasar.

Sebaliknya pemilik mobil bekas berkualitas rendah dengan senang hati bertransaksi dalam pasar. Fenomena yang baik akan hilang akibat masuknya yang buruk dalam pasar sudah menjadi hukum yang berusia ratusan tahun, bahkan sebelum penciptaan uang kertas dimulai, yaitu bad money drive out good money.Dengan bawaan lahir seperti itu, di mana pun dan kapan pun pasar keuangan adalah pasar yang paling terintervensi oleh pemerintah. Sayangnya, intervensi pemerintah ini adalah kata yang paling dimusuhi oleh sebagian ekonom lain.

Sayangnya juga pada saat yang tepat kubu Republiklah yang berkuasa di Amerika yang secara mainstream memiliki pendirian antiintervensi ini. Bagi Republik, pemerintah adalah masalah bukan solusi bagi pasar. Oleh sebab itu, ketika tahun 2003 Warren Buffet, investor terpandang Amerika, mengingatkan subprime akan membawa petaka bagi pasar keuangan dan pasar keuangan harus segera diregulasi, George Bush mengacuhkannya.

Demikianlah yang terjadi pada subprime mortgages di Amerika. Jika cerita ini dilebihkan, tentunya banyak sebab-akibat yang akan muncul, seperti dana perang Irak yang membengkak, membesarnya defisit anggaran, meningkatnya tingkat suku bunga The Fed, gagal bayar massal, menurunnya harga rumah (nilai jaminan yang menurun), spekulasi meningkat, ambruknya institusi keuangan, ambruknya pasar saham, hilangnya kepercayaan, dan ambruknya insitusi perbankan.

Begitu semuanya itu, menjadi sebab-akibat yang terus berputar. Berputar dengan putaran yang tidak semakin lemah, tetapi semakin kuat. Lebih dahsyat dari putaran badai tropis yang sudah sangat biasa menjamah Amerika. Akhirnya (meski belum berakhir), si tangan tua Paman Sam dengan paket bail-out 700 miliar dolar AS di kantong, terpaksa harus menyalami dengan erat badai pasar keuangan ini. Krisis keuangan dari skala kecil dapat berlangsung minimal selama dua tahun dan skala yang masif, seperti Great Depression baru berakhir paling tidak 10 tahun. Itu pun menunggu Perang dunia II berkecamuk.

Aneh memang, jika dulu perang menjadi solusi pemulihan ekonomi maka saat ini perang sudah menjadi salah satu tersangka penyebab krisis. Sebelum menyatakan bahwa paket bailout, bahkan mungkin perang, akan menjadi penyelamat krisis ini, pemulihan ekonomi memerlukan kondisi fundamental yang terletak tidak jauh dari pusat badai krisis, yaitu kondisi perumahan yang sedari awal menjadi jaminan bagi mortgages.

Seperti yang dikatakan Alan Greenspan (mantan gubernur Federal Reserves AS) bahwa krisis akan berakhir ketika telah terlikuidasinya sebagian besar persediaan perumahan baru dan berhentinya penurunan harga perumahan (di AS). Namun sayangnya, kapan kiranya hal itu terjadi mungkin sama misterinya dengan mendeteksi kapan sang anak kecil kembali pulang?

Ikhtisar:
- Harga saham pada kondisi normal pun belum tentu mencerminkan nilai fundamentalnya.
- Krisis keuangan dari skala kecil berlangsung minimal dua tahun.

Momentum Kebangkitan Jepang?

2008-10-15T18:52:00.001+07:00

EPA/DAI KUROKAWA / Kompas Images
Seorang pejalan kaki melirik ke papan pengumuman yang memperlihatkan pergerakan harga-harga saham di Tokyo, Jepang, Selasa (14/10). Pada hari itu, indeks Nikkei naik 1.171,14 poin atau 14 persen menjadi 9.447,57 poin saat penutupan sesi perdagangan.

Rabu, 15 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Ardhian Novianto

Tahun lalu, semua orang masih berpikir sistem keuangan AS sangat kuat. Sekalipun krisis subprime mortgage sudah menunjukkan tanda-tanda kacau mulai tahun 2005, sejumlah besar bank investasi, seperti Lehman Brothers Morgan Stanley, dan lainnya, tak membayangkan semua itu akan hancur seketika.

Ketika krisis subprime mortgage meledak dan bank-bank besar melaporkan kerugian mencapai 435 miliar dollar AS per 17 Juli 2008, guncangan besar tak terelakkan lagi. Bagai diterjang tsunami, pasar modal dunia luluh lantak. Pemerintah Belanda, Belgia, dan Luksemburg harus turun tangan menolong Fortis NV.

Asia, khususnya Jepang, dalam hal ini hanya terimbas sedikit. ”Mungkin karena Jepang dan juga Asia pada umumnya sudah tahu cara menghadapi situasi ini, dengan pengalaman krisis 1998,” kata Yusuke Kawamura, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Nagasaki, Nagasaki, Jepang. ”Tentu saja bank investasi Jepang menginvestasikan dana di surat berharga berbasis kredit perumahan (subprime mortgage loan) di AS, tetapi jumlahnya relatif kecil,” ujarnya.

Dampak krisis ini, sekarang aset bersih bank investasi Jepang menjadi sangat kuat dan besar. Bank investasi Jepang pun ambil bagian dalam akuisisi bank investasi di AS. Nomura Holdings Inc membeli seluruh operasi Lehman Brothers di Eropa dan Asia dengan total karyawan 5.500 orang, dengan 1.000 orang di antaranya adalah karyawan Lehman Brothers yang ditempatkan di Jepang. Untuk operasi Lehman Brothers di Asia Pasifik saja, Nomura membayar seharga 225 juta dollar AS.

Bank terbesar Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, membeli 20 persen saham Morgan Stanley dengan nilai 8,4 miliar dollar AS.

Siklus 10 tahunan

Jika dirunut ke belakang, ada semacam siklus 10 tahunan dalam sistem keuangan Jepang. Hampir 30 tahun lalu, tepatnya tahun 1979 terbit satu buku laris di Jepang berjudul Japan as Number One: Lessons for America tulisan sosiolog Amerika, Ezra F Vogel. Buku ini intinya mengatakan sistem manajemen AS sudah kuno. Sebaliknya, Jepang dipandang terus maju dengan gaya, teknik, dan trik-trik baru yang mesti dilihat dan diwaspadai AS karena mungkin Jepang akan menjadi yang terbaik.

Lalu, tahun 1988 majalah Fortune mencatat, 8 dari 10 bank terbesar di dunia adalah bank Jepang, antara lain Dai-Ichi Kangyo, Sumitomo, Fuji, Mitsubishi, dan Sanwa.

Kepercayaan diri industri keuangan Jepang semakin membubung. Tahun 1990, menurut catatan BusinessWeek, dari 20 bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, 18 di antaranya adalah bank Jepang.

Mendadak ambruk

Namun, 10 tahun lalu, tiba-tiba kekuatan Jepang ambruk dalam krisis keuangan 1998. Nyaris semua institusi kekuatan Jepang terpuruk. Hasilnya, dari 10 bank dengan kapitalisasi pasar terbesar pada tahun 2000, hanya tersisa satu bank Jepang, yaitu Bank of Tokyo-Mitsubishi yang berada di peringkat ke-8. Dibanding Amerika dan Eropa, kekuatan industri keuangan Jepang tidak terlalu diperhitungkan lagi. Pecahnya gelembung sabun ekonomi (economic bubble) telah mengakibatkan Jepang kehilangan proses selama 10 tahun.

Kondisi ini memaksa industri keuangan Jepang mundur dari wilayah Asia. Misalnya, Daiwa Securities yang sebelumnya punya 10 sampai 25 cabang di berbagai negara Asia, tepat 10 tahun lalu hanya menyisakan satu cabang di Singapura.

Dan, saat ini, 10 tahun setelah krisis 1998, tiba-tiba saja raksa keuangan AS terpuruk dan meminta bantuan Jepang, Eropa, serta China, lawan ideologi AS. ”Jepang sudah kembali,” kata Anglophile Chief Operating Officer Nomura Holdings, Takumi Shibata, dalam wawancara dengan Times akhir bulan lalu.

”Ini semacam keajaiban. Hanya setahun lalu, tiba-tiba sekarang semua berubah. Selama ini seluruh dunia selalu berpikir, sistem manajemen dan keuangan AS adalah yang terbaik dan menjadikannya acuan. Melihat kondisi saat ini, mungkin orang berpandangan bahwa sistem keuangan AS bukan yang terbaik, malah mungkin yang terburuk. Ini satu ironi besar. Mungkin ini saatnya melihat kembali ke Jepang,” kata Kawamura.

Ekonomi yang Tercerabut

2008-10-15T18:42:00.000+07:00

Rabu, 15 Oktober 2008 | 01:13 WIB

B Herry Priyono

Fisika ekonomi sedang berantakan. Keberantakan itu begitu menggigit jantung tata keuangan modern. Maka, pendapat bahwa titik nadir sudah tercapai hingga jalan menuju pemulihan akan segera terjadi lebih berbunyi sebagai hiburan gratis.

Pada titik ini, deretan penjelasan tentang apa yang sedang dan akan terjadi tentu berguna, tetapi juga lebih mirip ramalan dukun yang mengada-ada. Itu tidak hanya berlaku hari ini sebab telah lama kajian ekonomi lebih mirip inflasi ramalan ketimbang analisis. Bahkan, hingga akhir September 2008, di koran ini masih terbaca beberapa pendapat bahwa apa yang terjadi hanya anomali sementara dari sistem keuangan yang sudah berjalan baik. Tentu saja, itu buih verbal.

Meski tidak ingin menambah gelembung, catatan kecil ini juga akan terdengar seperti buih verbal lain. Sebab, menyitir filsuf Hegel, pemikiran ”selalu muncul kelewat terlambat ketika fakta sudah ganas menggigit setelah proses pembentukannya usai”. Memang, ”burung hantu Minerva mulai terbang hanya saat senja telah tiba.” Artinya, kebijaksanaan hanya muncul di akhir hari. Itu pun hanya mungkin bila kita sedikit lebih mendalam bertanya apa yang telah terjadi. Dan apa yang terjadi bukan sekadar urusan teknikalitas keuangan serta ekonomi.

Kekacauan istilah

Setiap mahasiswa baru di fakultas ekonomi belajar asal-usul. ’Ekonomi’ berasal dari kata Yunani oikos dan nomos. Dari situ terbentuk oikonomia (tata kelola rumah tangga) dan oikonomike (seni mengelola rumah tangga). Xenophon (430-354 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) membahas hal itu. Cuma, Aristoteles buru-buru menambahkan perbedaan mendasar antara oikonomia dan chrematistike, seperti ditemukan di bagian awal bukunya, Politikon.

Chrematistike adalah siasat pengejaran harta dan uang demi uang itu sendiri. Meski biasanya muncul dari ekses oikonomia, chrematistike bukan bagian oikonomia, dan tegas dibedakan dari oikonomike. Mereka yang pernah mendengar nama Aristoteles mungkin mengerti, gagasan Aristoteles berdiri di atas prinsip ”apa yang baik adalah pemenuhan tujuan”. Maksudnya, jalan untuk dilalui, pisau untuk mengiris, atau otak untuk berpikir, dan bukan untuk yang lain.

Tentu, pisau bisa dijualbelikan. Namun, jual beli itu hanya disebut baik jika uang hasil penjualan dibelanjakan, misalnya untuk membeli baju. Dan baju hanya baik jika sesuai tujuan, yaitu membungkus tubuh atau berpantas diri. Dalam bahasa Aristoteles, ”Ia yang menjual sepatu untuk mendapatkan uang demi uang ... telah melakukan apa yang bukan tujuan.” Apalagi menjual uang demi uang itu sendiri!

Tidak sulit melihat gagasan itu terlalu asing bagi telinga kita. Dan pokok itu juga diajukan bukan agar kita kembali ke Aristoteles. Namun, segera kelihatan, apa yang dewasa ini disebut ekonomi dan ilmu ekonomi sebenarnya amat jauh dari oikonomia dan oikonomike, tetapi lebih tepat disebut chrematistike. Jika memakai bahasa sekarang, chrematistike adalah jual beli uang demi uang sendiri dalam berbagai bentuknya, persis huru-hara yang telah membawa kita ke malapetaka hari- hari ini. Maka, menyebut jual beli uang sebagai ekonomi—chrematistike sebagai oikonomia—bukan hanya kesesatan mendasar, tetapi juga membentuk dalam diri kita perilaku sesat tentang ekonomi.

Mengapa chrematistike sama sekali bukan oikonomia, dan mengapa yang pertama buruk, sedangkan yang kedua baik? Jawaban Aristoteles panjang dan jauh lebih menawan daripada cara berpikir kita. Semua bermuara pada satu hal: orang-orang yang melakukan chrematistike ”hanya berhasrat untuk hidup, tetapi bukan hidup yang baik”.

Cuma, sejak kapan chrematistike terpeleset menjadi oikonomia? Soal ini membawa kita ke temaram sejarah abad ke-19. Dalam kepekatan kabut masa lalu, jejak pelesetan itu dapat dikenali dalam gagasan filsuf Inggris, John Stuart Mill, yang awalnya hanya ingin membuat ketat obyek kajian ekonomi. Tahun 1836 ia menulis: Ekonomi ”tidak mengkaji seluruh perilaku manusia.., tetapi hanya hasrat makhluk yang mengejar harta.., dengan menepis hasrat lain kecuali pengejaran harta”. Dalam silang pendapat, upaya metodologis Mill ini lalu berpengaruh secara mendalam, terutama pada mazhab ekonomi yang kini disebut neoklasik.

Rekaan metodologis itu membiakkan bukan hanya cara berpikir, tetapi membentuk cara berperilaku. Dari situ pula berkembang gambaran ”makhluk ekonomi” (homo oeconomicus). Apa relevansi semua ini dengan kegagapan kita atas petaka yang terjadi hari-hari ini?

Ketercerabutan ekonomi

Syahdan, sejarah adalah perkawinan hasrat, tindakan, dan gagasan. Namun, gagasan rupanya lebih sering direka-reka sesudahnya untuk membenarkan hasrat dan tindakan, apa pun isinya. Pola itu tidak keliru diterapkan pada ilmu ekonomi yang dominan saat ini. Caranya? Caranya serumit labirin, tetapi itu bermuara ke satu agenda: bagaimana membuat kegiatan ekonomi tampak seperti peristiwa alam, semisal tsunami atau gempa bumi.

Seperti tsunami terjadi bukan karena tindakan manusia, begitu pula terjadinya utang beracun (toxic debt) dilihat bukan karena tindakan para baron keuangan, tetapi sistem perbankan. Apa yang fatal? Pertanyaan tentang ”siapa” (who) diusir dan diganti dengan ”apa” (what). Siasat itu bukannya tidak berguna sebab ia dapat menghindarkan analisis ekonomi dari selera pribadi. Namun, kerugiannya jauh lebih fatal daripada untungnya. Ekonomi sebagai ilmu manusia lalu dikosongkan dari manusia karena itu ia kehilangan isinya. Pokok ini punya implikasi jauh.

Pengosongan ”siapa” itu berisi pembuangan tanggung jawab (responsibility), sama seperti tsunami terjadi bukan karena tindakan manusia, tetapi gravitasi semesta. Dalam ekonomi dewasa ini, hukum gravitasi disebut ”sistem pasar”. Dengan itu, hasrat dan tindakan psikopatik dan patologis para baron finansial yang berjual beli uang demi uang juga terbebas dari tanggung jawab. Seperti biasa, pokok ini selalu dibaca sebagai sikap antipasar. Tak ada yang lebih keliru daripada pembacaan seperti itu.

Masalahnya bukan ekonomi pasar, tetapi ekonomi pasar yang berlaku dewasa ini adalah jenis ekonomi pasar yang tercerabut (disembedded). Sekali lagi, genius ekonomi pasar sungguh dapat membantu terciptanya hidup bersama asal kehidupan bersama tidak diperlakukan sebagai pasar. Kekacauan yang terjadi di pasar finansial hari-hari ini adalah bukti ketercerabutan itu. Bukankah itu pula yang terjadi berulang kali di Indonesia dalam 10 tahun ini? Dengan kegenitan ala Wall Street, bangsa petani berlagak melompat jadi pialang bursa. Apa yang belum terjadi adalah evolusi kultural. Maka, kita mirip ”orang utan” bermain lembar-lembar bursa, sementara lahan pertanian dan pabrik kian tidak dianggap titik berangkat oikonomia.

Namun, bagaimana menanam kembali (re-embedding) ekonomi yang telah tercerabut? Ini akan menyita catatan panjang. Di tengah luluh lantak pasar uang, mungkin berguna hari ini hanya mengajukan kehati-hatian sederhana. Itu pun bukan dari Wall Street, tetapi dari senior Aristoteles, yaitu Plato dalam Republik: ”Kalau yang disebut orang adil adalah ahli menjaga uang, ia tentu juga ahli mencuri uang.”

B Herry Priyono Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

2008-10-14T20:29:00.000+07:00

Jumat, 10/10/2008 13:39 WIB

Truly capitalism

oleh : Djony Edward
Wartawan Jaringan Berita Bisnis Indonesia

Perekonomian dunia sudah terlanjur dibuat kapitalis, paling tidak itu adalah konsekuensi sebuah sistem yang dianggap paling baik saat ini. Tapi belakangan kapitalisme telah menjadi hantu paling menakutkan karena buahnya berupa kerusakan ekonomi global, kalau tidak bisa dikatakan economic disaster.

Saya lebih suka mengilustrasikan kapitalisme sejak awal berdirinya bak anak macan, ia dianggap lucu, menggemaskan, lincah dan tentu, disukai banyak orang. Tapi kini, anak macan itu telah berubah menjadi induk macan yang menakutkan, bahkan tak hanya menerkam para penggemarnya, tapi juga negeri yang melahirkan dan membesarkannya, yakni negeri Paman Sam.

Kalau belakangan ada krisis global, Lehman Brothers pailit, rencana bail out US$700 miliar (IMF malah bilang US$1,4 triliun) pemerintah AS ditolak Dewan, harga minyak dunia anjlok dari US$140 menjadi US$77 per barel, BEI melakukan suspensi pasar, BI terus menaikkan BI Rate pada saat bank-bank sentral lain justru menurunkannya. Semua fenomena ini adalah ekor atau output dari masalah besar kapitalisme global.

Bahkan IMF menilai guncangan sektor finansial kali ini merupakan yang terparah sejak era 1930-an. Hal itu diperkirakan akan menggerus pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3% pada tahun 2009, atau 0,9% poin lebih rendah dari proyeksi World Economic Outlook pada Juli 2009.

Great Depression

Dalam teori ekonomi, apa yang terjadi saat ini sering diistilahkan dengan 'resesi', yakni suatu kondisi ekonomi global dimana tumbuh minimal, bahkan hanya 0% dan berlangsung hanya satu hingga dua semester. Jika pertumbuhan ekonomi menjadi negatif dan berlangsung lama, sering diistilahkan dengan 'depresi'. Dalam sejarah dunia sempat mengalami Great Depression yang dimulai pada Oktober 1929.

Situasi pada saat itu, harga saham di AS anjlok begitu cepat, ribuan investor kehilangan uangnya, banyak diantara mereka yang bangkrut dan gila. Kegiatan bisnis melemah dan pengangguran meningkat. Bank, toko, pabrik tutup dan meninggalkan ribuan pengangguran, gelandangan, dan orang-orang gila. Banyak warga yang datang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumbangan pembeli makanan.

Depresi yang melanda AS menular jadi depresi yang mendunia pada 1930 dan melanda hampir semua negara. Hal ini ditandai dengan menurunnya perdagangan dunia sehingga masing-masing negara melindungi industri dan produknya dengan meningkatkan tarif bea masuk barang.

Sejumlah negara mengganti pemimpin dan tipe kepemimpinannya. Di Jerman, kondisi ekonomi yang miskin melahirkan diktator Adolf Hitler. Jepang menyerbu China, mengembangkan industri dan pertambangan di Manchuria. Jepang mengklaim pertumbuhan ekonomi akan dapat mengatasi depresi. Gerakan militerisme Jerman dan Jepang akhirnya mengundang pecahnya Perang Dunia II (1939-1945).

Di AS, Presiden Herbert Hoover sering menahan diri di kantornya ketika Great Depression terjadi. Ekonomi terus memburuk setiap bulan. Franklin D. Roosevelt akhirnya terpilih menjadi Presiden 1932. Roosevelt kemudian melakukan reformasi dengan resep 'New Deal'-nya untuk memperkuat pemerintah dan menolong mengeluarkan ekonomi dari depresi. Akhirnya Great Depression berlalu dengan AS bisa meningkatkan produksi bahan baku perang pada awal Perang Dunia II. Naiknya produksi militer meningkatkan daya serap tenaga kerja dan menghasilkan banyak uang kembali dalam sirkulasi perekonomian.

Saat Great Depression terjadi, indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) mencapai puncaknya di angka 381,17 pada tanggal 3 September 1929, pasar kemudian menukik turun hingga 17% dan terus merosot 12%. Kurang lebih tiga belas juta saham ditransaksikan pada hari itu, dan menjadi rekor transaksi di AS. Bahkan indeks Dow Jones sempat menyentuh level terendah di posisi 198,6 pada 21 November 1929.

Pada Jum'at 25 Oktober pukul 13.00, beberapa pimpinan bank terkemuka di Wall Street mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar mengatasi kepanikan pada bursa NYSE. Hadir dalam pertemuan tersebut wakil pimpinan Morgan Bank Thomas W. Lamont, pimpinan Chase Manhattan Bank Albert Wiggin, dan presiden Citibank Charles E. Mitchell. Mereka menunjuk Richard Whitney, wakil presiden dari bursa untuk mewakili mereka. Dengan adanya dukungan penuh dari perbankan terkemuka di Wall Street, Whitney menempatkan penawaran (bid) atas saham U.S. Steel dalam jumlah lot yang besar sekali di atas harga pasar. Sewaktu para pialang terpesona oleh tindakan Whitney ini, ia pun kembali melakukan penawaran yang serupa pada saham-saham unggulan (saham bluechip). Taktik ini serupa dengan taktik yang digunakan guna mengakhiri kepanikan pada 1907, dan berhasil meredam penurunan harga lebih dalam lagi pada hari itu. Namun itu semua ternyata hanya berlangsung sementara saja.

Richard Salsman menulis bahwa pada tanggal 29 Oktober beredar suatu desas-desus bahwa presiden Herbert Hoover tidak akan melakukan veto atas Smoot-Hawley Tariff dan ini membuat harga saham makin jatuh lebih dalam lagi. William C. Durant bersama-sama anggota keluarga Rockefeller dan raksasa industri finansial lainnya melakukan pembelian sejumlah besar saham guna menunjukkan kepada publik kepercayaan mereka atas pasar, namun upaya mereka gagal menghentikan jatuhnya harga pasar. Indeks Dow Jones mengalami penurunan sebesar 12% lagi. Alat pencatat transaksi tidak berhenti bekerja hingga pukul 19.45 hari itu. Pasar mengalami kerugian sebesar US$14 miliar, sehingga total kerugian pada minggu itu telah mencapai nilai US$30 miliar, 10 kali lipat dari anggaran belanja tahunan pemerintah federal Amerika Serikat, dan lebih besar dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Amerika guna membiayai Perang Dunia II.

Pada tanggal 24 Oktober 1929 (dimana Dow Jones mencapai puncaknya pada tanggal 3 September di level 381.17), pasar kembali berbalik arah menukik tajam lagi dan panik jual melanda bursa kembali. Sebanyak 12.894.650 saham ditransaksikan pada hari itu dimana orang-orang telah mengalami rasa putus asa untuk mencoba meredakan situasi ini. Penjualan massal menjadi suatu faktor pendukung dari terjadinya Great Depression. Bagaimanapun juga para ahli ekonomi dan sejarah terus menerus memiliki perbedaan pandangan tentang makna kehancuran ini bagi Great Depression.

Pada tahun 1931, dibentuklah suatu komisi oleh senat Amerika yang diberi nama Pecora Commission guna melakukan studi kasus atas kehancuran bursa yang terjadi. Kemudian Kongres Amerika mengeluarkan Glass-Steagall Act pada tahun 1933, yang memberi mandat bagi pemisahan antara bank komersial, yang menerima deposito dan memberikan pinjaman dengan bank investasi, yang menjadi penjamin emisi, penerbit, dan distribusi saham, obligasi, dan sekuritas.

Setelah mengambil pengalaman pada keruntuhan bursa di tahun 1929, bursa diseluruh dunia memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham pada saat terjadinya penurunan harga yang amat tajam, dengan tujuan agar menghindari terjadinya panik jual.

Di tangan kapitalis

Lepas dari sejarah Great Depression, yang jelas dunia (baca: Amerika) sudah terlanjur diperuntukkan bagi kaum kapitalis. Kaum yang gemar mengakumulasi modal, sampai-sampai urusan bank sentral (Federal Reserve) saja bukan lagi milik pemerintah, tapi milik 12 kapitalis yang menguasai uang di dunia.

Ke-12 pemegang saham The Fed adalah Sachs of New York, Goldman of New York, Citibank of New York, Kuhn Loeb Bank of New York, Lehman Brothers of New York, Chase Manhattan Bank of New York, Lazard Brothers of Paris-Perancis, Israel Moses Seif Banks of Italy, Rothschild Bank of London-Inggris, Rothschild Bank of Berlin-Jerman, Warburg Bank of Hamburg-Jerman, dan Warburg Bank of Amsterdam-Belanda.

The Fed berdiri pada 1913, disahkan oleh Kongres dan Woodrow Wilson. The Fed mencetak uang untuk Amerika dan menerima pajak melalui badan swasta IRS (Internal Revenue Service). Konyolnya, AS pada 1929 melalui UU dinyatakan bangkrut dan seluruh warga negara dan kepemilikannya menjadi milik The Fed. Artinya, The Fed dinisbahkan boleh mengontrol keuangan dunia.

Ada beberapa spekulasi mengapa terjadi economic disaster belakangan ini. Pertama, dengan pailitnya Lehman Brothers akibat subpreme mortgage, ada anggapan AIG dan Citibank bakal collapse. Alasannya, sebagian besar proyek Lehman Brothers asuransinya dikafer oleh AIG, itu sebabnya AIG Singapura diserbu nasabahnya. Sementara sebagian besar proyek Lehman Brothers menggunakan Citibank sebagai bank kustodian.

Berdasarkan analisis yang sempit boleh jadi itu benar. Tapi analisis yang lebih luas mengatakan, dengan jatuhnya Lehman Brothers yang nota bene salah satu share holder The Fed, maka akan berdampak pada 11 pemegang saham lainnya. Karena para investor sadar, mengapa harus menyerahkan nasib ekonomi dunia hanya pada 12 share holder The Fed. Terjadi proses distrust yang akut.

Yang menarik, adagium to big to fail (terlalu besar risikonya) buat suatu negara mempailitkan bank atau bank investasi besar untuk dibekukan, ternyata bagi Lehman Brothers tak berlaku. Pemerintah AS masih mau membantu Bear Stearns, Merrill Lynch, dan AIG. Goldman Sachs dan Morgan Stanley dengan diizinkan ”bermutasi” menjadi bank komersial, situasi mana tidak berlaku bagi Lehman Brothers.

Kedua, kegagalan spekulan AS mengontrol harga minyak dengan cara mengatrolnya hingga ke level US$147 per barel dan memaksa OPEC menambah produksi 500.000 barel per hari akhirnya mengalami site back. Uang spekulasi minyak tak sampai akhirnya kedodoran, maka harga minyak kembali ke harga orisinilnya, sekarang sudah US$75 per barel.

Ketiga, kemenangan Barack Obama atas John McCain sudah di depan mata. Boleh jadi gonjang-ganjing di pasar adalah bentuk persetujuan atas kepemimpinan Obama lantaran kegagalan George Walker Bush menjaga ekonomi Paman Sam. Subpreme mortgage adalah karya besar kebijakan Bush dan rencana Bush mem-bailout US$700 miliar ditolak Dewan.

Lepas dari spekulasi di atas, yang jelas dunia sudah terlanjur menjadi sangat kapitalis. Dan resesi yang tengah menuju depresi ini adalah buah dari modifikasi dan derivasi kapitalisme itu sendiri. Semoga kita bisa menarik hikmah dari drama krisis yang berulang ini! (djonyedward@yahoo.com)

Akar Krisis Finansial Global Ketamakan dan tak Ada Etika Bisnis

2008-10-14T20:24:00.001+07:00

Arip Muttaqien
Analis pada Mark Plus Inc

Sampul Newsweek terbaru sangat menarik. Judul utama yang ditampilkan adalah ''The Future of Capitalism'' dengan menampilkan uang dolar AS yang terbakar. Tampaknya Newsweek ingin menunjukkan bahwa kedigdayaan ekonomi AS sudah menurun.

Dunia sedang bergejolak. Penyebabnya tidak lain adalah krisis finansial AS yang berawal dari subprime mortgage. AS sebagai negara adidaya ekonomi masih memiliki pengaruh besar pada tingkat global. Jika ekonomi AS sedang sakit flu, negara lain akan tertular virus flu.Bagaimana dengan Indonesia? Pada Selasa (8/10) Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menutup sementara perdagangan saham. IHSG ditutup pada level 1.451,669 poin atau melemah 10 persen.

BEI menutup sementara perdagangan pada pukul 11.06 WIB. Tindakan ini didorong oleh perilaku investor yang sudah tidak rasional. Nilai rupiah selama beberapa hari terakhir melemah terhadap dolar AS. Nilai mata uang rupiah sempat menyentuh Rp 9.700 per dolar AS. Saat ini rupiah berada pada posisi Rp 9.500-an per dolar AS.

Gonjang-ganjing menyebabkan Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 9,50. Pemerintah juga ikut-ikutan panik. Tim ekonomi pemerintah telah mengadakan pertemuan membahas antisipasi menghadapi krisis global. Mereka mengeluarkan kebijakan dan imbauan untuk meredam kepanikan dunia bisnis.

Tak ada yang salah dengan tindakan pemerintah. Demikian pula tidak ada yang salah dengan tindakan Pemerintah AS memberikan bailout 700 miliar dolar AS. Pemerintah AS akhirnya memang kalap dan memilih melakukan campur tangan. Padahal, selama ini AS dikenal sebagai negara yang memegang konsep neoliberal yang percaya pada mekanisme invisible hand.

Ibarat menelan ludah sendiri, AS harus memilih, yaitu membiarkan mekanisme pasar bebas bekerja atau campur tangan terhadap sistem perekonomian. Akhirnya Presiden Bush mengambil pilihan kedua. ''Kita harus bertindak,'' begitulah ucapan George Bush. Dengan persetujuan Kongres, Pemerintah AS intervensi untuk menyelamatkan korporasi.

Ketamakan dan tanpa aturan
Sebenarnya, apakah penyebab krisis finansial di AS? Menurut berbagai analisis, krisis subprime mortgage terjadi karena kegagalan debitur membayar utang. Eksekutif korporasi finansial menyalurkan kredit dengan keinginan mendapatkan bonus besar. Tidak peduli si debitur layak mendapatkan kredit atau tidak.

Dengan iming-iming bonus besar, mereka bertindak serakah. Demi mendapatkan keuntungan besar, mereka melakukan aktivitas yang tidak wajar dan tidak beretika. Menghalalkan segala cara dan tidak peduli aturan bahkan etika bisnis. Begitulah prinsip yang mereka pegang.

Beginilah yang terjadi dalam era pasar bebas. Pemain yang menguasai pasar bisa melakukan berbagai tindakan untuk mengendalikan pasar. Kenyataan yang terjadi ketika terjadi globalisasi peran negara makin mengecil. Multinational companies makin mendominasi dunia. Dunia dikendalikan oleh beberapa perusahaan global.Padahal, dunia saat ini sudah lain ketika Adam Smith mengeluarkan buku Wealth of Nation. Ketika itu sistem perekonomian dan perdagangan belum serumit seperti saat ini.

Ketika Adam Smith menulis buku, belum ada perdagangan saham, kredit perbankan, asuransi, dan obligasi. Oleh karena itu, sangat tidak relevan menggunakan konsep yang dibangun pada masa Adam Smith untuk kondisi saat ini.
Ingat bahwa dunia sudah berubah. Perubahan terjadi pada tingkat penguasaan pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya.

Penyebab utama krisis finansial di AS adalah sifat negatif manusia terhadap harta, yaitu tamak, rakus, dan cenderung bebas tanpa aturan. Tujuan utama mendapatkan keuntungan maksimal dengan mengabaikan etika bisnis. Dengan sistem ekonomi serbabebas maka investor hanya akan berlomba mendapatkan keuntungan tanpa ada aturan yang membatasi. Dalam tatanan dunia yang cenderung liberal memang aturan cenderung dihindari, terutama dalam bidang finansial.

Padahal, kekacauan di bidang finansial telah memberikan dampak luar biasa. Krisis finansial tidak hanya terjadi sekarang. Masih ingat dengan krisis ekonomi yang melanda Asia Timur satu dasawarsa lalu? Semua bermula dari jatuhnya nilai mata uang rupiah. Krisis finansial akhirnya membesar menjadi krisis ekonomi.Mengapa semua kekacauan ini dapat terjadi? Sekali lagi, kunci utama adalah sifat tamak, rakus, dan cenderung bebas tanpa aturan. Inilah sistem ekonomi yang saat ini terbangun di dunia.

Saya teringat dengan buku ''On Moral Business : Classical and Contemporary Resources for Ethics in Economic Life''. Dalam buku itu kita bisa menemukan bahwa sebenarnya terdapat nilai-nilai moral yang mengatur dunia bisnis.Sebagai contoh adalah ekonomi berdasarkan syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung tanpa batas. Dalam konsep Islam terdapat peraturan yang mengatur hubungan vertikal dan horizontal.

Para pemain bisnis dibatasi oleh peraturan-peraturan khusus. Misalnya, pemain bisnis tidak boleh menginvestasikan dalam usaha yang dilarang Islam, seperti usaha judi dan rokok.Sejatinya, konsep bisnis dengan beretika adalah sebuah solusi jangka panjang. Apakah bisa membayangkan kita bisa hidup dalam seratus tahun ke depan dengan sistem ekonomi seperti sekarang?

Tidak terbayangkan akan terjadi berapa kali resesi global. Ketidakadilan distribusi pendapatan pasti masih akan terjadi. Hal ini tidaklah bersifat khayal jika memang sifat tamak dan rakus terus dipelihara dalam dunia yang minim dengan aturan main. Sifat tamak dan rakus harus diakhiri. Dunia akan menjadi lebih hancur tanpa etika bisnis dan moral ekonomi. Sistem ekonomi global harus diatur ulang dengan moral. Apakah kita masih ingin berada dalam tatanan global seperti saat ini? Sebuah tatanan global yang telah memberikan bukti kehancuran.

(-)

Perbankan Antara Optimisme dan Kewaspadaan

2008-10-14T20:17:00.001+07:00

Menelanjangi Liberalisme

2008-10-14T19:55:00.001+07:00

Senin, 13 Oktober 2008 | 00:25 WIB

Ahmad Erani Yustika

Ketika sosialisme ”berjaya” pada dekade 1950-an, yang tampak di permukaan sebetulnya hanya khayalan tentang indahnya pemerataan.

Sebab, yang sebenarnya terjadi adalah kemelaratan massal yang ditumpuk di bawah glamor yang dinikmati elite politik. Itulah aurat sosialisme yang coba ditutupi lewat baju ”sama rata, sama rasa”. Kontrasnya adalah impian kapitalisme tentang ”pertumbuhan tak terbatas” yang bakal dinikmati semua orang melalui kebebasan tak terhingga.

Realitasnya, kebebasan tak terbatas itu hanya milik pemilik modal yang jumlahnya amat sedikit, sedangkan selaksa kaum tunakapital tersandera dalam pilihan-pilihan yang serba terbatas. Hasilnya, ketimpangan kesejahteraan dan watak kerakusan korporasi yang tidak terbendung. Ketelanjangan kapitalisme inilah yang hari-hari belakangan ini tersingkap dari baju perekonomian AS sehingga kehormatannya nyaris terkoyak.

Destruksi kreatif

Peristiwa dramatis di AS sejak Juli 2007—ditandai kasus subprime mortgage—merupakan rangkaian krisis panjang yang bakal menembus segala arah, termasuk ke Asia/Indonesia. Semakin hebat integrasi ekonomi suatu negara terhadap perekonomian global—di mana AS sebagai pemandunya—kian besar potensi bagi negara itu terkena imbas krisis keuangan AS.

Masalahnya, penjalaran itu dimungkinkan lebih cepat karena ketidaksanggupan Pemerintah AS mengatasi krisis finansial. Setelah dua raksasa mortgage tumbang—Fannie Mae dan Freddie Mac—satu bulan lalu, giliran lembaga investasi AS, Lehman Brothers dan Merrill Lynch, juga gulung tikar. Tidak hanya itu, ketika Pemerintah AS belum tahu kebijakan yang harus dibuat, tiba-tiba Washington Mutual (WaMu), bank simpan pinjam terbesar di AS, bangkrut pula.

Tragedi itu sebetulnya bersumber dari keyakinan yang sudah dihidupkan sejak lama: ekonomi tanpa regulasi dan internasionalisasi persaingan ekonomi. Ekonomi tanpa regulasi merupakan bendera yang menjadi jualan kaum liberalis untuk meyakinkan semua pengambil kebijakan ekonomi bahwa keterbelakangan ekonomi merupakan akibat praktik aktivisme negara.

Inisiatif individu yang dipagari beragam regulasi membuat inovasi macet. Implikasinya, ekonomi menjadi stagnan akibat ketiadaan insentif. Karena itu, watak ekonomi ”serba negara” yang antiinovasi itu perlu diakhiri melalui kebebasan tanpa batas agar muncul destruksi yang memicu kreativitas (creative destruction, menurut Schumpter).

Munculnya lembaga keuangan/investasi di AS akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch, merupakan buah destruksi kreatif itu.

Sementara itu, internasionalisasi persaingan ekonomi merupakan kepercayaan lain yang tidak kalah spektakuler. Kaum liberalis berpandangan: pemagaran persaingan ekonomi antarnegara berarti melindungi praktik inefisiensi ekonomi yang digeluti oleh warga/firma suatu negara.

Implikasinya, konsumen (di negara bersangkutan) ditutup peluangnya untuk mendapatkan barang/jasa yang lebih bagus dengan harga murah. Demikian pula kesempatan produsen di suatu negara disumbat untuk mendapat sumber daya ekonomi lain (termasuk tenaga kerja) yang bermutu karena pergaulan ekonomi dengan negara lain dibatasi.

Singkatnya, bila praktik antipersaingan internasional dilanggengkan, inefisiensi ekonomi bakal terjadi dan kesejahteraan masyarakat sulit diciptakan. Hal ini baru dapat diterobos bila persaingan ekonomi internasional diamalkan menyeluruh.

Kontestasi pemikiran

Dua pilar ekonomi itulah yang secara perlahan dipraktikkan di semua negara, tidak terkecuali kawasan Amerika Latin dan Eropa Timur yang dulu kukuh dengan gagasan sosialisme.

Dekade 1980-an merupakan titik awal penahbisan ide ”ekonomi tanpa regulasi” dan secara cepat menjalar ke semua arah (negara). Mula-mula liberalisasi finansial dipraktikkan lebih dulu dan baru diikuti liberalisasi barang/jasa, di mana yang terakhir ini ditandai via ratifikasi GATT/WTO di Marakesh pada tahun 1994.

Namun, ketangguhan keyakinan itu tidak berumur lama sebab kurang dari dua dekade, prinsip-prinsip itu kehilangan pamor. Ekonomi tanpa regulasi terbukti merupakan gagasan paling tidak kreatif yang pernah muncul dalam sejarah pemikiran ekonomi. Masalahnya bukan terletak pada logika berpikir, tetapi kealpaan untuk menempatkan individu sebagai makhluk multifaset.

Perilaku menyimpang individu merupakan keniscayaan yang ditanggalkan kaum liberalis sehingga regulasi untuk membatasi tabiat buruk tidak masuk hitungan. Padahal, perilaku yang mencederai etika merupakan bagian penting dalam kasus ambruknya ekonomi dunia saat ini. Seterusnya, kanibalisme ekonomi tidak diprediksikan akibat dogma equal access akan membuat seluruh individu mendapatkan hasil setara.

Kenyataannya, kepemilikan aset dan modal lebih menentukan siapa pemenang dalam pertarungan ekonomi tanpa regulasi sehingga ketimpangan pendapatan dan keterbelakangan di banyak negara merupakan fakta keras yang sulit dibantah.

Menjadi jelas, gagasan liberalisme dianut banyak pemikir bukan karena kedigdayaan bangun teorinya, tetapi karena rapuhnya tiang ide sosialisme. Jadi, yang dibutuhkan saat ini adalah kontestasi pemikiran genial yang tidak diikat fanatisme dua fundamentalis ideologi ekonomi itu.

Ahmad Erani Yustika Direktur Eksekutif Indef; Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

Blunder Bank Indonesia

2008-10-14T19:52:00.000+07:00

Senin, 13 Oktober 2008 | 00:26 WIB

M Ikhsan Modjo

Sejarah menunjukkan, dalam satu krisis yang parah selalu ada elemen kebijakan yang salah dan berakibat fatal.

Dalam krisis ekonomi-sosial-politik tahun 1997/1998, misalnya, kebijakan fatal yang menenggelamkan bangsa ini adalah kebijakan pemerintah, atas saran dan paksaan IMF, untuk menutup 16 bank.

Kebijakan penutupan itu terbukti jelas secara akademis dan empiris sebagai pemicu keterpurukan perekonomian nasional, yang kemudian baru bisa bangkit— meski masih tertatih-tatih—sepuluh tahun kemudian. Tanpa blunder ini, krisis saat itu hanya akan sekadar riak resesi biasa yang bersifat temporer dan harus bisa dilalui tenang dan tanpa huru-hara.

Kini, di tengah ancaman krisis di depan mata, beberapa kebijakan reaktif yang bisa menjadi bumerang bagi perekonomian pun sudah dilakukan. Dalam kebijakan moneter, misalnya, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan pengetatan moneter berupa kenaikan suku bunga, yang justru berlawanan dengan kebijakan dan kecenderungan di negara-negara lain yang melakukan kebijakan ekspansif.

Kebijakan ini pun bisa jadi dilakukan atas dasar saran IMF. Dalam penerbitannya belum lama ini, sang Impossible Mission Force menyarankan Indonesia untuk menaikkan suku bunga, tanpa tanggung- tanggung, hingga 10.5 persen (Indonesia Selected Issue 2008, hal 11), dengan alasan kenaikan harga pangan dan energi.

Saat ini alasan itu sungguh tidak relevan. Sebab ke depan ada prospek penurunan harga pangan dan minyak akibat resesi global yang akan mengurangi tekanan terhadap inflasi domestik. Sebaliknya, peningkatan suku bunga justru akan memangkas investasi serta menggerus keunggulan komparatif perdagangan di tengah prospek persaingan perdagangan yang mengetat.

Terbukti, alih-alih menenangkan pasar, kebijakan pengetatan justru terbukti menyebabkan kian merebaknya sentimen negatif dan keambrukan indeks. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu (8/10/2008), satu hari setelah diumumkan kebijakan ini, ditutup pada level 1.451, berarti telah tergerus lebih dari 40 persen. Perdagangan sejumlah saham juga terpaksa dihentikan karena mencatat penurunan melebihi 30 persen dan bursa terpaksa ditutup.

Kebijakan moneter

Hal lain yang tak kalah ironis adalah situasi di pasar uang. Di tengah pelemahan kurs dollar AS atas mata uang hampir semua negara, kurs rupiah terus melemah terhadap dollar AS, bahkan sempat ke titik tertinggi Rp 9.800 per dollar AS.

Selain tidak tepat untuk berbagai alasan taktis saat ini, secara strategis kebijakan suku bunga tinggi juga selalu merupakan momok perekonomian. Di satu sisi, kebijakan moneter yang ketat akan menahan kenaikan harga dan menekan inflasi. Di sisi lain, kebijakan ini akan menekan investasi dan aktivitas perekonomian secara umum sehingga menekan permintaan tenaga kerja, pendapatan riil masyarakat, dan meningkatkan jumlah penganggur.

Jadi, kebijakan ketat moneter adalah pedang bermata dua bagi pekerja dan rumah tangga konsumen. Kebijakan ini akan mengamankan pendapatan riil karena memungkinkan adanya substitusi pengeluaran dengan tabungan yang memberi bunga. Namun, suku bunga tinggi juga menurunkan pendapatan pekerja dan rumah tangga di masa depan sebagai akibat penurunan aktivitas perekonomian.

Hanya mereka yang sudah pensiun dan mendapat perolehan dari bunga yang bersifat tetap, seperti pensiun dan lembaga keuangan, kebijakan moneter akan bersifat menguntungkan. Sebab mereka ada di luar pasar kerja sehingga kebijakan ini tidak akan memengaruhi pendapatan dan gaji di saat sama melindungi pendapatan mereka dari kenaikan harga.

Bagi kebanyakan pekerja dan rumah tangga di negara maju, kebijakan ini mungkin tidak akan terlalu bermasalah. Sebab mereka sudah memiliki standar hidup tinggi dan kepemilikan aset keuangan yang memungkinkan terkompensasinya penurunan pendapatan. Selain itu, adanya sistem welfare dan social security yang kuat dan komprehensif di negara-negara itu juga akan melindungi pekerja dan rumah tangga di masa depan.

Bencana

Sementara bagi negara berkembang, seperti Indonesia dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi, kebijakan moneter ketat adalah bencana yang tidak disadari bagi kebanyakan pekerja dan rumah tangga. Suku bunga tinggi akan menyebabkan turunnya aktivitas investasi, kemampuan perekonomian menyerap tenaga kerja, dan mengikis pendapatan di masa depan. Kebijakan ini juga akan memperparah ketimpangan pendapatan di negara berkembang. Pendapatan rata-rata masyarakat akan tertekan, sementara mereka yang mampu dan memiliki aset kebijakan ini justru akan menguntungkan karena menyelamatkan nilai aset dan memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan lebih tinggi.

Karena itu, pengetatan kebijakan moneter harus dikoreksi. Saat ini kondisi mengharuskan adanya kebijakan terukur dan kredibel dari Bank Indonesia dan pemerintah. Bukan kebijakan pesanan yang membuat kepanikan dan konterproduktif bagi perekonomian.

M Ikhsan Modjo Direktur Indef

Fondasi Ekonomi Kuat

2008-10-14T19:47:00.001+07:00

Sebaiknya Utamakan Penguatan
Perbankan ketimbang Pasar Modal

Senin, 13 Oktober 2008 | 00:19 WIB

Jakarta, Kompas - Meskipun indeks saham terpelanting amat dalam, fundamental ekonomi dinilai masih cukup kuat untuk meredam krisis keuangan global. Kendati begitu, tetap diperlukan berbagai kebijakan untuk menutup potensi risiko yang bisa menjerumuskan negeri ini ke dalam krisis.

Pelaku pasar dan masyarakat sebaiknya tidak panik menghadapi situasi saat ini karena kepanikan hanya akan merugikan semua pihak.

Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono akhir pekan lalu di Jakarta menjelaskan, fundamental perekonomian secara makro masih cukup baik. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, fluktuasi kurs, cadangan devisa, dan neraca perdagangan.

Industri perbankan, yang menjadi gerbang transmisi krisis, juga dalam kondisi fundamental yang bagus, tecermin dari situasi permodalan, kemampuan menyalurkan kredit, dan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL).

Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, misalnya, sejak awal tahun hingga kini hanya terdepresiasi 2–3 persen, relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pada perdagangan akhir pekan lalu, rupiah berdasarkan kurs tengah BI ditutup di level Rp 9.651 per dollar AS.

Neraca perdagangan Indonesia selama Januari–Agustus 2008 masih surplus 8 miliar dollar AS. Dengan konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi yang masih tumbuh, pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan tetap bisa mencapai di atas 6 persen. Adapun cadangan devisa sampai akhir September 2008 sebesar 57,11 miliar dollar AS.

Ekonom Faisal Basri menambahkan, daya tahan perekonomian Indonesia cukup kuat karena sektor keuangannya tak terkait erat dengan sektor finansial AS. Selain itu, porsi ekspor Indonesia ke AS, Eropa, dan Jepang sudah menunjukkan penurunan serta mulai bergeser ke negara berkembang dan ASEAN.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan, kondisi perbankan, yang jadi jantung perekonomian, juga memiliki fundamental kuat. NPL neto (setelah dikurangi provisi) hanya 1,42 persen, jauh di bawah batas maksimum, 5 persen.

Permodalan perbankan domestik, mencapai 17 persen, jauh di atas angka minimum 8 persen. Fundamental yang kuat tersebut akan membuat perbankan tetap optimal melakukan fungsi intermediasi untuk mendorong perekonomian.

Antisipasi krisis

Krisis pasar modal yang terjadi saat ini juga tergolong masih jauh dari krisis ekonomi. Kendati demikian, krisis di pasar modal tetap harus diwaspadai kemungkinannya bertransmisi menjadi krisis ekonomi. Jalur transmisi yang bisa memicu terjadinya krisis ekonomi ialah hancurnya sistem perbankan akibat penarikan dana masyarakat dan kebangkrutan sektor riil.

Sektor perbankan bisa menjadi pemicu krisis ekonomi karena sektor ini sangat dominan dalam stabilitas keuangan nasional.

Krisis di sektor perbankan bisa dimulai dengan terjadinya likuiditas yang amat ketat sehingga memicu kenaikan suku bunga dan kredit macet. Krisis perbankan biasanya berpuncak saat timbul ketidakpercayaan nasabah yang memicu terjadinya rush.

Kejatuhan sistem perbankan pada gilirannya akan mengimbas ke sektor riil. Sektor riil sulit mendapatkan kredit, baik untuk refinancing utang, kegiatan operasional, maupun ekspansi. Kinerja korporasi pun akan menurun sehingga berpotensi melakukan pemecatan karyawan. Pengangguran tinggi akhirnya menurunkan daya beli.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan lainnya sejauh ini telah mengambil sejumlah kebijakan untuk meredam krisis meluas ke sektor perbankan dan sektor riil.

Pengamat pasar modal dan perbankan Mirza Adityaswara mengemukakan, untuk meredam dampak krisis, ke depan, BI seharusnya lebih mementingkan penguatan daya beli untuk mendorong pertumbuhan ketimbang khawatir yang berlebihan terhadap penurunan nilai rupiah, baik inflasi maupun nilai tukar.

Turunkan BI Rate

Ini berarti BI sebaiknya menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate seperti yang dilakukan negara-negara lain. Dengan menurunkan suku bunga, suku bunga kredit juga akan turun. Suku bunga yang murah akan dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengajukan kredit investasi dan masyarakat untuk berkonsumsi. Dampaknya daya beli dan investasi tetap terjaga.

Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah seharusnya fokus mengamankan sektor perbankan ketimbang pasar saham.

Ia juga menyarankan agar nilai tukar rupiah dibiarkan saja tanpa banyak intervensi. ”Pelemahan rupiah masih wajar. Penguatan sistem perbankan otomatis akan meningkatkan kepercayaan pasar kepada rupiah,” katanya.

Selain melakukan langkah-langkah peredaman dampak krisis yang bersifat antisipasi di sektor keuangan, pemerintah juga sebaiknya melakukan langkah proaktif untuk mendorong sektor riil dan perekonomian domestik. Langkah ini penting untuk mengimbangi melemahnya perekonomian global yang akan memicu penurunan ekspor.

Pemerintah perlu segera merespons usulan-usulan Kadin untuk penguatan sektor riil. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa Mahmud juga mengusulkan sejumlah langkah, antara lain memperketat impor barang jadi dan mencegah barang impor ilegal, memacu pembangunan infrastruktur, dan insentif pajak untuk perusahaan yang berorientasi ekspor seperti tekstil, industri hilir, dan industri padat karya.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro meminta pemerintah jangan terlalu fokus menyelamatkan pasar modal. ”Lebih baik dananya dipakai untuk sektor riil dengan menurunkan harga bahan bakar minyak,” katanya. (FAJ/REI)