LNG Tangguh 2

Presiden: Kontrak Tangguh Merugikan Negara

Laporan Wartawan Kompas Wisnu A Nugroho

JAKARTA, KAMIS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, upaya negosiasi ulang kontrak gas Tangguh untuk Provinsi Fujian, China, dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara. Tim di bawah pengawasan Wakil Presiden Jusuf Kalla dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk upaya renegosiasi itu. "Kalau tidak diperbaiki, akan besar sekali kerugian negara dibandingkan kontrak-kontrak gas lain seperti di Bontang dan Arun," ujar Presiden saat memberi pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/8).

Pernyataan terbuka Presiden dikemukakan kepada seluruh menteri dan pejabat yang hadir dalam rapat. Tidak seperti biasanya, wartawan diberi akses meliput hingga beberapa puluh menit. Biasanya, wartawan bisa meliput rapat kabinet di Kantor Presiden hanya beberapa menit untuk sekadar mendapat gambar. "Ini yang mesti diperjuangkan untuk dinegosiasikan. Niat renegosiasi agar negara tidak dirugikan," ujar Presiden.

Kontrak gas Tangguh ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tim negosiasi Tangguh dipimpin Taufik Kiemas, suami Megawati.

Untuk negosiasi ulang itu, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani membentuk tim yang kuat bersama tim teknis terkait. "Tim akan di bawah supervisi Wapres," ujar Presiden.

Akhir pekan lalu, sesaat sebelum menghadiri penutupan Olimpiade Beijing, Wapres bertemu Wapres China Xi Jinping. Menurut Kalla, keduanya sepakat menegosiasi ulang kontrak gas Tangguh. Tidak ada satu keterangan pun dari pihak China soal hasil pertemuan atau konfirmasi soal pernyataan Kalla.

Karena pernyataan Kalla, persoalan kontrak gas Tangguh kembali hangat dibicarakan. Pembicaraan ini tidak lepas dari rivalitas yang tidak pernah padam antara pemerintah dan oposisi di DPR. Pemerintah diwakili Yudhoyono-Kalla dan oposisi diwakili Megawati. Saat ini, oposisi di parlemen tengah menyelidiki sejumlah kasus soal kebijakan energi, termasuk kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Yudhoyono-Kalla.