Jakarta, Kompas - Pemerintah menyiapkan beberapa langkah guna mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak krisis keuangan dunia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong penyerapan belanja pemerintah yang hingga kini baru mencapai 46 persen.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Rabu (1/10) di Jakarta, mengemukakan, minimnya penyerapan belanja pemerintah menghambat pertumbuhan sektor riil.
Padahal, Indonesia kini menghadapi ancaman perlambatan ekonomi sebagai dampak krisis keuangan AS.
Tidak adanya kesepakatan pemerintah dan Kongres AS untuk menyalurkan dana 700 miliar dollar AS kepada sejumlah lembaga keuangan yang bermasalah di negara itu akan berimbas pada merosotnya harga komoditas global, melemahnya ekspor, dan memukul sektor riil.
AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Jepang dan mencakup 30 persen dari total nilai ekspor.
Paskah mengatakan, salah satu langkah untuk mendorong penyerapan belanja pemerintah adalah merevisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
”Sektor riil bisa diselamatkan dengan memperbaiki penyerapan belanja pemerintah. Kami berharap revisi Keppres No 80/2003 dapat dilakukan secepatnya,” kata Paskah.
Ia menilai, kendala penyerapan belanja pemerintah selama ini dipicu oleh keraguan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan proses tender pengadaan barang dan jasa. Revisi Keppres No 80/2003 diharapkan mendorong iklim investasi dan pertumbuhan sektor riil.
Proses pengadaan barang yang perlu dioptimalkan adalah infrastruktur yang melibatkan kepentingan publik dan sektor usaha, di antaranya jalan dan jaringan irigasi.
Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Rustam Syarif mengatakan, salah satu materi revisi Keppres No 80/2003 yang akan dirumuskan adalah percepatan proses pengadaan.
Ekspor akan melemah
Country Director Bank Dunia di Indonesia Joachim von Amsberg mengemukakan, dampak krisis keuangan AS akan berpengaruh pada perlambatan ekonomi dunia. Bagi Indonesia, hal itu berdampak pada melemahnya ekspor.
Menghadapi situasi itu, Indonesia harus mendorong iklim investasi serta memperluas belanja pemerintah untuk infrastruktur publik dan sosial.
Hal senada disampaikan pengamat pa>w 9536m Dalam kondisi perekonomian global seperti sekarang ini, Adler menilai kebijakan pemerintah meningkatkan likuiditas di pasar uang tidak tepat karena justru akan memperlambat pertumbuhan investasi. Ketatnya likuiditas ini juga mengakibatkan kondisi pasar modal Indonesia yang sedang tertekan oleh kondisi bursa global semakin buruk. ”Jika suku bunga terlalu tinggi, investasi pasti melamban dan bursa kurang bergairah,” katanya. Paskah menyatakan, upaya lain untuk menyelamatkan sektor riil adalah mengganti mekanisme kredit perbankan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dengan skim kredit ventura yang tidak terikat dengan suku bunga bank. Kecenderungan kenaikan suku bunga bank dinilai memberatkan sektor UKM. Kredit ventura merupakan pembiayaan dengan pola revenue sharing, yakni pemerintah memberikan penyertaan modal dan mendapat bagian keuntungan berupa dividen. (LKT/REI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar